RSO Kukuhkan Asosiasi, Siap Jadi Pilar Keamanan Maritim Indonesia
Jum'at, 22 Agustus 2025 - 22:36 WIB
loading...
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Kemenhub, Capt. Hendri Ginting membuka Temu Teknis RSO Seluruh Indonesia di Jakarta. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Kemenhub bersama Asosiasi Recognized Security Organization Indonesia (Asosiasi RSO Indonesia) menyelenggarakan Temu Teknis RSO Seluruh Indonesia di Jakarta pada 20-21 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh para direktur dan tenaga ahli dari 22 RSO yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung penerapan sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sesuai ISPS Code.
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt. Hendri Ginting saat membuka acara menyampaikan pentingnya peningkatan mutu dan kualitas RSO melalui penguatan fungsi dan pelaksanaan tugas yang mencakup penyusunan SSA/PFSA, penyusunan SSP/PFSP, serta pelatihan berbasis IMO Model Course.
Baca juga: Pemerintah Tunjukkan Komitmen Perkuat Sektor Kemaritiman
Hendri Ginting menegaskan bahwa temu teknis ini merupakan forum strategis untuk menjalin komunikasi dua arah antara RSO dan Direktorat KPLP sebagai Designated Authority (DA), khususnya dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman keamanan maritim.
Sejalan dengan itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi RSO Indonesia karena turut dilangsungkan pengukuhan kepengurusan Asosiasi RSO Indonesia. Anang Wibowo dikukuhkan sebagai Ketua, didampingi oleh Marcellus Hakeng Jayawibawa sebagai Wakil Ketua, serta didukung oleh jajaran pengurus lainnya.
Dengan terbentuknya asosiasi ini, diharapkan tercipta harmoni, kolaborasi, dan profesionalisme antar anggota, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah.
Ketua Asosiasi RSO Indonesia, Anang Wibowo menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi ini bukan hanya sebagai forum koordinasi, namun juga sebagai representasi profesionalisme dan tanggung jawab bersama dalam menjawab dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks.
Baca juga: Marine Digital Summit 2025 IKA ITS Dorong Otomatisasi dan Pacu Pertumbuhan
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh RSO memiliki standar operasional yang sejalan, tidak hanya dengan regulasi nasional, tetapi juga dengan praktik internasional terbaik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anang menekankan pentingnya kehadiran asosiasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang aplikatif di lapangan.
“Kami siap menjadi penghubung antara kebutuhan praktis di pelabuhan dan kebijakan strategis di tingkat nasional. Harapannya, kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah nyata bagi keamanan pelayaran dan perlindungan infrastruktur maritim Indonesia,” ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mengikuti diskusi dan pemaparan dari sejumlah narasumber, termasuk dari internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengenai perkembangan regulasi serta tantangan keamanan terkini di sektor pelayaran dan pelabuhan.
Hendri Ginting menambahkan bahwa pemerintah menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan efektivitas penerapan ISPS Code di lapangan, serta mengapresiasi kontribusi seluruh RSO sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keamanan pelayaran nasional.
Sedangkan Wakil Ketua Asosiasi RSO Indonesia, Captain Marcellus Hakeng Jayawibawa menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi adalah langkah penting dalam membangun komunitas profesional yang saling mendukung.
"Kami percaya bahwa kolaborasi antarlembaga RSO dan komunikasi terbuka dengan pemerintah akan memperkuat ekosistem keamanan pelayaran nasional. Asosiasi ini akan menjadi ruang strategis bagi seluruh RSO untuk bertukar praktik terbaik, menyuarakan kebutuhan di lapangan, serta berkontribusi aktif terhadap kebijakan keamanan maritim Indonesia," ujar Hakeng.
Dia menambahkan bahwa ke depan, asosiasi akan memprioritaskan penyusunan pedoman teknis terpadu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, dan mendorong penerapan teknologi dalam sistem keamanan pelabuhan dan kapal.
"Kami ingin menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah, bukan sekadar pelaksana, tapi juga kontributor aktif dalam desain kebijakan nasional," tegasnya.
Temu Teknis RSO 2025 diharapkan menjadi tonggak penguatan sinergi dan peningkatan kualitas layanan keamanan pelayaran di Indonesia.
Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt. Hendri Ginting saat membuka acara menyampaikan pentingnya peningkatan mutu dan kualitas RSO melalui penguatan fungsi dan pelaksanaan tugas yang mencakup penyusunan SSA/PFSA, penyusunan SSP/PFSP, serta pelatihan berbasis IMO Model Course.
Baca juga: Pemerintah Tunjukkan Komitmen Perkuat Sektor Kemaritiman
Hendri Ginting menegaskan bahwa temu teknis ini merupakan forum strategis untuk menjalin komunikasi dua arah antara RSO dan Direktorat KPLP sebagai Designated Authority (DA), khususnya dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman keamanan maritim.
Sejalan dengan itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi RSO Indonesia karena turut dilangsungkan pengukuhan kepengurusan Asosiasi RSO Indonesia. Anang Wibowo dikukuhkan sebagai Ketua, didampingi oleh Marcellus Hakeng Jayawibawa sebagai Wakil Ketua, serta didukung oleh jajaran pengurus lainnya.
Dengan terbentuknya asosiasi ini, diharapkan tercipta harmoni, kolaborasi, dan profesionalisme antar anggota, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah.
Ketua Asosiasi RSO Indonesia, Anang Wibowo menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi ini bukan hanya sebagai forum koordinasi, namun juga sebagai representasi profesionalisme dan tanggung jawab bersama dalam menjawab dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks.
Baca juga: Marine Digital Summit 2025 IKA ITS Dorong Otomatisasi dan Pacu Pertumbuhan
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh RSO memiliki standar operasional yang sejalan, tidak hanya dengan regulasi nasional, tetapi juga dengan praktik internasional terbaik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anang menekankan pentingnya kehadiran asosiasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang aplikatif di lapangan.
“Kami siap menjadi penghubung antara kebutuhan praktis di pelabuhan dan kebijakan strategis di tingkat nasional. Harapannya, kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah nyata bagi keamanan pelayaran dan perlindungan infrastruktur maritim Indonesia,” ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mengikuti diskusi dan pemaparan dari sejumlah narasumber, termasuk dari internal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengenai perkembangan regulasi serta tantangan keamanan terkini di sektor pelayaran dan pelabuhan.
Hendri Ginting menambahkan bahwa pemerintah menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan efektivitas penerapan ISPS Code di lapangan, serta mengapresiasi kontribusi seluruh RSO sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keamanan pelayaran nasional.
Sedangkan Wakil Ketua Asosiasi RSO Indonesia, Captain Marcellus Hakeng Jayawibawa menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi adalah langkah penting dalam membangun komunitas profesional yang saling mendukung.
"Kami percaya bahwa kolaborasi antarlembaga RSO dan komunikasi terbuka dengan pemerintah akan memperkuat ekosistem keamanan pelayaran nasional. Asosiasi ini akan menjadi ruang strategis bagi seluruh RSO untuk bertukar praktik terbaik, menyuarakan kebutuhan di lapangan, serta berkontribusi aktif terhadap kebijakan keamanan maritim Indonesia," ujar Hakeng.
Dia menambahkan bahwa ke depan, asosiasi akan memprioritaskan penyusunan pedoman teknis terpadu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, dan mendorong penerapan teknologi dalam sistem keamanan pelabuhan dan kapal.
"Kami ingin menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah, bukan sekadar pelaksana, tapi juga kontributor aktif dalam desain kebijakan nasional," tegasnya.
Temu Teknis RSO 2025 diharapkan menjadi tonggak penguatan sinergi dan peningkatan kualitas layanan keamanan pelayaran di Indonesia.
(shf)
Lihat Juga :
