Viral! Plt Dirut Perumda Tirtawening Copot Seluruh CCTV, Alasannya Informasi Bocor Terus
Selasa, 19 Agustus 2025 - 12:33 WIB
loading...
Video Plt Dirut Perumda Tirtawening Kota Bandung Tono Rusdiantono memerintahkan pencopotan seluruh kamera CCTV di area kantor, viral di media sosial (medsos). Foto/Ist
A
A
A
BANDUNG - Video Plt Dirut Perumda Tirtawening Kota Bandung Tono Rusdiantono memerintahkan pencopotan seluruh kamera CCTV di area kantor, viral di media sosial (medsos). Tindakan ini menuai sorotan lantaran kantor perusahaan daerah air minum itu dikategorikan sebagai objek vital dengan pengamanan maksimal.
Dalam rekaman video yang beredar di Tiktok terdengar suara Plt Dirut Perumda Tirtawening Tono Rusdiantono tegas meminta seluruh CCTV yang terpasang di area kantor segera dilepas. Perintah itu disampaikan saat apel pagi pada 29 Juli 2025.
Baca juga: Video Jessica Radcliffe Tewas Dimangsa Paus Viral di Mana-mana, Ini Faktanya
Bahkan Tono meminta beberapa kali untuk melepas seluruh CCTV di area dalam kantor terutama menuju ruangannya.
"Saya sudah beberapa kali memerintahkan agar CCTV di ruangan tertentu dicabut. Tapi baru kemarin saya mendapat laporan bahwa pencabutan dilakukan," kata Plt Dirut Perumda Tirtawening dalam video tersebut dikutip Selasa (19/8/2025).
Dalam video juga, Tono terdengar naik pitam saat instruksi untuk melepas CCTV tidak dituruti oleh pegawai. Tono berdalih, CCTV menjadi faktor utama kebocoran informasi ketika dilakukan rapat jajaran direksi Perumda Tirtawening.
"Waktu ada instruksi dari saya, harusnya langsung dilaksanakan. Kalau hanya sebatas lisan dianggap tidak kuat, mestinya diverifikasi ke saya. Karena setiap rapat di ruangan itu selalu ada informasi yang bocor keluar. Itu saya anggap pelanggaran berat," ujar Tono.
Bahkan Tono pun meminta melepas CCTV menuju akses server perkantoran tersebut. Dia menegaskan tidak membutuhkan CCTV dengan dalih agar aktivitas para pegawai tidak terbatas karena ada kamera pengawas.
Baca juga: 24.405 Orang Melamar Jadi Petugas Damkar Jakarta, Hanya 4.200 Penuhi Syarat Administrasi
"Akses ke ruang server memang terbatas. Tapi untuk saya, tidak perlu ada CCTV di dalam ruang tersebut. Tolong, jangan ada lagi CCTV di dalam. Semua dicabut agar karyawan merasa bebas," tutur Plt Dirut Perumda Tirtawening.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bandung Andri Rusmawan menyoroti dan prihatin terkait langkah pencopotan CCTV di kantor Perumda Tirtawening tersebut atas perintah Plt Dirut Tono Rusdiantono.
Menurut Andri, BUMD itu merupakan objek vital baik berkaitan dengan pengamanan data dan informasi, terutama penyedia layanan air bersih untuk masyarakat yang telah menjadi pelanggan.
"Menanggapi viralnya pemberitaan di media sosial terkait pencabutan CCTV di lingkungan BUMD Perumda Tirtawening Kota Bandung, kami selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menyampaikan rasa keprihatinan mendalam. Perumda Tirtawening adalah perusahaan yang berperan vital dalam pelayanan publik," kata Andri.
Andri menyatakan, ketentuan standard ISO 27001 yang merupakan standar keamanan siber wajib dimiliki seluruh perusahaan terutama BUMD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Andri pun khawatir, berkurangan sistem pengamanan tersebut bisa berdampak fatal terutama terkait pelayanan air bersih tehadap masyarakat.
"Karena itu, keamanan data dan informasi harus menjadi prioritas utama. CCTV bukan sekadar alat pemantau, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pengamanan data dan informasi, sekaligus menjadi salah satu persyaratan penting dalam standar ISO 27001 tentang keamanan siber yang wajib dipenuhi perusahaan profesional," ujar Andri.
Andri mendesak Wali Kota Bandung Muhamad Farhan mengambil langkah terkait pencopotan CCTV di kantor Perumda Tirtawening. Dia menegaskan, lebih baik melakukan pencegahan sejak dini dibandingkan muncul kasus terkait pelayanan air bersih dampak dari pencopotan CCTV.
"Kami mendesak Wali Kota Bandung untuk mengambil langkah tegas dan memastikan seluruh BUMD, termasuk Perumda Tirtawening, mematuhi standar keamanan sebagaimana ketentuan ISO 27001. Pengawasan internal harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang dan keamanan data masyarakat tetap terjaga," tutur Andri.
Hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari Plt Dirut Tono Rusdiantono maupun direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung atas pencabutan CCTV tersebut.
Dalam rekaman video yang beredar di Tiktok terdengar suara Plt Dirut Perumda Tirtawening Tono Rusdiantono tegas meminta seluruh CCTV yang terpasang di area kantor segera dilepas. Perintah itu disampaikan saat apel pagi pada 29 Juli 2025.
Baca juga: Video Jessica Radcliffe Tewas Dimangsa Paus Viral di Mana-mana, Ini Faktanya
Bahkan Tono meminta beberapa kali untuk melepas seluruh CCTV di area dalam kantor terutama menuju ruangannya.
"Saya sudah beberapa kali memerintahkan agar CCTV di ruangan tertentu dicabut. Tapi baru kemarin saya mendapat laporan bahwa pencabutan dilakukan," kata Plt Dirut Perumda Tirtawening dalam video tersebut dikutip Selasa (19/8/2025).
Dalam video juga, Tono terdengar naik pitam saat instruksi untuk melepas CCTV tidak dituruti oleh pegawai. Tono berdalih, CCTV menjadi faktor utama kebocoran informasi ketika dilakukan rapat jajaran direksi Perumda Tirtawening.
"Waktu ada instruksi dari saya, harusnya langsung dilaksanakan. Kalau hanya sebatas lisan dianggap tidak kuat, mestinya diverifikasi ke saya. Karena setiap rapat di ruangan itu selalu ada informasi yang bocor keluar. Itu saya anggap pelanggaran berat," ujar Tono.
Bahkan Tono pun meminta melepas CCTV menuju akses server perkantoran tersebut. Dia menegaskan tidak membutuhkan CCTV dengan dalih agar aktivitas para pegawai tidak terbatas karena ada kamera pengawas.
Baca juga: 24.405 Orang Melamar Jadi Petugas Damkar Jakarta, Hanya 4.200 Penuhi Syarat Administrasi
"Akses ke ruang server memang terbatas. Tapi untuk saya, tidak perlu ada CCTV di dalam ruang tersebut. Tolong, jangan ada lagi CCTV di dalam. Semua dicabut agar karyawan merasa bebas," tutur Plt Dirut Perumda Tirtawening.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bandung Andri Rusmawan menyoroti dan prihatin terkait langkah pencopotan CCTV di kantor Perumda Tirtawening tersebut atas perintah Plt Dirut Tono Rusdiantono.
Menurut Andri, BUMD itu merupakan objek vital baik berkaitan dengan pengamanan data dan informasi, terutama penyedia layanan air bersih untuk masyarakat yang telah menjadi pelanggan.
"Menanggapi viralnya pemberitaan di media sosial terkait pencabutan CCTV di lingkungan BUMD Perumda Tirtawening Kota Bandung, kami selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menyampaikan rasa keprihatinan mendalam. Perumda Tirtawening adalah perusahaan yang berperan vital dalam pelayanan publik," kata Andri.
Andri menyatakan, ketentuan standard ISO 27001 yang merupakan standar keamanan siber wajib dimiliki seluruh perusahaan terutama BUMD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Andri pun khawatir, berkurangan sistem pengamanan tersebut bisa berdampak fatal terutama terkait pelayanan air bersih tehadap masyarakat.
"Karena itu, keamanan data dan informasi harus menjadi prioritas utama. CCTV bukan sekadar alat pemantau, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pengamanan data dan informasi, sekaligus menjadi salah satu persyaratan penting dalam standar ISO 27001 tentang keamanan siber yang wajib dipenuhi perusahaan profesional," ujar Andri.
Andri mendesak Wali Kota Bandung Muhamad Farhan mengambil langkah terkait pencopotan CCTV di kantor Perumda Tirtawening. Dia menegaskan, lebih baik melakukan pencegahan sejak dini dibandingkan muncul kasus terkait pelayanan air bersih dampak dari pencopotan CCTV.
"Kami mendesak Wali Kota Bandung untuk mengambil langkah tegas dan memastikan seluruh BUMD, termasuk Perumda Tirtawening, mematuhi standar keamanan sebagaimana ketentuan ISO 27001. Pengawasan internal harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang dan keamanan data masyarakat tetap terjaga," tutur Andri.
Hingga kini belum ada keterangan resmi baik dari Plt Dirut Tono Rusdiantono maupun direksi Perumda Tirtawening Kota Bandung atas pencabutan CCTV tersebut.
(shf)
Lihat Juga :
