Gubernur Jateng Belum Berencana Ambil Langkah PSBB
Kamis, 10 September 2020 - 15:43 WIB
loading...
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo belum akan mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). FOTO : DOK SINDOnews
A
A
A
WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah , Ganjar Pranowo belum akan mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang dilakukan DKI Jakarta. Justru yang didorong saat ini, adalah penegakan hukum dan sosialisasi agar masyarakat tertib menaati protokol kesehatan.
"Belum, kami belum berencana mengambil itu (PSBB)," kata Ganjar ditemui saat mengecek sekolah tatap muka di SMKN 2 Wonosobo, Kamis (10/9/2020).
Pihaknya justru saat ini sedang mendorong edukasi kepada masyarakat agar semuanya tertib protokol kesehatan. Selain itu, langkah tegas berupa penegakan hukum juga diambil.(Baca juga : Pandemi COVID-19, Ada Konsep Hybrid di Borobudur Marathon 2020 )
"Kita butuh dukungan dari masyarakat untuk itu. Makanya, penegakan hukum mulai kami lakukan serentak sejak 25 Agustus sampai akhir September nanti, dan tentu bisa diperpanjang masanya kalau diperlukan," imbuhnya.
Penegakan hukum lanjut Ganjar sangat penting dilakukan untuk mendorong sosialisasi. Gerakan penegakan hukum dilakukan secara massif, termasuk di zona-zona merah Jawa Tengah.
"Daerah Jawa Tengah yang sekarang zona merah Kota Semarang. Yang lain masih bisa kami kendalikan, tapi tidak boleh abai karena semua harus disiplin. Maka, penegakan hukum inilah yang kita minta dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami," terangnya.
Selain itu, pihaknya juga menggenjot tes massif di seluruh Kabupaten/Kota se Jateng. Dengan tes massif itu, maka jumlah kasus positif akan semakin terdata, sehingga penanganannya bisa dipercepat.
"Belum, kami belum berencana mengambil itu (PSBB)," kata Ganjar ditemui saat mengecek sekolah tatap muka di SMKN 2 Wonosobo, Kamis (10/9/2020).
Pihaknya justru saat ini sedang mendorong edukasi kepada masyarakat agar semuanya tertib protokol kesehatan. Selain itu, langkah tegas berupa penegakan hukum juga diambil.(Baca juga : Pandemi COVID-19, Ada Konsep Hybrid di Borobudur Marathon 2020 )
"Kita butuh dukungan dari masyarakat untuk itu. Makanya, penegakan hukum mulai kami lakukan serentak sejak 25 Agustus sampai akhir September nanti, dan tentu bisa diperpanjang masanya kalau diperlukan," imbuhnya.
Penegakan hukum lanjut Ganjar sangat penting dilakukan untuk mendorong sosialisasi. Gerakan penegakan hukum dilakukan secara massif, termasuk di zona-zona merah Jawa Tengah.
"Daerah Jawa Tengah yang sekarang zona merah Kota Semarang. Yang lain masih bisa kami kendalikan, tapi tidak boleh abai karena semua harus disiplin. Maka, penegakan hukum inilah yang kita minta dilakukan agar masyarakat mengerti dan memahami," terangnya.
Selain itu, pihaknya juga menggenjot tes massif di seluruh Kabupaten/Kota se Jateng. Dengan tes massif itu, maka jumlah kasus positif akan semakin terdata, sehingga penanganannya bisa dipercepat.
Lihat Juga :
