Ada Demo Indonesia Cemas Hari Ini, 1.489 Polisi Dikerahkan
Senin, 28 Juli 2025 - 09:06 WIB
loading...
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi nasional bertajuk ‘Indonesia (C)emas’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini. Foto/Instagram BEM SI
A
A
A
JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia ( BEM SI ) akan menggelar aksi nasional bertajuk ‘Indonesia (C)emas’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini. Seribuan polisi dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebutkan, ribuan polisi itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya hingga polsek jajaran.
“Sebanyak 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat hari ini,” kata Susatyo dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (28/7/2025).
Baca juga: Demo Indonesia Cemas, Hari Ini Ratusan Mahasiswa Turun ke Jalan
Susatyo mengimbau seluruh peserta aksi bisa menyampaikan tuntutannya secara tertib dan santun. “Kami mohon kepada saudara-saudara yang akan berunjuk rasa agar menyampaikan pendapat dengan santun, tidak memprovokasi, dan tidak melawan petugas. Jangan membakar ban atau merusak fasilitas umum,” ujar dia.
Sementara itu, ia memastikan petugas pengamanan tidak dibekali senjata api dan akan bersikap humanis selama mengawal jalannya aksi. “Petugas akan melayani saudara-saudara kita dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas. Kami hadir untuk memastikan semuanya aman dan lancar,” ujar dia.
Dia turut mengimbau bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Silang Selatan Monas untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan akibat aksi penyampaian pendapat tersebut.
Diketahui, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Muzammil Ihsan memperkirakan, ada ratusan mahasiswa yang turun ke jalan untuk ikut Aksi Nasional Indonesia Cemas. "Kemungkinan 500-100 (mahasiswa ikut aksi nasional)," kata Muzammil saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (27/7/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, unjuk rasa itu mempersoalkan sejumlah kebijakan pemerintah seperti penulisan sejarah ulang Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon hingga Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Selain itu, BEM SI juga mempersoalkan kesepakatan dagang dengan AS yang mana Indonesia dikenakan tarif resiprokal 19%, sejumlah isu minerba, pengadaan batalyon di Aceh dan peradilan militer di UNRI, isu LGBT, putusan MK pejabat negara untuk tidak merangkap jabatan, dan batalkan UU TNI.
"Tuntutan, penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah, desakan untuk pendidikan sejarah yang akurat dan berbasis fakta, tanggung jawab moral bagi pihak yang mencoba membelokkan sejarah," kata Muzammil.
"Peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontrovesial diselesaikan. Mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memprioritaskan pembahasan dan pengesahan kedua RUU ini memastikan isi nya pro terhadap rakyat dan tanpa tedensi politik," tambahnya.
Dia juga mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral dengan AS. Hal itu ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebutkan, ribuan polisi itu merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya hingga polsek jajaran.
“Sebanyak 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat hari ini,” kata Susatyo dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (28/7/2025).
Baca juga: Demo Indonesia Cemas, Hari Ini Ratusan Mahasiswa Turun ke Jalan
Susatyo mengimbau seluruh peserta aksi bisa menyampaikan tuntutannya secara tertib dan santun. “Kami mohon kepada saudara-saudara yang akan berunjuk rasa agar menyampaikan pendapat dengan santun, tidak memprovokasi, dan tidak melawan petugas. Jangan membakar ban atau merusak fasilitas umum,” ujar dia.
Sementara itu, ia memastikan petugas pengamanan tidak dibekali senjata api dan akan bersikap humanis selama mengawal jalannya aksi. “Petugas akan melayani saudara-saudara kita dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas. Kami hadir untuk memastikan semuanya aman dan lancar,” ujar dia.
Dia turut mengimbau bagi masyarakat yang akan melintas di kawasan Silang Selatan Monas untuk menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan akibat aksi penyampaian pendapat tersebut.
Diketahui, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Muzammil Ihsan memperkirakan, ada ratusan mahasiswa yang turun ke jalan untuk ikut Aksi Nasional Indonesia Cemas. "Kemungkinan 500-100 (mahasiswa ikut aksi nasional)," kata Muzammil saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (27/7/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, unjuk rasa itu mempersoalkan sejumlah kebijakan pemerintah seperti penulisan sejarah ulang Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon hingga Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
Selain itu, BEM SI juga mempersoalkan kesepakatan dagang dengan AS yang mana Indonesia dikenakan tarif resiprokal 19%, sejumlah isu minerba, pengadaan batalyon di Aceh dan peradilan militer di UNRI, isu LGBT, putusan MK pejabat negara untuk tidak merangkap jabatan, dan batalkan UU TNI.
"Tuntutan, penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah, desakan untuk pendidikan sejarah yang akurat dan berbasis fakta, tanggung jawab moral bagi pihak yang mencoba membelokkan sejarah," kata Muzammil.
"Peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontrovesial diselesaikan. Mendesak DPR dan pemerintah untuk segera memprioritaskan pembahasan dan pengesahan kedua RUU ini memastikan isi nya pro terhadap rakyat dan tanpa tedensi politik," tambahnya.
Dia juga mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral dengan AS. Hal itu ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.
(rca)
Lihat Juga :
