Jawa Timur Tuntaskan 8.494 Koperasi Merah Putih, Khofifah Siap Kawal Visi Prabowo
Selasa, 22 Juli 2025 - 15:17 WIB
loading...
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jatim menjadi provinsi terbanyak dan tercepat menuntaskan 100 persen kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
A
A
A
TUBAN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jatim menjadi provinsi terbanyak dan tercepat menuntaskan 100 persen kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran KDKMP secara daring dari KDMP Pucangan Kec. Montong Kabupaten Tuban, Senin (21/7).
Khofifah menambahkan bahwa ada sebanyak 8.494 kelembagaan KDKMP di Jatim yang berstatus badan hukum sah, disertai dengan 23 KDMP yang telah beroperasi. Sementara total KDKMP yang diluncurkan Presiden Prabowo, sebanyak 80.081 kelembagaan yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia. Sebanyak 103 KDKMP telah beroperasi.
"Kami ingin melaporkan, jadi 8.494 Desa dan Kelurahan di Jawa Timur semuanya sudah berbadan hukum Bapak Presiden, dan Jawa Timur ini paling banyak KMP nya sekaligus cepat proses badan hukumnya," ujar Khofifah.
"Dari 103 KDKMP seluruh Indonesia yang telah beroperasi, 23 ada di Jawa Timur," imbuhnya.
Gubernur Khofifah optimistis nantinya semua pihak akan bersinergi memberikan dukungan bagi KDKMP. Sebagaimana tagline yang diusung KDKMP yaitu 'Bangun Koperasi Desa, Indonesia Jaya' yang mengandung makna membangun koperasi di tingkat desa guna menciptakan kemajuan Indonesia.
"Kami juga berharap Jatim bisa mengawal gagasan besar Bapak Presiden membangun ekonomi desa lewat KDKMP. Semua bisa menjadi bagian dari penguatan gagasan besar Bapak presiden, ekonomi dari desa untuk desa yang didedikasikan untuk Indonesia Raya," ucapnya.
Orang nomor satu di Jatim ini pun menyampaikan bahwa capaian ini merupakan kerja sama dan sinergi semua pihak dalam berupaya mewujudkan KDKMP yang berbadan hukum sah. Oleh sebab itu Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan para notaris yang tidak kenal lelah memberikan support untuk KDKMP di Jawa Timur.
"Kami ingin menyampaikan terima kasih, Kanwil Hukum dan notaris luar biasa tidak ada hari Sabtu tidak ada hari Minggu, mereka bekerja luar biasa sehingga seluruh KDKMP desa kelurahan di Jawa Timur ini sudah berbadan hukum," ungkapnya.
Khofifah menambahkan bahwa ada sebanyak 8.494 kelembagaan KDKMP di Jatim yang berstatus badan hukum sah, disertai dengan 23 KDMP yang telah beroperasi. Sementara total KDKMP yang diluncurkan Presiden Prabowo, sebanyak 80.081 kelembagaan yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia. Sebanyak 103 KDKMP telah beroperasi.
"Kami ingin melaporkan, jadi 8.494 Desa dan Kelurahan di Jawa Timur semuanya sudah berbadan hukum Bapak Presiden, dan Jawa Timur ini paling banyak KMP nya sekaligus cepat proses badan hukumnya," ujar Khofifah.
"Dari 103 KDKMP seluruh Indonesia yang telah beroperasi, 23 ada di Jawa Timur," imbuhnya.
Gubernur Khofifah optimistis nantinya semua pihak akan bersinergi memberikan dukungan bagi KDKMP. Sebagaimana tagline yang diusung KDKMP yaitu 'Bangun Koperasi Desa, Indonesia Jaya' yang mengandung makna membangun koperasi di tingkat desa guna menciptakan kemajuan Indonesia.
"Kami juga berharap Jatim bisa mengawal gagasan besar Bapak Presiden membangun ekonomi desa lewat KDKMP. Semua bisa menjadi bagian dari penguatan gagasan besar Bapak presiden, ekonomi dari desa untuk desa yang didedikasikan untuk Indonesia Raya," ucapnya.
Orang nomor satu di Jatim ini pun menyampaikan bahwa capaian ini merupakan kerja sama dan sinergi semua pihak dalam berupaya mewujudkan KDKMP yang berbadan hukum sah. Oleh sebab itu Khofifah menyampaikan apresiasinya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan para notaris yang tidak kenal lelah memberikan support untuk KDKMP di Jawa Timur.
"Kami ingin menyampaikan terima kasih, Kanwil Hukum dan notaris luar biasa tidak ada hari Sabtu tidak ada hari Minggu, mereka bekerja luar biasa sehingga seluruh KDKMP desa kelurahan di Jawa Timur ini sudah berbadan hukum," ungkapnya.
Lihat Juga :
