16 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla di Riau
Selasa, 22 Juli 2025 - 12:32 WIB
loading...
Kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada Senin (21/7/2025). Foto/BNPB
A
A
A
RIAU - Sebanyak 16 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan ( karhutla ) di Provinsi Riau sepanjang 2025. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.
“Satgas hukum sudah bergerak sudah ada yang jadi tersangka sebanyak 16 orang, dan terdapat 11 kasus yang masuk dalam perkembangan penyidikan,” kata Suharyanto dalam keterangannya diterima, Selasa (22/7/2025).
Suharyanto mengatakan, seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau telah mengalami kebakaran hutan dan lahan sampai dengan tanggal 20 Juli 2025. “Paling besar Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar,” ujar dia.
Baca juga: Wamenhut Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Riau
Ia mengimbau Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. “Pemerintah Provinsi harus (tetapkan) tanggap darurat bencana, supaya pemerintah pusat dapat leluasa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat dalam hal ini dikoordinatori BNPB, kembali memberikan upaya-upaya percepatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
“Satgas hukum sudah bergerak sudah ada yang jadi tersangka sebanyak 16 orang, dan terdapat 11 kasus yang masuk dalam perkembangan penyidikan,” kata Suharyanto dalam keterangannya diterima, Selasa (22/7/2025).
Suharyanto mengatakan, seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau telah mengalami kebakaran hutan dan lahan sampai dengan tanggal 20 Juli 2025. “Paling besar Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar,” ujar dia.
Baca juga: Wamenhut Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Riau
Ia mengimbau Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. “Pemerintah Provinsi harus (tetapkan) tanggap darurat bencana, supaya pemerintah pusat dapat leluasa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat dalam hal ini dikoordinatori BNPB, kembali memberikan upaya-upaya percepatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Lihat Juga :
