ASN Komunikasi Publik Daerah Harus Lebih Responsif Tangani Isu di Era Digital
Jum'at, 04 Juli 2025 - 23:27 WIB
loading...
Plt Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Marroli Jeni Indarto menegaskan pentingnya peran komunikasi publik. Foto/istimewa
A
A
A
BALI - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital ( Kemenkomdigi ) Marroli Jeni Indarto menegaskan pentingnya peran komunikasi publik sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Menurutnya, komunikasi bukan lagi pelengkap birokrasi.
"ASN komunikasi publik adalah arsitek narasi kebijakan. Tugas kita tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Marroli, saat Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Hotel Aryaduta Bali, Jumat (4/7/2025).
Marolli juga menyoroti amanat Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 yang menggarisbawahi tugas Dinas Kominfo dalam menyusun strategi komunikasi publik pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Ia menekankan pentingnya menyikapi kecepatan dinamika media sosial dengan kepekaan isu dan kecakapan dalam mengemas pesan.
Baca juga: Komdigi Blokir Jutaan Konten Judol dan Pornografi yang Tersebar di Sosmed
Salah satu isu strategis yang disorot secara mendalam adalah implementasi PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS. Beleid itu bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.
"ASN komunikasi publik harus menjadi agen perubahan, membungkus regulasi ini dalam narasi yang empati dan membumi,” tegas Marroli.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali I Gede Permana menyampaikan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024 sebagai praktik baik pengelolaan IKP di daerah. Berdasarkan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024, Provinsi Bali memperoleh skor 90,62.
Baca juga: Alarm Komdigi Berbunyi! 36 Raksasa Digital Terancam Diblokir, Hindari Kasus Worldcoin Jilid Dua!
"Dari dimensi input, dengan indikator kesiapan yang sangat baik mulai dari anggaran, sarana prasarana, hingga kualitas bahan informasi," kata Permana.
Direktur Utama PT Digivla Indonesia Reza A. Maulana mengungkap pentingnya menjadikan data dan suara publik sebagai fondasi strategi komunikasi pemerintah. Menurut Reza, komunikasi publik tidak boleh berjalan tanpa arah, melainkan harus didukung oleh analisis media sosial yang real time dan terukur.
“Informasi negatif menyebar 80% lebih cepat daripada fakta. Tanpa pemantauan terstruktur, reputasi pemerintah bisa rusak sebelum sempat menjelaskan. Di sinilah pentingnya ASN memahami cara kerja algoritma dan sentimen publik,” jelas Reza.
Hifni Alifahmi, Strategic Communication Expert dari Reputasia, memaparkan perencanaan strategi komunikasi berbasis isu dengan pendekatan sistematis. Ia memperkenalkan berbagai model penyusunan strategi komunikasi berbasis data, termasuk model ROSTIR dan OASIS, yang lazim digunakan dalam kampanye komunikasi pemerintah di berbagai negara.
Menurut Hifni, strategi komunikasi yang efektif dimulai dari pemahaman yang kuat terhadap isu, khalayak sasaran, dan pemetaan narasi. Komunikasi publik harus holistik, melibatkan komunitas, menjawab keresahan publik, dan memberikan dampak sosial nyata.
"Peran ASN bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, mengelola persepsi, dan menjadi pendengar yang aktif dari masyarakat,” terang Hifni.
"ASN komunikasi publik adalah arsitek narasi kebijakan. Tugas kita tidak sekadar menyampaikan informasi, tapi membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Marroli, saat Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Berbasis Isu Publik di Hotel Aryaduta Bali, Jumat (4/7/2025).
Marolli juga menyoroti amanat Permenkominfo No. 4 Tahun 2024 yang menggarisbawahi tugas Dinas Kominfo dalam menyusun strategi komunikasi publik pada sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Ia menekankan pentingnya menyikapi kecepatan dinamika media sosial dengan kepekaan isu dan kecakapan dalam mengemas pesan.
Baca juga: Komdigi Blokir Jutaan Konten Judol dan Pornografi yang Tersebar di Sosmed
Salah satu isu strategis yang disorot secara mendalam adalah implementasi PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS. Beleid itu bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.
"ASN komunikasi publik harus menjadi agen perubahan, membungkus regulasi ini dalam narasi yang empati dan membumi,” tegas Marroli.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali I Gede Permana menyampaikan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024 sebagai praktik baik pengelolaan IKP di daerah. Berdasarkan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024, Provinsi Bali memperoleh skor 90,62.
Baca juga: Alarm Komdigi Berbunyi! 36 Raksasa Digital Terancam Diblokir, Hindari Kasus Worldcoin Jilid Dua!
"Dari dimensi input, dengan indikator kesiapan yang sangat baik mulai dari anggaran, sarana prasarana, hingga kualitas bahan informasi," kata Permana.
Direktur Utama PT Digivla Indonesia Reza A. Maulana mengungkap pentingnya menjadikan data dan suara publik sebagai fondasi strategi komunikasi pemerintah. Menurut Reza, komunikasi publik tidak boleh berjalan tanpa arah, melainkan harus didukung oleh analisis media sosial yang real time dan terukur.
“Informasi negatif menyebar 80% lebih cepat daripada fakta. Tanpa pemantauan terstruktur, reputasi pemerintah bisa rusak sebelum sempat menjelaskan. Di sinilah pentingnya ASN memahami cara kerja algoritma dan sentimen publik,” jelas Reza.
Hifni Alifahmi, Strategic Communication Expert dari Reputasia, memaparkan perencanaan strategi komunikasi berbasis isu dengan pendekatan sistematis. Ia memperkenalkan berbagai model penyusunan strategi komunikasi berbasis data, termasuk model ROSTIR dan OASIS, yang lazim digunakan dalam kampanye komunikasi pemerintah di berbagai negara.
Menurut Hifni, strategi komunikasi yang efektif dimulai dari pemahaman yang kuat terhadap isu, khalayak sasaran, dan pemetaan narasi. Komunikasi publik harus holistik, melibatkan komunitas, menjawab keresahan publik, dan memberikan dampak sosial nyata.
"Peran ASN bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, mengelola persepsi, dan menjadi pendengar yang aktif dari masyarakat,” terang Hifni.
(cip)
Lihat Juga :
