Ini 5 Provinsi Baru jika Jawa Barat Dimekarkan, Daerahmu Masuk Mana?

SUMEDANG - Muncul wacana pembentukan lima provinsi baru hasil pemekaran Jawa Barat (Jabar). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar menggodok rencana tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Apa saja kelima provinsi baru tersebut?

Berdasarkan informasi yang diterima, kelima provinsi yang akan dibentuk tersebut, pertama, Provinsi Sunda Galuh (Talaga Cianjaran), yang terdiri terdiri dari Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran.

Kedua, Provinsi Sunda Priangan (Bandung Suci), terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi.

Ketiga, Provinsi Sunda Pakuan (Gorde Suci), terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Baca Juga: Muncul Wacana Jawa Barat Dimekarkan Jadi 5 Provinsi, Ini Respons Dede Yusuf

Keempat, Provinsi Sunda Taruma atau Sunda Bagasasi (Pusaka Besi), terdiri dari Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi.

Kelima, Provinsi Sunda Caruban (Kunci Iman), terdiri dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka.

Merespons wacana tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, meskipun moratorium pemekaran wilayah berpeluang dibuka, prosesnya tetap harus melalui kajian yang sangat matang. "Jadi, moratorium itu walaupun dibuka, tentu memerlukan kajian yang sangat matang tentang kriteria apa saja," ujarnya saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

Baca Juga: Panglima Pemekaran Pangandaran Paparkan Peran Jeje Wiradinata Dorong Pemekaran

Selain aspek administratif, menurut Bima, kelayakan fiskal juga menjadi pertimbangan penting dalam setiap usulan pemekaran wilayah. "Memerlukan juga koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan kondisi fiskalnya seperti apa," jelasnya.

Bima mengakui bahwa ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang secara data memang menunjukkan kelayakan untuk dimekarkan. "Kami mempelajari memang ada beberapa wilayah yang sangat layak untuk dimekarkan karena kebutuhannya berdasarkan data-data yang ada," katanya.

Namun demikian, ia juga menyoroti banyaknya usulan pemekaran dari berbagai daerah yang belum memenuhi kriteria dasar. "Tapi cukup banyak juga usulan pemekaran itu yang mentah," ujarnya.

Terkait rencana pemekaran Jawa Barat menjadi lima provinsi, Bima Arya menilai bahwa wacana tersebut masih harus dihitung secara cermat. "Ya, saya lihat memang perlu dihitung dengan secara cermat, dengan mempelajari. Ada beberapa wilayah yang cukup mengimbangi provinsi induk."



Ia memberi contoh Provinsi Banten sebagai daerah hasil pemekaran yang berhasil berkembang secara relatif seimbang dengan provinsi induknya. "Seperti Banten itu lumayan mengimbangi provinsi induk," kata Bima.

Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua daerah, khususnya di luar Jawa, memiliki kapasitas yang sama. "Beberapa daerah di luar Jawa itu malah masih jauh dari provinsi induknya, nggak bisa ngejar."

Ketika ditanya soal kemungkinan realisasi lima provinsi di Jawa Barat, Bima pun menjawab masih perlu ada kajian. "Perlu kajian cermat," katanya.