Pemuda ICMI Aceh: Tata Kelola SDA Harus Berpihak Pada Daerah Penghasil
Senin, 23 Juni 2025 - 22:09 WIB
loading...
Pemuda ICMI Aceh didukung oleh BPMA bersama KKKS PT Pema Global Energi dan KKKS PT Medco E&P Malaka menggelar seminar cendekiawan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Sabtu (21/6/2025). FOTO/IST
A
A
A
ACEH - Ketua Pemuda ICMI Aceh, Muhammad Yasar menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah penghasil dalam tata kelola sumber daya alam (SDA), khususnya migas dan pertambangan.
Pernyataan ini disampaikan Muhammad Yasar usai menghadiri Seminar Cendekiawan bertema "Akselerasi Pengembangan Sektor Migas dan Pertambangan Aceh: Menuju Tata Kelola Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat" di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh,Sabtu (21/6/2025).
Yasar menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan pelemahan pelaksanaan butir-butir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, terutama terkait otorisasi lokal.
"Jangan hanya mengeruk hasilnya, tapi pastikan rakyat kami juga ikut sejahtera. Tata kelola SDA harus berpihak pada daerah penghasil," kata Ketua Lembaga Kajian Pembangunan, Pertanian, dan Lingkungan (LKPPL) ini.
Ketua panitia acara, Saisa menyayangkan ketidakhadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pihak Mubadala yang juga tidak datang meski telah diundang. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pihak-pihak tersebut terhadap aspirasi masyarakat Aceh terkait pengelolaan SDA yang sesuai dengan kearifan lokal dan amanat UUPA.
"Kami berharap adanya transparansi dan keterlibatan langsung pemerintah pusat serta perusahaan migas dalam menjelaskan tata kelola migas, khususnya terkait potensi migas di wilayah Andaman," kata Saisa.
Seminar ini juga menghadirkan Kepala BPMA Nasri yang mengungkapkan bahwa saat ini blok ONWA dan OSWA sedang dalam tahap persiapan survei seismik 3D oleh operator Conrad Asia. Potensi migas di wilayah pantai barat selatan Aceh dinilai sangat strategis untuk dikembangkan.
Pernyataan ini disampaikan Muhammad Yasar usai menghadiri Seminar Cendekiawan bertema "Akselerasi Pengembangan Sektor Migas dan Pertambangan Aceh: Menuju Tata Kelola Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat" di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh,Sabtu (21/6/2025).
Yasar menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan pelemahan pelaksanaan butir-butir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006, terutama terkait otorisasi lokal.
"Jangan hanya mengeruk hasilnya, tapi pastikan rakyat kami juga ikut sejahtera. Tata kelola SDA harus berpihak pada daerah penghasil," kata Ketua Lembaga Kajian Pembangunan, Pertanian, dan Lingkungan (LKPPL) ini.
Ketua panitia acara, Saisa menyayangkan ketidakhadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta pihak Mubadala yang juga tidak datang meski telah diundang. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pihak-pihak tersebut terhadap aspirasi masyarakat Aceh terkait pengelolaan SDA yang sesuai dengan kearifan lokal dan amanat UUPA.
"Kami berharap adanya transparansi dan keterlibatan langsung pemerintah pusat serta perusahaan migas dalam menjelaskan tata kelola migas, khususnya terkait potensi migas di wilayah Andaman," kata Saisa.
Seminar ini juga menghadirkan Kepala BPMA Nasri yang mengungkapkan bahwa saat ini blok ONWA dan OSWA sedang dalam tahap persiapan survei seismik 3D oleh operator Conrad Asia. Potensi migas di wilayah pantai barat selatan Aceh dinilai sangat strategis untuk dikembangkan.
Lihat Juga :
