BNPT Apresiasi Sukabumi Jadi Kota Toleran Pertama di Jawa Barat
Sabtu, 14 Juni 2025 - 15:31 WIB
loading...
BNPT memberikan apresiasi kepada Kota Sukabumi yang menempati peringkat keenam kota paling toleran di Indonesia, serta menjadi yang pertama di Jawa Barat. Foto/Ist
A
A
A
SUKABUMI - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan apresiasi kepada Kota Sukabumi yang saat ini menempati peringkat keenam kota paling toleran di Indonesia, serta menjadi yang pertama di Jawa Barat berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT). Hal itu terkait upaya Pemkot Sukabumi dalam merawat keberagaman dan menjaga kerukunan masyarakat.
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto menyampaikan hal tersebut dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Pencegahan Paham Radikal Terorisme” yang digelar di Sukabumi. Dialog tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, serta lebih dari 200 peserta dari unsur Forkopimda, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dari Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Baca juga: Mengandung Konsep Ketuhanan, Pancasila Ajarkan Sikap Toleran
“Kami mengapresiasi jajaran Pemerintah Kota Sukabumi dan seluruh warganya atas capaian sebagai kota toleran. Ini bukti nyata dari sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Sudaryanto dikutip Sabtu (14/6/2025).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat masyarakat terlena. Ancaman radikalisme dan terorisme terus beradaptasi dengan berbagai bentuk baru, dan karena itu, kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan dan toleransi harus terus ditumbuhkan.
“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus bergerak, bukan sekadar diam menikmati status. Kita berharap Sukabumi bisa menjadi inspirasi bagi kota-kota lainnya,” tambahnya.
Sudaryanto menjelaskan, dialog lintas tokoh masyarakat seperti ini penting tidak hanya untuk membahas toleransi, tetapi juga memperkuat pemahaman bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman.
Baca juga: Ketum Muhammadiyah Ungkap 4 Nilai Spiritualitas dalam Puasa, Salah Satunya Hidup Toleran
“Potensi konflik di negara majemuk seperti Indonesia bisa muncul jika ada kelompok yang membenarkan kekerasan atas nama agama. Karena itu, tokoh-tokoh agama harus menyuarakan narasi yang membangun dan menjauh dari sikap eksklusif,” tegas mantan Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya tersebut.
Ia juga mengajak para mahasiswa untuk menjadi duta toleransi dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran sentral dalam menjaga Indonesia dari bahaya disinformasi dan radikalisasi digital.
Sedangkan Dewi Asmara menambahkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, sangat penting dalam menangkal infiltrasi paham ekstrem di era digital.
“Hari ini, radikalisme tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik. Ia bisa menyusup lewat media sosial, lewat narasi pemaksaan kehendak dan intoleransi yang terlihat masuk akal,” ungkapnya.
Dewi juga mengingatkan tentang proxy war, yakni bentuk perang asimetris yang bisa terjadi melalui konflik sosial atau ideologis, bahkan dipicu oleh aktor luar negeri. Dalam hal ini, masyarakat harus cerdas memilah informasi dan tetap memegang prinsip kebangsaan.
“Jangan hanya hebat dalam retorika tapi kosong dalam substansi. Dialog seperti ini penting agar masyarakat paham bahwa radikalisme bukan khayalan, dan bisa tumbuh dari hal-hal kecil yang sering tak terlihat,” tegasnya.
Sedangkan Ayep Zaki menekankan bahwa kemajemukan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan budaya telah menjadi bagian dari identitas nasional yang tidak bisa dipisahkan.
“Indonesia bukan negara satu ras, bukan satu agama. Tapi kita disatukan oleh nilai-nilai luhur yang membentuk kebersamaan. Ini kekuatan, bukan kelemahan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung upaya pemerintah kota dalam mendorong program koperasi nasional sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bisa menjadi alat pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi destruktif.
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto menyampaikan hal tersebut dalam Dialog Kebangsaan bertajuk “Pencegahan Paham Radikal Terorisme” yang digelar di Sukabumi. Dialog tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, serta lebih dari 200 peserta dari unsur Forkopimda, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dari Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Baca juga: Mengandung Konsep Ketuhanan, Pancasila Ajarkan Sikap Toleran
“Kami mengapresiasi jajaran Pemerintah Kota Sukabumi dan seluruh warganya atas capaian sebagai kota toleran. Ini bukti nyata dari sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Sudaryanto dikutip Sabtu (14/6/2025).
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak boleh membuat masyarakat terlena. Ancaman radikalisme dan terorisme terus beradaptasi dengan berbagai bentuk baru, dan karena itu, kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan dan toleransi harus terus ditumbuhkan.
“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus bergerak, bukan sekadar diam menikmati status. Kita berharap Sukabumi bisa menjadi inspirasi bagi kota-kota lainnya,” tambahnya.
Toleransi Fondasi Ketahanan Bangsa
Sudaryanto menjelaskan, dialog lintas tokoh masyarakat seperti ini penting tidak hanya untuk membahas toleransi, tetapi juga memperkuat pemahaman bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman.
Baca juga: Ketum Muhammadiyah Ungkap 4 Nilai Spiritualitas dalam Puasa, Salah Satunya Hidup Toleran
“Potensi konflik di negara majemuk seperti Indonesia bisa muncul jika ada kelompok yang membenarkan kekerasan atas nama agama. Karena itu, tokoh-tokoh agama harus menyuarakan narasi yang membangun dan menjauh dari sikap eksklusif,” tegas mantan Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya tersebut.
Ia juga mengajak para mahasiswa untuk menjadi duta toleransi dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran sentral dalam menjaga Indonesia dari bahaya disinformasi dan radikalisasi digital.
Sedangkan Dewi Asmara menambahkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, sangat penting dalam menangkal infiltrasi paham ekstrem di era digital.
“Hari ini, radikalisme tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik. Ia bisa menyusup lewat media sosial, lewat narasi pemaksaan kehendak dan intoleransi yang terlihat masuk akal,” ungkapnya.
Dewi juga mengingatkan tentang proxy war, yakni bentuk perang asimetris yang bisa terjadi melalui konflik sosial atau ideologis, bahkan dipicu oleh aktor luar negeri. Dalam hal ini, masyarakat harus cerdas memilah informasi dan tetap memegang prinsip kebangsaan.
“Jangan hanya hebat dalam retorika tapi kosong dalam substansi. Dialog seperti ini penting agar masyarakat paham bahwa radikalisme bukan khayalan, dan bisa tumbuh dari hal-hal kecil yang sering tak terlihat,” tegasnya.
Sedangkan Ayep Zaki menekankan bahwa kemajemukan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan budaya telah menjadi bagian dari identitas nasional yang tidak bisa dipisahkan.
“Indonesia bukan negara satu ras, bukan satu agama. Tapi kita disatukan oleh nilai-nilai luhur yang membentuk kebersamaan. Ini kekuatan, bukan kelemahan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung upaya pemerintah kota dalam mendorong program koperasi nasional sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bisa menjadi alat pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi destruktif.
(shf)
Lihat Juga :
