Kota Ternate Adopsi Penerapan Retribusi Seperti Surabaya
Selasa, 08 September 2020 - 15:47 WIB
loading...
Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dan para pimpinan DPRD Kota Ternate bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
A
A
A
SURABAYA - Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman dan para pimpinan DPRD Kota Ternate datang ke Surabaya untuk mencontoh penerapan retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Surabaya , Selasa (8/9/2020).
Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman mengatakan, kedatangannya ke Surabaya untuk memperlajari banyak hal terkait perkembangan kota. Sebab, dalam waktu dekat Pemkot Ternate akan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. (Baca juga: Risma Minta Jembatan Joyoboyo Bisa Kelar November, Ada Apa? )
“Kami bisa mendapatkan masukan karena kami tahu kota ini maju,” kata Burhan Abdurrahman. (Baca juga: Calon Wali Kota Ternate Pilihan Perindo Diarak Massa Pendukung )
Menurut dia, kebijakan-kebijakan yang berlaku di Pemkot Surabaya dalam melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa dicontoh Kota Ternate. Hal itu menjadi penting untuk dilakukan karena sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membangun Ternate.
“Luar biasa pengelolaan kekayaan daerah, Pemkot Surabaya yang bisa memberikan kontribusi pendapatan aset daerah. Apalagi saat melihat pengelolaan berbagai ruang publik dan ruang terbukanya,” kata dia.
Burhan bersama jajarannya juga menanyakan berbagai hal terkait perkembangan Kota Pahlawan selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pemungutan PBB, pembangunan berbagai jalan dengan anggaran daerah, hingga strategi Surabaya dalam membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Semua yang sudah diberlakukan di Surabaya akan menjadi dasar pertimbangan kami. Tinggal kami sesuaikan dengan kondisi daerah kami,” kata dia.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, ketika sebuah kota memiliki kemandirian keuangan, maka kota tersebut dapat melakukan banyak hal untuk masyarakatnya. “Jadi, pertama yang saya lakukan adalah kerja sama dengan RT/RW untuk pendataan di masing-masing wilayah, saya melototi datanya itu,” kata Risma.
Presiden UCLG ASPAC ini memastikan apakah ada perubahan atau tidak. Misalnya dari tanah menjadi bangunan, atau bangunan kecil berkembang menjadi besar itu terus dalam pantauan. Hal itu menjadi penting karena semakin banyak bangunan, maka resapan air menjadi berkurang.
“Kami harus mengelola dengan baik dari uang retribusi tersebut untuk pembangunan. Kami sudah buat hampir 500 taman, kemudian sekian banyak jalan yang kami buat dari anggaran kami sendiri,” jelas dia.
Untuk mendapatkan retribusi itu, pihaknya tidak sungkan untuk melakukan penagihan di perumahan elit, khususnya bagi warga yang terlambat bayar dan memiliki tunggakan. Dia pun meminta stafnya berkunjung langsung ke rumah elit dengan menggandeng Satpol PP. “Semua itu tujuannya untuk kesejahteraan mereka yang sudah menikmati hasilnya seperti tidak banjir salah satunya,” kata Risma.
Di samping itu, retribusi lain juga didapatkan dari pemasangan reklame, dan pemasangan fiber optik, Semua memang ditarik iuran untuk dikembalikan lagi kepada kesejahteraan masyarakat. Karena kebijakan itulah, dia menyebut survei kepuasan warga mencapai 98%.
“Artinya warga puas. Kami kerjanya dalam satu dinas ini satu tim. Sehingga kalau masalahnya uang jadi harus diselesaikan oleh berbagai dinas,” jelas dia.
Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman mengatakan, kedatangannya ke Surabaya untuk memperlajari banyak hal terkait perkembangan kota. Sebab, dalam waktu dekat Pemkot Ternate akan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. (Baca juga: Risma Minta Jembatan Joyoboyo Bisa Kelar November, Ada Apa? )
“Kami bisa mendapatkan masukan karena kami tahu kota ini maju,” kata Burhan Abdurrahman. (Baca juga: Calon Wali Kota Ternate Pilihan Perindo Diarak Massa Pendukung )
Menurut dia, kebijakan-kebijakan yang berlaku di Pemkot Surabaya dalam melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa dicontoh Kota Ternate. Hal itu menjadi penting untuk dilakukan karena sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membangun Ternate.
“Luar biasa pengelolaan kekayaan daerah, Pemkot Surabaya yang bisa memberikan kontribusi pendapatan aset daerah. Apalagi saat melihat pengelolaan berbagai ruang publik dan ruang terbukanya,” kata dia.
Burhan bersama jajarannya juga menanyakan berbagai hal terkait perkembangan Kota Pahlawan selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pemungutan PBB, pembangunan berbagai jalan dengan anggaran daerah, hingga strategi Surabaya dalam membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Semua yang sudah diberlakukan di Surabaya akan menjadi dasar pertimbangan kami. Tinggal kami sesuaikan dengan kondisi daerah kami,” kata dia.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, ketika sebuah kota memiliki kemandirian keuangan, maka kota tersebut dapat melakukan banyak hal untuk masyarakatnya. “Jadi, pertama yang saya lakukan adalah kerja sama dengan RT/RW untuk pendataan di masing-masing wilayah, saya melototi datanya itu,” kata Risma.
Presiden UCLG ASPAC ini memastikan apakah ada perubahan atau tidak. Misalnya dari tanah menjadi bangunan, atau bangunan kecil berkembang menjadi besar itu terus dalam pantauan. Hal itu menjadi penting karena semakin banyak bangunan, maka resapan air menjadi berkurang.
“Kami harus mengelola dengan baik dari uang retribusi tersebut untuk pembangunan. Kami sudah buat hampir 500 taman, kemudian sekian banyak jalan yang kami buat dari anggaran kami sendiri,” jelas dia.
Untuk mendapatkan retribusi itu, pihaknya tidak sungkan untuk melakukan penagihan di perumahan elit, khususnya bagi warga yang terlambat bayar dan memiliki tunggakan. Dia pun meminta stafnya berkunjung langsung ke rumah elit dengan menggandeng Satpol PP. “Semua itu tujuannya untuk kesejahteraan mereka yang sudah menikmati hasilnya seperti tidak banjir salah satunya,” kata Risma.
Di samping itu, retribusi lain juga didapatkan dari pemasangan reklame, dan pemasangan fiber optik, Semua memang ditarik iuran untuk dikembalikan lagi kepada kesejahteraan masyarakat. Karena kebijakan itulah, dia menyebut survei kepuasan warga mencapai 98%.
“Artinya warga puas. Kami kerjanya dalam satu dinas ini satu tim. Sehingga kalau masalahnya uang jadi harus diselesaikan oleh berbagai dinas,” jelas dia.
(nth)
Lihat Juga :
