Captain Hakeng: Saatnya Riau Bangkit Jadi Raja Maritim Lagi!
Senin, 02 Juni 2025 - 20:11 WIB
loading...
A
A
A
Saleh menggandeng konsultan asing dan perusahaan besar seperti Caltex Pacific Indonesia (CPI) untuk merancang perencanaan yang berbasis data dan sains. “Lebih dari satu juta dolar AS diinvestasikan untuk studi kelayakan. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat serius dalam membangun fondasi ekonomi maritim yang kokoh,” katanya.
Namun demikian, dinamika politik dan lemahnya kelembagaan membuat proyek ini tidak berlanjut setelah masa jabatannya berakhir. Menurut Hakeng, ketiadaan policy legacy yang terstruktur menyebabkan proyek tersebut tidak memiliki kesinambungan.
“Dalam kebijakan publik, ini disebut lemahnya institutional memory. Ketika kebijakan bergantung pada figur, bukan sistem, maka kesinambungan pembangunan menjadi rapuh,” ucapnya.
Kini seiring meningkatnya urgensi pembangunan infrastruktur dermaga di Buruk Bakul dan kawasan pesisir lainnya, warisan pemikiran tersebut harusnya kembali mendapat perhatian.
Dengan kehadiran pemimpin muda visioner bagi Riau dalam figur Gubernur H Abdul Wahid diharapkan akan menelurkan konsep yang bisa mengaktualisasi Visi Riau 2020 bahkan dapat ditingkatkan konsepnya menjadi menjadi Riau Maritime Corridor—sebuah jaringan ekonomi maritim yang mendukung ekonomi biru (blue economy), pelabuhan ramah lingkungan (green port development), dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Saya berharap banyak kepada sosok pemimpin baru di Provinsi Riau. Sosok anak muda dengan semangat serta pemikiran yang luar biasa. Karena dengan menempatkan laut sebagai medium utama distribusi, efisiensi logistik akan meningkat, biaya produksi menurun, dan daya saing produk lokal terdongkrak,” ujar Hakeng.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur pelabuhan di Riau harus mengikuti pendekatan Port Connectivity and Integrated Maritime Development. Pelabuhan strategis seperti Dumai, Tanjung Buton, Pelabuhan RAPP Futong, dan Kuala Enok perlu diintegrasikan dalam satu sistem ekosistem logistik laut.
Namun demikian, dinamika politik dan lemahnya kelembagaan membuat proyek ini tidak berlanjut setelah masa jabatannya berakhir. Menurut Hakeng, ketiadaan policy legacy yang terstruktur menyebabkan proyek tersebut tidak memiliki kesinambungan.
“Dalam kebijakan publik, ini disebut lemahnya institutional memory. Ketika kebijakan bergantung pada figur, bukan sistem, maka kesinambungan pembangunan menjadi rapuh,” ucapnya.
Kini seiring meningkatnya urgensi pembangunan infrastruktur dermaga di Buruk Bakul dan kawasan pesisir lainnya, warisan pemikiran tersebut harusnya kembali mendapat perhatian.
Dengan kehadiran pemimpin muda visioner bagi Riau dalam figur Gubernur H Abdul Wahid diharapkan akan menelurkan konsep yang bisa mengaktualisasi Visi Riau 2020 bahkan dapat ditingkatkan konsepnya menjadi menjadi Riau Maritime Corridor—sebuah jaringan ekonomi maritim yang mendukung ekonomi biru (blue economy), pelabuhan ramah lingkungan (green port development), dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Saya berharap banyak kepada sosok pemimpin baru di Provinsi Riau. Sosok anak muda dengan semangat serta pemikiran yang luar biasa. Karena dengan menempatkan laut sebagai medium utama distribusi, efisiensi logistik akan meningkat, biaya produksi menurun, dan daya saing produk lokal terdongkrak,” ujar Hakeng.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur pelabuhan di Riau harus mengikuti pendekatan Port Connectivity and Integrated Maritime Development. Pelabuhan strategis seperti Dumai, Tanjung Buton, Pelabuhan RAPP Futong, dan Kuala Enok perlu diintegrasikan dalam satu sistem ekosistem logistik laut.
Lihat Juga :
