Pramono Anung Diminta Berhentikan Pejabat dan ASN Berpoligami
Rabu, 21 Mei 2025 - 23:50 WIB
loading...
Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) menggelar aksi unjuk rasa menolak poligami di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/5/2025). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung diminta memberhentikan pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpoligami. Sebab tindakan poligami tersebut dinilai melanggar etika.
Hal itu disampaikan sejumlah perempuan yang tergabung dalam Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Baca juga: Pramono Anung Ancam Pecat ASN Jakarta yang Nekat Poligami
Koordinator aksi Via Loilatu menegaskan FPTP berdiri bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sejak awal menjabat menolak poligami dan siap mencopot jabatan ASN yang melakukan pelanggaran.
Via meminta Pramono menindak tegas bawahannya yang terbukti melakukan praktik tersebut.
"Kami, para perempuan Jakarta, menolak tegas praktik poligami di kalangan pejabat dan ASN," katanya.
Diamenyatakan janji gubernur untuk bersikap tegas harus dibuktikan.
Baca juga: Aturan ASN Jakarta Boleh Poligami, Ini Dasar yang Dipakai Pemprov DKI
Sebab ini bukan sekadar persoalan moral pribadi, tetapi menyangkut integritas, etika, dan keadilan gender dalam pemerintahan.
FPTP juga menuntut agar Inspektorat Pemprov Jakarta segera memeriksa serta menginvestigasi para pejabat yang diduga menjalankan praktik poligami dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.
"Pejabat dan ASN yang terbukti bersalah diminta untuk segera mundur dari jabatannya," tegasnya.
Tak hanya itu, FPTP juga menuntut seluruh ASN menjunjung tinggi etika dengan tidak berperilaku menyimpang yang dapat merusak suasana kerja dan mencoreng nama baik institusi birokrasi.
"Kami hadir hari ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan etika yang semestinya dijunjung tinggi oleh para pelayan publik. Jakarta harus menjadi contoh pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ujarnya.
Aksi yang berlangsung damai ini juga dihadiri tokoh perempuan Fero Leslesi.
Dalam aksinya para peserta membawa spanduk dan poster berisi seruan menolak poligami dan menyerukan pembenahan moral birokrasi.
Hal itu disampaikan sejumlah perempuan yang tergabung dalam Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Baca juga: Pramono Anung Ancam Pecat ASN Jakarta yang Nekat Poligami
Koordinator aksi Via Loilatu menegaskan FPTP berdiri bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sejak awal menjabat menolak poligami dan siap mencopot jabatan ASN yang melakukan pelanggaran.
Via meminta Pramono menindak tegas bawahannya yang terbukti melakukan praktik tersebut.
"Kami, para perempuan Jakarta, menolak tegas praktik poligami di kalangan pejabat dan ASN," katanya.
Diamenyatakan janji gubernur untuk bersikap tegas harus dibuktikan.
Baca juga: Aturan ASN Jakarta Boleh Poligami, Ini Dasar yang Dipakai Pemprov DKI
Sebab ini bukan sekadar persoalan moral pribadi, tetapi menyangkut integritas, etika, dan keadilan gender dalam pemerintahan.
FPTP juga menuntut agar Inspektorat Pemprov Jakarta segera memeriksa serta menginvestigasi para pejabat yang diduga menjalankan praktik poligami dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.
"Pejabat dan ASN yang terbukti bersalah diminta untuk segera mundur dari jabatannya," tegasnya.
Tak hanya itu, FPTP juga menuntut seluruh ASN menjunjung tinggi etika dengan tidak berperilaku menyimpang yang dapat merusak suasana kerja dan mencoreng nama baik institusi birokrasi.
"Kami hadir hari ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan etika yang semestinya dijunjung tinggi oleh para pelayan publik. Jakarta harus menjadi contoh pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ujarnya.
Aksi yang berlangsung damai ini juga dihadiri tokoh perempuan Fero Leslesi.
Dalam aksinya para peserta membawa spanduk dan poster berisi seruan menolak poligami dan menyerukan pembenahan moral birokrasi.
(shf)
Lihat Juga :
