Program MBG Butuh Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Kamis, 15 Mei 2025 - 16:28 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat. FOTO/IST
A
A
A
LOMBOK TIMUR - Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"MBG adalah bagian dari program prioritas nasional. Kita ingin generasi bebas stunting, tetapi ini butuh kerja sama dari semua lini," kata Muazzim dalam Sosialisasi Program MBG yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama anggota Komisi IX DPR di Aula Kantor Camat Suela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikutip, Kamis (15/5/2025).
Ia mengungkapkan rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar per koperasi, guna menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, BUMDes juga diimbau untuk mengalokasikan 20% dari anggarannya guna mendukung pelaksanaan Program MBG, sebagaimana arahan dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT).
Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Lalu Muhammad Iwan memaparkan visi-misi lembaganya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui perbaikan gizi nasional. Ia mengungkapkan bahwa angka stunting nasional masih di angka 21,23%, menandakan masih rendahnya akses makanan bergizi dan ketimpangan distribusi gizi antarwilayah.
"Program MBG lahir dari kesadaran bahwa gizi adalah kunci tumbuh kembang dan prestasi anak. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan pemerataan gizi di seluruh Indonesia," katanya.
Ia menjelaskan mekanisme kemitraan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pembangunan Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), termasuk ketentuan lahan, peralatan, SDM, dan proses pendaftaran melalui situs resmi BGN. Saat ini, sudah terdapat 30 SPPG aktif di Provinsi NTB, termasuk lima unit di Lombok Timur.
Camat Suela, Anan Tarfi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
"Kami menyambut positif kegiatan ini dan berharap SPPG segera direalisasikan di Suela. Ini menjadi harapan besar untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga penerima manfaat," katanya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi stunting secara komprehensif dan berkelanjutan.
"MBG adalah bagian dari program prioritas nasional. Kita ingin generasi bebas stunting, tetapi ini butuh kerja sama dari semua lini," kata Muazzim dalam Sosialisasi Program MBG yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama anggota Komisi IX DPR di Aula Kantor Camat Suela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikutip, Kamis (15/5/2025).
Ia mengungkapkan rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar per koperasi, guna menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, BUMDes juga diimbau untuk mengalokasikan 20% dari anggarannya guna mendukung pelaksanaan Program MBG, sebagaimana arahan dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT).
Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Lalu Muhammad Iwan memaparkan visi-misi lembaganya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui perbaikan gizi nasional. Ia mengungkapkan bahwa angka stunting nasional masih di angka 21,23%, menandakan masih rendahnya akses makanan bergizi dan ketimpangan distribusi gizi antarwilayah.
"Program MBG lahir dari kesadaran bahwa gizi adalah kunci tumbuh kembang dan prestasi anak. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan pemerataan gizi di seluruh Indonesia," katanya.
Ia menjelaskan mekanisme kemitraan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pembangunan Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), termasuk ketentuan lahan, peralatan, SDM, dan proses pendaftaran melalui situs resmi BGN. Saat ini, sudah terdapat 30 SPPG aktif di Provinsi NTB, termasuk lima unit di Lombok Timur.
Camat Suela, Anan Tarfi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
"Kami menyambut positif kegiatan ini dan berharap SPPG segera direalisasikan di Suela. Ini menjadi harapan besar untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga penerima manfaat," katanya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi stunting secara komprehensif dan berkelanjutan.
(abd)
Lihat Juga :
