Desak Program Siswa Nakal di Barak Militer Dicabut, LBH Pendidikan: Tidak Humanis
Senin, 12 Mei 2025 - 22:58 WIB
loading...
Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia, Rezekinta Sofrizal mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut progam pengiriman anak nakal ke Barak Militer. Foto/SindoNews
A
A
A
BEKASI - Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia, Rezekinta Sofrizal mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut progam pengiriman anak nakal ke Barak Militer. Adapun progam ini juga telah dilaporkan ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM).
"Ya, kami mendesak agar Dedi Mulyadi menghapus, tidak melibatkan institusi militer atas dasar, atas nama pendisiplinan anak," kata Rezekinta di Babelan, Kabupaten Bekasi, Senin (12/5/2025).
Sebelumnya pada Kamis, 8 Mei 2025 Rezekita mendampingi Adhel Setiawan, Wali Murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi melaporkan program Dedi Mulyadi ke Komnas HAM. Dia menyebut jika pendidikan di barak militer tidak ramah terhadap anak.
Baca juga: Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Terkait Program Barak Militer, Warga Babelan: Melanggar Hak Asasi
"Ya, dari perspektif pendidikan, bahwa pendidikan militer itu tidak humanis, tidak demokratis, tidak menggali potensi anak. Mungkin seperti yang kita tahu, pendidikan militer itu kan menaklukkan, bukan membangun kesadaran si anak. Dia patuh bukan karena kesadaran, karena takut," tuturnya.
Ditambahkan dia, jika didikan dengan gaya militer umumnya tidak lepas dari bentakan, makian, serta perlakuan yang sebelumnya tidak pernah dialami anak dilingkup pendidikan.
Baca juga: Soal Kebijakan Dedi Mulyadi, PBNU: Pengiriman Anak Nakal ke Pesantren Jauh Lebih Baik
"Aspeknya adalah, ketika anak dididik dengan gaya-gaya militer, itu kan tidak lepas dari bentakan ya, bentakan mungkin makian, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah mereka alami di lingkungan pendidikan sebelumnya, seperti merayap, berguling gitu ya kan, menggunakan atribut militer gitu, seperti itu," ucapnya.
Ketimbang mendidik anak di barak militer, dirinya menyarankan agar adanya pemberdayaan orang tua untuk mengubah anak nakal menjadi baik.
"Peran masyarakat dan orang tua bagaimana ya? Dikasih ilmu parenting, biar mereka bisa mendidik anaknya sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat," ucapnya.
"Ya, kami mendesak agar Dedi Mulyadi menghapus, tidak melibatkan institusi militer atas dasar, atas nama pendisiplinan anak," kata Rezekinta di Babelan, Kabupaten Bekasi, Senin (12/5/2025).
Sebelumnya pada Kamis, 8 Mei 2025 Rezekita mendampingi Adhel Setiawan, Wali Murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi melaporkan program Dedi Mulyadi ke Komnas HAM. Dia menyebut jika pendidikan di barak militer tidak ramah terhadap anak.
Baca juga: Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Terkait Program Barak Militer, Warga Babelan: Melanggar Hak Asasi
"Ya, dari perspektif pendidikan, bahwa pendidikan militer itu tidak humanis, tidak demokratis, tidak menggali potensi anak. Mungkin seperti yang kita tahu, pendidikan militer itu kan menaklukkan, bukan membangun kesadaran si anak. Dia patuh bukan karena kesadaran, karena takut," tuturnya.
Ditambahkan dia, jika didikan dengan gaya militer umumnya tidak lepas dari bentakan, makian, serta perlakuan yang sebelumnya tidak pernah dialami anak dilingkup pendidikan.
Baca juga: Soal Kebijakan Dedi Mulyadi, PBNU: Pengiriman Anak Nakal ke Pesantren Jauh Lebih Baik
"Aspeknya adalah, ketika anak dididik dengan gaya-gaya militer, itu kan tidak lepas dari bentakan ya, bentakan mungkin makian, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah mereka alami di lingkungan pendidikan sebelumnya, seperti merayap, berguling gitu ya kan, menggunakan atribut militer gitu, seperti itu," ucapnya.
Ketimbang mendidik anak di barak militer, dirinya menyarankan agar adanya pemberdayaan orang tua untuk mengubah anak nakal menjadi baik.
"Peran masyarakat dan orang tua bagaimana ya? Dikasih ilmu parenting, biar mereka bisa mendidik anaknya sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
