Dishub Tegaskan ERP di 25 Ruas Jalan di Jakarta Belum Diberlakukan
Rabu, 07 Mei 2025 - 09:53 WIB
loading...
Dishub Jakarta menegaskan, penerapan ERP atau jalan berbayar di 25 ruas jalan belum diberlakukan. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menegaskan, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan belum diberlakukan. Saat ini Pemprov Jakarta masih fokus mengendalikan pengguna kendaraan pribadi.
Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo mengatkaan, salah satu upayanya dengan menambah transportasi umum hingga penerapan Ganjil-Genap.
"Sehubungan adanya pemberitaan terkait 25 jalan di Jakarta bakal kena tarif, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini terus berupaya mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di Ibu Kota melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan menerapkan Program Ganjil Genap di 25 ruas jalan. Namun, untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan," katana, Rabu (7/5/2025).
Baca juga: Pemprov DKI Harap ERP Masuk Program Pembangunan Strategis Nasional
Syafrin menambahkan fokus Pemprov Jakarta saat ini masih pada upaya peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal, termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, serta pengembangan kebijakan transportasi lainnya. Beberapa langkah strategis yang sedang dilakukan meliputi:
Baca juga: Deretan Pati AD, AL, dan AU Dapat Promosi Jabatan Bintang 2 Akhir April 2025
1. Pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI – Kota) untuk memperluas jaringan transportasi cepat di Jakarta.
2. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) guna meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi.
3. Peresmian dan pengembangan layanan Transjabodetabek untuk memperluas jangkauan angkutan umum ke wilayah penyangga.
4. Penyediaan layanan gratis angkutan umum massal (MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta)* bagi *15 golongan masyarakat.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur transportasi guna mewujudkan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan di Jakarta," ungkapnya.
Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo mengatkaan, salah satu upayanya dengan menambah transportasi umum hingga penerapan Ganjil-Genap.
"Sehubungan adanya pemberitaan terkait 25 jalan di Jakarta bakal kena tarif, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini terus berupaya mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi di Ibu Kota melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan menerapkan Program Ganjil Genap di 25 ruas jalan. Namun, untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan," katana, Rabu (7/5/2025).
Baca juga: Pemprov DKI Harap ERP Masuk Program Pembangunan Strategis Nasional
Syafrin menambahkan fokus Pemprov Jakarta saat ini masih pada upaya peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal, termasuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta, serta pengembangan kebijakan transportasi lainnya. Beberapa langkah strategis yang sedang dilakukan meliputi:
Baca juga: Deretan Pati AD, AL, dan AU Dapat Promosi Jabatan Bintang 2 Akhir April 2025
1. Pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI – Kota) untuk memperluas jaringan transportasi cepat di Jakarta.
2. Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) guna meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi.
3. Peresmian dan pengembangan layanan Transjabodetabek untuk memperluas jangkauan angkutan umum ke wilayah penyangga.
4. Penyediaan layanan gratis angkutan umum massal (MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta)* bagi *15 golongan masyarakat.
"Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur transportasi guna mewujudkan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan di Jakarta," ungkapnya.
(cip)
Lihat Juga :
