Aktivis Jakarta Bahas 100 Hari Kerja Pramono-Doel, Ini Hasilnya
Jum'at, 18 April 2025 - 20:20 WIB
loading...
Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta mengadakan forum diskusi membahas 100 kerja Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Doel). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta mengadakan forum diskusi membahas 100 kerja Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Doel) . Pembahasan ini melalui forum diskusi bertajuk "Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif".
Ketua Komisi A DPRD Jakarta Inggard Joshua mengatakan, sudah seharusnya pejabat Pemprov Jakarta, khususnya untuk Eselon II dan I cukup berasal dari internal.
Baca juga: Pramono Siapkan Tim Transisi Persiapkan Program 100 Hari Kerja Pertama, Siapa Saja Dilibatkan?
Pramono juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov Jakarta.
"Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi," ujar Inggard saat diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Dia juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif karena saat ini ada 400 jabatan yang diisi Pelaksana tugas (Plt) dan bisa dituntaskan sedikitnya 50 persen di bulan ini.
Inggard juga menekankan pengisian nanti tidak ada cawe-cawe dari legislator Kebon Sirih. Sebab, DPRD Jakarta berfungsi mengawasi kinerja OPD atau eksekutif.
Staf Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menuturkan sejumlah program pemimpin baru Jakarta sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.
"Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan forum diskusi dengan aktivis ini sangat bagus karena mereka sangat peduli dengan Jakarta untuk lebih baik lagi.
Boy Ade Nurdin dari Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta menilai keberanian Pramono dengan mendeclare program 100 hari dalam bentuk Ingub Nomor e-0001 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program 100 (seratus) Hari Gubernur-Wakil Gubernur merupakan langkah berani dan bentuk keseriusan dalam membangun Jakarta.
Terdapat 40 Quickwins Program 100 Hari sebagai Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2025, mulai dari pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pengendalian inflasi pangan pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
"Ini diperlukan dukungan OPD termasuk BUMD di Jakarta. OPD dan BUMD yang tidak serius perlu diberi punishment oleh Gubernur Jakarta. Selain itu, pencapaian target program 100 hari kerja ini bisa dijadikan bahan untuk mengevaluasi jajarannya," ujar Boy.
Ketua Komisi A DPRD Jakarta Inggard Joshua mengatakan, sudah seharusnya pejabat Pemprov Jakarta, khususnya untuk Eselon II dan I cukup berasal dari internal.
Baca juga: Pramono Siapkan Tim Transisi Persiapkan Program 100 Hari Kerja Pertama, Siapa Saja Dilibatkan?
Pramono juga sudah menegaskan agar mereka yang menempati jabatan Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov Jakarta.
"Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi," ujar Inggard saat diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Dia juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif karena saat ini ada 400 jabatan yang diisi Pelaksana tugas (Plt) dan bisa dituntaskan sedikitnya 50 persen di bulan ini.
Inggard juga menekankan pengisian nanti tidak ada cawe-cawe dari legislator Kebon Sirih. Sebab, DPRD Jakarta berfungsi mengawasi kinerja OPD atau eksekutif.
Staf Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menuturkan sejumlah program pemimpin baru Jakarta sudah mulai dieksekusi dan memang ada yang perlu diselesaikan secara bertahap.
"Ada terkait perbaikan dan penambahan jumlah penerima KJP Plus, KJMU, hingga Kartu Lansia. Semua memang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan forum diskusi dengan aktivis ini sangat bagus karena mereka sangat peduli dengan Jakarta untuk lebih baik lagi.
Boy Ade Nurdin dari Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta menilai keberanian Pramono dengan mendeclare program 100 hari dalam bentuk Ingub Nomor e-0001 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program 100 (seratus) Hari Gubernur-Wakil Gubernur merupakan langkah berani dan bentuk keseriusan dalam membangun Jakarta.
Terdapat 40 Quickwins Program 100 Hari sebagai Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2025, mulai dari pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga pengendalian inflasi pangan pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
"Ini diperlukan dukungan OPD termasuk BUMD di Jakarta. OPD dan BUMD yang tidak serius perlu diberi punishment oleh Gubernur Jakarta. Selain itu, pencapaian target program 100 hari kerja ini bisa dijadikan bahan untuk mengevaluasi jajarannya," ujar Boy.
(jon)
Lihat Juga :
