Tanjung Priok Lumpuh: Sinyal Gawat Darurat Sistem Logistik Nasional

JAKARTA - Kemacetan horor yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok , Jakarta Utara setelah libur Lebaran 2025 menjadi sorotan banyak pihak. Kemacetan lebih dari 8 km dengan antrean ribuan truk logistik yang mengular di sepanjang jalan tidak hanya mengganggu aktivitas pelabuhan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap akses vital menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kejadian ini terjadi pada Rabu hingga Kamis (16-17 April 2025) dan dianggap indikasi adanya masalah besar dalam sistem logistik nasional Indonesia.

Baca juga: Kronologi Macet Horor di Jakarta Utara Bersumber dari Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan NPCT1

Peristiwa tersebut berawal dari lonjakan kendaraan logistik yang luar biasa. Jumlah truk yang biasanya beroperasi sekitar 2.500 unit per hari meningkat menjadi lebih dari 4.000 unit per hari usai libur Idulfitri.

Menanggapi itu, pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) Dr Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi manajemen arus masuk yang adaptif dan efisien.

Meskipun sistem digitalisasi yang diterapkan Pelindo beroperasi dengan baik, namun sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal dalam menangani lonjakan volume kendaraan.

“Tantangan utama bukan hanya masalah infrastruktur fisik pelabuhan, tetapi juga terletak pada lemahnya regulasi mikro serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik nasional,” ujar Hakeng di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Dia menilai persoalan ini lebih dari sekadar kemacetan musiman. “Ini adalah sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius. Tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul,” katanya.

Dari data terbaru bahwa aktivitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada kuartal pertama tahun 2025 tercatat mencapai 1,88 juta TEUs, yang mengalami kenaikan sebesar 7,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta TEUs berasal dari kegiatan ekspor-impor, sementara sisanya berasal dari kegiatan domestik.

Meski ada peningkatan volume signifikan, sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer di pelabuhan ini belum memadai untuk menangani lonjakan tersebut.

“Salah satu masalah utama yakni ketidakakuratan dalam sistem stacking di container yard yang menyebabkan waktu sandar kapal menjadi lebih lama dan mengarah pada penumpukan sekaligus antrean panjang truk logistik yang keluar dari pelabuhan,” ungkapnya.

Kendati Pelindo sudah menerapkan sejumlah sistem seperti Terminal Operating System (TOS), autogate, dan jadwal gate pass berbasis waktu, implementasi sistem-sistem ini masih terbentur pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan dari operator logistik serta kurangnya integrasi data efektif antara pelabuhan, penyedia jasa truk, serta pengelola lalu lintas.

Berbagai sistem yang telah diterapkan belum mampu mengatasi masalah antrean yang terjadi mengindikasikan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada hanya sekadar pengelolaan waktu masuk dan keluar kendaraan.

Dalam perbandingan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia justru Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yang sudah lama terabaikan seperti antrean kendaraan yang panjang, tumpukan kontainer, serta keterbatasan infrastruktur dan SDM.

Hakeng menuturkan reformasi sistem logistik pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh. “Rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini yakni penerapan sistem pre-booking gate time yang berbasis data real-time,” ujarnya.

Selanjutnya, perlu dilakukan kajian pengembangan digital twin pelabuhan untuk melakukan simulasi beban harian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. “Serta peningkatan koordinasi yang lebih erat antara Pelindo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ditlantas, dan asosiasi logistik,” ucapnya.

Jika Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, maka sektor logistik, khususnya pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok harus dikelola dengan lebih baik dan efisien.

“Kita harus berpindah dari paradigma reaktif yang hanya menanggulangi masalah setelah terjadi menuju strategi logistik nasional yang prediktif dan resilien. Jika kita tidak bisa mengelola Tanjung Priok dengan baik, maka impian menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan sangat sulit tercapai,” ujar Hakeng.

Baca juga: Macet Horor Masih Terjadi di Jalan Cakung Cilincing Jakarta Utara

Dari itu kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok bukan sekadar menghadirkan peringatan melainkan juga dapat dijadikan sebuah momentum yang harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi sektor logistik nasional.

“Jika tidak ada langkah tepat dan terkoordinasi untuk memperbaiki tata kelola logistik, maka Indonesia akan kesulitan dalam menghadapi lonjakan arus barang yang terjadi pada periode tertentu serta menjadi kurang kompetitif di pasar global. Berapa banyak kerugian pengusaha truk akibat kemacetan panjang kemarin? Berapa banyak kerugian masyarakat pengguna jalan yang ikut terimbas akibat kemacetan yang terjadi? Bukan hanya dicari siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, kalau itu sih sudah sangat jelas, tapi mencegah kejadian berulang adalah jauh lebih penting,” ujar Hakeng.

Pengamat kritis ini juga mengingatkan bahwa kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok harus menjadi titik balik mewujudkan sistem logistik yang lebih modern, efisien, dan dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan logistik baik di level nasional maupun internasional.

Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem logistik yang lebih tangguh sekaligus mampu menghadapi lonjakan musiman.

“Juga siap bersaing dengan negara-negara tetangga yang telah lebih dulu maju dalam mengembangkan infrastruktur logistik mereka. Tanpa langkah konkret dan reformasi yang menyeluruh, Indonesia berisiko tertinggal jauh dalam persaingan logistik regional dan global,” katanya.