BPS: Data Tunggal Produksi Pangan Nasional Telah Digunakan
loading...
Data tunggal produksi pangan nasional telah digunakan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai produksi padi, yang merupakan data yang sama dengan data yang selama ini digunakan BPS. (Foto/SINDOnews/Dok)
A
A
A
JAKARTA - Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kadarmanto menyatakan bahwa data tunggal untuk produksi pangan nasional telah digunakan.
Data tersebut juga yang digunakan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai produksi padi, yang merupakan data yang sama dengan data yang selama ini digunakan BPS.
"Karena setiap bulan setelah kami amati melalui KSA (Kerangka Sample Area) langsung kami kirim ke Kementan melalui Pusdatin (Pusat data dan Informasi) Kementan. Jadi memang kami sepakat dengan kualitas datanya Pusdatin. "Setiap bulan kami selalu berkoordinasi dengan mereka," ujar Kadarmanto di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2020.
Kadarmanto menjelaskan, data yang sama juga dikirim kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan sejumlah lembaga negara lainnya sebagai komitmen Satu Data yang disepakati pada Desember 2019 lalu.
"Bahkan untuk produksi padi datanya kita sampaikan juga ke Bulog. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Pusdatin Kementan dan atau kementerian lembaga lainnya terkait update data pangan dan lainnya" katanya.
Sementara mengenai pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa adanya minus produksi di 7 propinsi, Kadarmanto mengatakan bahwa data tersebut merupakan data bulanan BPS, yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.
"Sebetulnya data yang minus itu ketersediaan. Kami di BPS hanya menyampaikan produksi bulanan. Nah yang ketersediaan itu mungkin digunakan BKP. Tapi kalau data kita selalu disampaikan ke Pusdatin. Jadi persoalan data kami dipakai siapa wewenang Pusdatin Kementan," katanya menegaskan.
Kadarmanto menambahkan, perhitungan surplus dan defisit sebagian besar memang dipengaruhi oleh kebutuhan tingkat konsumsi masyarakat. Misalnya, kata dia, kebutuhan konsumsi di bulan puasa dan lebaran cendrung meningkat, sehingga apabila terjadi defisit maka hal itu masih dalam posisi wajar.
"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya. BPS sendiri hanya menghitung surplus defisit produksi saja. Yaitu total Produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan," katanya.
Disisi lain, Kadarmanto mendukung upuaya kementan dalam memperbaiki sistem distribusi yang selama ini dinilai menjadi pemicu defisit pangan. Namun di samping itu, Kementan diharapkan melakukan pengecekan Delta Stok di gudang-gudang pangan Indonesia.
Data tersebut juga yang digunakan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai produksi padi, yang merupakan data yang sama dengan data yang selama ini digunakan BPS.
"Karena setiap bulan setelah kami amati melalui KSA (Kerangka Sample Area) langsung kami kirim ke Kementan melalui Pusdatin (Pusat data dan Informasi) Kementan. Jadi memang kami sepakat dengan kualitas datanya Pusdatin. "Setiap bulan kami selalu berkoordinasi dengan mereka," ujar Kadarmanto di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2020.
Kadarmanto menjelaskan, data yang sama juga dikirim kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan sejumlah lembaga negara lainnya sebagai komitmen Satu Data yang disepakati pada Desember 2019 lalu.
"Bahkan untuk produksi padi datanya kita sampaikan juga ke Bulog. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Pusdatin Kementan dan atau kementerian lembaga lainnya terkait update data pangan dan lainnya" katanya.
Sementara mengenai pernyataan Presiden yang mengatakan bahwa adanya minus produksi di 7 propinsi, Kadarmanto mengatakan bahwa data tersebut merupakan data bulanan BPS, yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.
"Sebetulnya data yang minus itu ketersediaan. Kami di BPS hanya menyampaikan produksi bulanan. Nah yang ketersediaan itu mungkin digunakan BKP. Tapi kalau data kita selalu disampaikan ke Pusdatin. Jadi persoalan data kami dipakai siapa wewenang Pusdatin Kementan," katanya menegaskan.
Kadarmanto menambahkan, perhitungan surplus dan defisit sebagian besar memang dipengaruhi oleh kebutuhan tingkat konsumsi masyarakat. Misalnya, kata dia, kebutuhan konsumsi di bulan puasa dan lebaran cendrung meningkat, sehingga apabila terjadi defisit maka hal itu masih dalam posisi wajar.
"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama di kebutuhan atau konsumsinya. BPS sendiri hanya menghitung surplus defisit produksi saja. Yaitu total Produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan," katanya.
Disisi lain, Kadarmanto mendukung upuaya kementan dalam memperbaiki sistem distribusi yang selama ini dinilai menjadi pemicu defisit pangan. Namun di samping itu, Kementan diharapkan melakukan pengecekan Delta Stok di gudang-gudang pangan Indonesia.
