Reses, Ketua DPRD Kota Bogor Serap Aspirasi Masyarakat
Jum'at, 07 Maret 2025 - 11:28 WIB
loading...
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menggunakan masa reses untuk menyerap aspirasi warga di Dapil Bogor Timur dan Bogor Tengah. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil melaksanakan reses di masa sidang kedua di 2025 selama tiga hari berturut-turut. Kegiatan reses digunakan Adityawarman untuk menyerap aspirasi warga di Dapil Bogor Timur dan Bogor Tengah.
Adityawarman mengatakan, melalui reses maka ia bisa mendapatkan gambaran jelas permasalahan yang dialamu oleh warga. Dengan demikian nantinya kebijakan yang disusun dapat memberikan rasa nyaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah. Baca juga: DPRD Kota Bogor Pangkas Anggaran Perdin 50%, Dialokasikan untuk 3 Sektor Ini
"Perencanaan pembangunan memang harus dilakukan dengan metode bottom up, sehungga kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka itu adalah esensi dari reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor," kata Adit dalam siaran tertulis, Jumat (7/3/2025).
Politisi PKS ini mencatat, berdasarkan hasil reses bahwa diawal 2025 kondisi ekonomi Kota Bogor mulai menunjukkan sisi negative. Di mana daya beli masyarakat mengalami penurunan dan banyaknya aduan perihal kenaikan harga sembako.
Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah Kota Bogor untuk mencegah terjadinya inflasi. Terutama menjelang lebaran di akhir Maret nanti. "Tentu sisi ekonomi Kota Bogor harus diperhatikan. Aduan perihal naiknya harga sembako akan segera saya sampaikan ke pemkot agar dilakukan pencegahan inflasi menjelang lebaran nanti," ujarnya.
Sebagai salah satu anggota DPRD Kota Bogor tiga periode, Adit mengungkapkan masalah pendataan peserta BPJS PBI yang non aktif masih menjadi persoalan di masyarakat. Ia pun mengaku akan mendorong persoalan ini ke tingkat provinsi agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. Sehingga angka cakupan peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor bisa mencapai 100%.
"Pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. Angka cakupan peserta juga harus ditingkatkan. Sehingga kami dari DPRD Kota Bogor akan meminta ke pihak DPRD Provinsi agar bisa diberikan bantuan," jelasnya.
Lebih lanjut, Adit menilai untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kota Bogor sebagai "Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan" maka keberadaan kader posyandu harus diperhatikan. Ia mendapatkan banyak keluhan dari kader-kader posyandu atas minimnya anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), biaya operasional (BOP).
"Untuk itu kami di DPRD akan memperjuangkan BOP Posyandu dan PMT agar angka stunting bisa ditekan dan anak-anak Kota Bogor tumbuh dengan gizi yang cukup untuk mencapai Indonesia Emas 2045," tegasnya. Baca juga: Penambahan Reses DPD Dianggap Bebani APBN
Di samping itu, ia juga mendorong agar keberadaan lansia lebih di perhatikan. Sebab dalam kegiatan reses, Adit juga mendapatkan aduan perihal keberadaan lansia yang belum mendapatkan atensi khusus.
Adit mengungkapkan DPRD Kota Bogor sudah menetapkan Perda No 9/2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia yang pembentukannya diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor. "Terkait isu kesejahteraan lansia akan kami dorong agar pelaksanaan perda yang sudah ada bisa dimaksimalkan Pemkot Bogor," terangnya.
Adityawarman mengatakan, melalui reses maka ia bisa mendapatkan gambaran jelas permasalahan yang dialamu oleh warga. Dengan demikian nantinya kebijakan yang disusun dapat memberikan rasa nyaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah. Baca juga: DPRD Kota Bogor Pangkas Anggaran Perdin 50%, Dialokasikan untuk 3 Sektor Ini
"Perencanaan pembangunan memang harus dilakukan dengan metode bottom up, sehungga kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka itu adalah esensi dari reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor," kata Adit dalam siaran tertulis, Jumat (7/3/2025).
Politisi PKS ini mencatat, berdasarkan hasil reses bahwa diawal 2025 kondisi ekonomi Kota Bogor mulai menunjukkan sisi negative. Di mana daya beli masyarakat mengalami penurunan dan banyaknya aduan perihal kenaikan harga sembako.
Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah Kota Bogor untuk mencegah terjadinya inflasi. Terutama menjelang lebaran di akhir Maret nanti. "Tentu sisi ekonomi Kota Bogor harus diperhatikan. Aduan perihal naiknya harga sembako akan segera saya sampaikan ke pemkot agar dilakukan pencegahan inflasi menjelang lebaran nanti," ujarnya.
Sebagai salah satu anggota DPRD Kota Bogor tiga periode, Adit mengungkapkan masalah pendataan peserta BPJS PBI yang non aktif masih menjadi persoalan di masyarakat. Ia pun mengaku akan mendorong persoalan ini ke tingkat provinsi agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. Sehingga angka cakupan peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor bisa mencapai 100%.
"Pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. Angka cakupan peserta juga harus ditingkatkan. Sehingga kami dari DPRD Kota Bogor akan meminta ke pihak DPRD Provinsi agar bisa diberikan bantuan," jelasnya.
Lebih lanjut, Adit menilai untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kota Bogor sebagai "Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan" maka keberadaan kader posyandu harus diperhatikan. Ia mendapatkan banyak keluhan dari kader-kader posyandu atas minimnya anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), biaya operasional (BOP).
"Untuk itu kami di DPRD akan memperjuangkan BOP Posyandu dan PMT agar angka stunting bisa ditekan dan anak-anak Kota Bogor tumbuh dengan gizi yang cukup untuk mencapai Indonesia Emas 2045," tegasnya. Baca juga: Penambahan Reses DPD Dianggap Bebani APBN
Di samping itu, ia juga mendorong agar keberadaan lansia lebih di perhatikan. Sebab dalam kegiatan reses, Adit juga mendapatkan aduan perihal keberadaan lansia yang belum mendapatkan atensi khusus.
Adit mengungkapkan DPRD Kota Bogor sudah menetapkan Perda No 9/2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia yang pembentukannya diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor. "Terkait isu kesejahteraan lansia akan kami dorong agar pelaksanaan perda yang sudah ada bisa dimaksimalkan Pemkot Bogor," terangnya.
(poe)
Lihat Juga :
