Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Rudy Warning Seluruh Kadis Tidak Terkontaminasi Gerakan Politik
loading...
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin saat melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran OPD. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Jelang pelaksanaan Pilwalkot Makassar, Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar tidak terkontaminasi politik praktis .
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Program untuk Perubahan Anggaran 2020 di Ruang Rapat Sipakalebbi, Kamis (3/9/2020).
Dalam penegasannya, Rudy meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak memberikan respons apapun, apalagi terlibat langsung dalam gerakan politik praktis . Jika terbukti, dirinya tidak segan-segan mencopot pejabat tersebut secara tidak hormat.
"Saya sudah koordinasi dengan Bawaslu, jika saya dapatkan bukti atau capture yang dikirimkan ke saya jika pejabat ini memberikan like atau dislike postingan calon tertentu, hal itu sudah bisa saya jadikan landasan untuk menegakkan aturan netralitas ASN," tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam undang-undang, ASN tetap memiliki hak pilih. Namun sebagai pelayan masyarakat, ASN tidak boleh terlibat politik praktis karena bisa merusak pelayanan masyarakat. Secara aturan ditegaskan, ASN harus bebas intervensi dan tidak terkontaminasi dari golonga-golongan tertentu.
"Hati-hati memang pak. Kalau ada kita terima pesan di media sosial, jangan memberikan respons apapun itu. Apalagi sama foto, ngopi-ngopi, sepeda-sepeda. Pasti saya tindak tegas," katanya.
Selain itu, Rudy juga masih menemukan pejabat-pejabat dinilai tidak serius dalam mengemban amanah sebagai kepala OPD. Hal itu terlihat pada program-program yang dimasukkan untuk Perubahan Anggaran 2020 Pemkot Makassar.
"Kita ingin yang terbaik, kita ingin cepat. Kecepatan itu akan terukur dari seberapa serius bapak-bapak ibu-ibu memasukan program. Terus terang saya kecewa, saya tidak usah sebut OPD-nya. Masih ada beberapa OPD belum serius," katanya.
Ia menegaskan, jika dirinya masih menemukan program-program yang tidak progresif pada tahap finalisasi program, dirinya siap melengserkan pejabat tersebut.
"Kita mau lari cepat kalau bapak-bapak tidak serius silahkan pinggir disamping. Dari pada hanya menambah berat bus, mendingan minggir. Saya yakin bapak-bapak bisa jika memang pengabdiannya untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Program untuk Perubahan Anggaran 2020 di Ruang Rapat Sipakalebbi, Kamis (3/9/2020).
Dalam penegasannya, Rudy meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak memberikan respons apapun, apalagi terlibat langsung dalam gerakan politik praktis . Jika terbukti, dirinya tidak segan-segan mencopot pejabat tersebut secara tidak hormat.
"Saya sudah koordinasi dengan Bawaslu, jika saya dapatkan bukti atau capture yang dikirimkan ke saya jika pejabat ini memberikan like atau dislike postingan calon tertentu, hal itu sudah bisa saya jadikan landasan untuk menegakkan aturan netralitas ASN," tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam undang-undang, ASN tetap memiliki hak pilih. Namun sebagai pelayan masyarakat, ASN tidak boleh terlibat politik praktis karena bisa merusak pelayanan masyarakat. Secara aturan ditegaskan, ASN harus bebas intervensi dan tidak terkontaminasi dari golonga-golongan tertentu.
"Hati-hati memang pak. Kalau ada kita terima pesan di media sosial, jangan memberikan respons apapun itu. Apalagi sama foto, ngopi-ngopi, sepeda-sepeda. Pasti saya tindak tegas," katanya.
Selain itu, Rudy juga masih menemukan pejabat-pejabat dinilai tidak serius dalam mengemban amanah sebagai kepala OPD. Hal itu terlihat pada program-program yang dimasukkan untuk Perubahan Anggaran 2020 Pemkot Makassar.
"Kita ingin yang terbaik, kita ingin cepat. Kecepatan itu akan terukur dari seberapa serius bapak-bapak ibu-ibu memasukan program. Terus terang saya kecewa, saya tidak usah sebut OPD-nya. Masih ada beberapa OPD belum serius," katanya.
Ia menegaskan, jika dirinya masih menemukan program-program yang tidak progresif pada tahap finalisasi program, dirinya siap melengserkan pejabat tersebut.
"Kita mau lari cepat kalau bapak-bapak tidak serius silahkan pinggir disamping. Dari pada hanya menambah berat bus, mendingan minggir. Saya yakin bapak-bapak bisa jika memang pengabdiannya untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.
(agn)
Explore More