Rudy Warning Seluruh Kadis Tidak Terkontaminasi Gerakan Politik
Kamis, 03 September 2020 - 15:26 WIB
loading...
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin saat melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran OPD. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Jelang pelaksanaan Pilwalkot Makassar, Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar tidak terkontaminasi politik praktis .
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Program untuk Perubahan Anggaran 2020 di Ruang Rapat Sipakalebbi, Kamis (3/9/2020).
BacaJuga: Langgar Netralitas, 6 ASN Pemkot Makassar Diadukan ke KASN
Dalam penegasannya, Rudy meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak memberikan respons apapun, apalagi terlibat langsung dalam gerakan politik praktis . Jika terbukti, dirinya tidak segan-segan mencopot pejabat tersebut secara tidak hormat.
"Saya sudah koordinasi dengan Bawaslu, jika saya dapatkan bukti atau capture yang dikirimkan ke saya jika pejabat ini memberikan like atau dislike postingan calon tertentu, hal itu sudah bisa saya jadikan landasan untuk menegakkan aturan netralitas ASN," tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam undang-undang, ASN tetap memiliki hak pilih. Namun sebagai pelayan masyarakat, ASN tidak boleh terlibat politik praktis karena bisa merusak pelayanan masyarakat. Secara aturan ditegaskan, ASN harus bebas intervensi dan tidak terkontaminasi dari golonga-golongan tertentu.
"Hati-hati memang pak. Kalau ada kita terima pesan di media sosial, jangan memberikan respons apapun itu. Apalagi sama foto, ngopi-ngopi, sepeda-sepeda. Pasti saya tindak tegas," katanya.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Program untuk Perubahan Anggaran 2020 di Ruang Rapat Sipakalebbi, Kamis (3/9/2020).
BacaJuga: Langgar Netralitas, 6 ASN Pemkot Makassar Diadukan ke KASN
Dalam penegasannya, Rudy meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak memberikan respons apapun, apalagi terlibat langsung dalam gerakan politik praktis . Jika terbukti, dirinya tidak segan-segan mencopot pejabat tersebut secara tidak hormat.
"Saya sudah koordinasi dengan Bawaslu, jika saya dapatkan bukti atau capture yang dikirimkan ke saya jika pejabat ini memberikan like atau dislike postingan calon tertentu, hal itu sudah bisa saya jadikan landasan untuk menegakkan aturan netralitas ASN," tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam undang-undang, ASN tetap memiliki hak pilih. Namun sebagai pelayan masyarakat, ASN tidak boleh terlibat politik praktis karena bisa merusak pelayanan masyarakat. Secara aturan ditegaskan, ASN harus bebas intervensi dan tidak terkontaminasi dari golonga-golongan tertentu.
"Hati-hati memang pak. Kalau ada kita terima pesan di media sosial, jangan memberikan respons apapun itu. Apalagi sama foto, ngopi-ngopi, sepeda-sepeda. Pasti saya tindak tegas," katanya.
Lihat Juga :
