Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Jakarta Minta Bahlil Tak Buat Gaduh Akibat Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Selasa, 04 Februari 2025 - 14:10 WIB
loading...
Wakil Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Brando Susanto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak membuat kegaduhan buntut kelangkaan gas elpiji 3 kg. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jakarta, Brando Susanto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tak membuat kegaduhan yang berdampak menyengsarakan masyarakat miskin.
Hal ini buntut dari kelangkaan gas elpiji 3 kg lantaran adanya kebijakan dari pemerintah, karena warung kelontong dilarang menjual gas itu.
Baca juga: Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Bahas Polemik Gas LPG 3 Kg?
Brando menilai, larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM tersebut secara tiba-tiba dan semakin membuat berdampak ke masyarakat miskin serta masyarakat UMKM yang harus mengantre lama untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi.
Brando menegaskan bahwa ada situasi yang anomali. Pasokan disebut tidak langka saat ini serta menjamin distribusi tetap stabil. Namun di satu sisi masyarakat berteriak sulit mendapatkan elpiji 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga maupun UMKM.
"Bang Menteri Bahlil, kalau inputan Dirjen ESDM melarang pengecer, rakyat miskin wajib beli ke pangkalan, sementara pangkalan lokasinya bisa diakses oleh truk (posisi di jalan provinsi), ya kasian emak-emak yang nenteng elpiji jauh ke jalan besar," kata Brando, Selasa (4/2/2025).
Baca juga: Perjuangan Warga Berburu Gas Elpiji 3 Kg, Rela Antre Berjam-jam di Pangkalan Meski Stok Belum Datang
Brando juga berharap agar pemerintah mengedepankan kepentingan masyarakat miskin yang saat ini kesulitan. Penjual gas elpiji menurutnya memang harus dikembalikan ke warung kelontong.
"Lebih baik tetap seperti sekarang, warung kecil pengecer boleh jualan. Mereka pun sudah biasa beli di sana. Rakyat lagi susah makan, kasian kalau ditambah jalan jauh ke jalan besar di Jakarta, jadi jangan buat kebijakan kusut soal perut rakyat miskin" tuturnya.
"Kalau mau, tata niaganya dibenerin saya setuju. Tapi dibuat natural saja, subsidilah yang 5,5 kg agar masyarakat bermigrasi pelan-pelan ke produk 5,5 kg dari 3 kg," pungkasnya.
Hal ini buntut dari kelangkaan gas elpiji 3 kg lantaran adanya kebijakan dari pemerintah, karena warung kelontong dilarang menjual gas itu.
Baca juga: Prabowo Panggil Bahlil ke Istana, Bahas Polemik Gas LPG 3 Kg?
Brando menilai, larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM tersebut secara tiba-tiba dan semakin membuat berdampak ke masyarakat miskin serta masyarakat UMKM yang harus mengantre lama untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi.
Brando menegaskan bahwa ada situasi yang anomali. Pasokan disebut tidak langka saat ini serta menjamin distribusi tetap stabil. Namun di satu sisi masyarakat berteriak sulit mendapatkan elpiji 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga maupun UMKM.
"Bang Menteri Bahlil, kalau inputan Dirjen ESDM melarang pengecer, rakyat miskin wajib beli ke pangkalan, sementara pangkalan lokasinya bisa diakses oleh truk (posisi di jalan provinsi), ya kasian emak-emak yang nenteng elpiji jauh ke jalan besar," kata Brando, Selasa (4/2/2025).
Baca juga: Perjuangan Warga Berburu Gas Elpiji 3 Kg, Rela Antre Berjam-jam di Pangkalan Meski Stok Belum Datang
Brando juga berharap agar pemerintah mengedepankan kepentingan masyarakat miskin yang saat ini kesulitan. Penjual gas elpiji menurutnya memang harus dikembalikan ke warung kelontong.
"Lebih baik tetap seperti sekarang, warung kecil pengecer boleh jualan. Mereka pun sudah biasa beli di sana. Rakyat lagi susah makan, kasian kalau ditambah jalan jauh ke jalan besar di Jakarta, jadi jangan buat kebijakan kusut soal perut rakyat miskin" tuturnya.
"Kalau mau, tata niaganya dibenerin saya setuju. Tapi dibuat natural saja, subsidilah yang 5,5 kg agar masyarakat bermigrasi pelan-pelan ke produk 5,5 kg dari 3 kg," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
