Pangeran Diponegoro dan Sri Sultan HB IV Berselisih Akibat Kebijakan Sewa Tanah yang Merugikan Pribumi
Rabu, 15 Januari 2025 - 05:58 WIB
loading...
Pangeran Diponegoro menyesalkan keputusan Raja Keraton Yogyakarta Sultan HB IV yang mengizinkan orang Belanda, Eropa, dan Tionghoa menyewa tanah. Foto/Ist
A
A
A
YOGYAKARTA - Pangeran Diponegoro menyesalkan keputusan Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono (HB) IV yang mengizinkan orang Belanda, Eropa, dan Tionghoa menyewa tanah.
Kebijakan itu membuat Diponegoro berselisih dengan Sultan Yogya yang merupakan adiknya.
Baca juga: Panglima Perang Legendaris Dunia, Pangeran Diponegoro Salah Satunya
Reaksi Pangeran Diponegoro terhadap persoalan sewa tanah sudah dapat diduga. Sang pangeran tidak senang dengan kebijakan yang diambil oleh adiknya untuk menyewakan tanah di Bedoyo, kawasan dataran tinggi lereng Gunung Merapi.
Sang pangeran konon tidak pernah menyewakan tanah jabatannya. Pangeran Diponegoro tidak seperti kebanyakan pangeran keraton di zamannya. Sosoknya juga terkenal sangat teliti dan berhati hati dalam mengelola harta kekayaan.
Hubungannya yang akrab dengan para petani penggarap tanah dan perluasan tanah yang dilakukan membuat dia menjadi salah satu pemilik tanah terluas dan terkaya di kesultanan.
Alhasil ketika ada inisiatif dan usulan Nahuys Van Burgst Residen Belanda di Yogyakarta dan Belanda, sang pangeran amat begitu terganggu.
Baca juga: Hans Hamzah, Intel TNI AD dan Ahli Kunci Keturunan Tionghoa yang Membobol Koper Atase Militer Portugal
Bahkan Peter Carey dalam bukunya "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro: 1785 - 1855" menyebut Pangeran sering bertengkar dengan adiknya, Sultan Hamengku Buwono IV, tentang pantas tidaknya menyewakan lahan kepada orang Eropa.
Sementara itu, Buku Kedung Kebo bahkan menyebutkan bagaimana pada saat dilangsungkan upacara Garebeg Puwasa, 12 Juli 1820, Diponegoro secara terbuka di muka umum memarahi Danurejo IV yang mengizinkan penyewaan lahan sawah milik kerajaan kepada pengusaha perkebunan nila asal Inggris.
Ketika Danurejo menjawab kritik itu dengan asal-asalan, Pangeran benar-benar murka sampai-sampai melepaskan selopnya dan memukulkannya dengan keras ke wajah Patih Danurejo.
Salah satu langkah pertama Diponegoro sebagai wali (Wakil-Dalem) Sultan yang masih balita, Hamengkubuwono V, adalah menyerang seluruh kebijakan itu.
Bagi pangeran kebijakan itu dianggap membuat rakyat menderita begitu banyak menyewakan tanah-tanah ke Belanda. Hal itu ia sampaikan kepada Patih Danurejo saat pertemuan Dewan Pemerintahan Tertinggi Yogya, pada Januari 1823.
Maka tak heran bila ada pendapat dari saudara sepupu tertua Pangeran Diponegoro, Mangkudiningrat II yang menuliskan salah satu sebab utama besarnya dukungan bagi Pangeran Diponegoro menyusul pecahnya Perang Jawa, adalah ketidaksenangan orang-orang Jawa pribumi karena tanah-tanah mereka disewakan ke orang-orang Tionghoa dan Eropa.
Kebijakan itu membuat Diponegoro berselisih dengan Sultan Yogya yang merupakan adiknya.
Baca juga: Panglima Perang Legendaris Dunia, Pangeran Diponegoro Salah Satunya
Reaksi Pangeran Diponegoro terhadap persoalan sewa tanah sudah dapat diduga. Sang pangeran tidak senang dengan kebijakan yang diambil oleh adiknya untuk menyewakan tanah di Bedoyo, kawasan dataran tinggi lereng Gunung Merapi.
Sang pangeran konon tidak pernah menyewakan tanah jabatannya. Pangeran Diponegoro tidak seperti kebanyakan pangeran keraton di zamannya. Sosoknya juga terkenal sangat teliti dan berhati hati dalam mengelola harta kekayaan.
Hubungannya yang akrab dengan para petani penggarap tanah dan perluasan tanah yang dilakukan membuat dia menjadi salah satu pemilik tanah terluas dan terkaya di kesultanan.
Alhasil ketika ada inisiatif dan usulan Nahuys Van Burgst Residen Belanda di Yogyakarta dan Belanda, sang pangeran amat begitu terganggu.
Baca juga: Hans Hamzah, Intel TNI AD dan Ahli Kunci Keturunan Tionghoa yang Membobol Koper Atase Militer Portugal
Bahkan Peter Carey dalam bukunya "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro: 1785 - 1855" menyebut Pangeran sering bertengkar dengan adiknya, Sultan Hamengku Buwono IV, tentang pantas tidaknya menyewakan lahan kepada orang Eropa.
Sementara itu, Buku Kedung Kebo bahkan menyebutkan bagaimana pada saat dilangsungkan upacara Garebeg Puwasa, 12 Juli 1820, Diponegoro secara terbuka di muka umum memarahi Danurejo IV yang mengizinkan penyewaan lahan sawah milik kerajaan kepada pengusaha perkebunan nila asal Inggris.
Ketika Danurejo menjawab kritik itu dengan asal-asalan, Pangeran benar-benar murka sampai-sampai melepaskan selopnya dan memukulkannya dengan keras ke wajah Patih Danurejo.
Salah satu langkah pertama Diponegoro sebagai wali (Wakil-Dalem) Sultan yang masih balita, Hamengkubuwono V, adalah menyerang seluruh kebijakan itu.
Bagi pangeran kebijakan itu dianggap membuat rakyat menderita begitu banyak menyewakan tanah-tanah ke Belanda. Hal itu ia sampaikan kepada Patih Danurejo saat pertemuan Dewan Pemerintahan Tertinggi Yogya, pada Januari 1823.
Maka tak heran bila ada pendapat dari saudara sepupu tertua Pangeran Diponegoro, Mangkudiningrat II yang menuliskan salah satu sebab utama besarnya dukungan bagi Pangeran Diponegoro menyusul pecahnya Perang Jawa, adalah ketidaksenangan orang-orang Jawa pribumi karena tanah-tanah mereka disewakan ke orang-orang Tionghoa dan Eropa.
(shf)
Lihat Juga :
