Cari Keadilan di MK, Gerindra Ungkap Bukti Masifnya Dugaan Kecurangan Pilkada Jakarta
Minggu, 08 Desember 2024 - 16:40 WIB
loading...
Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman (tengah) mengatakan, pihaknya perlu bersikap. Foto/Riana Rizkia
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra bakal mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Jakarta disiapkan.
Mereka perlu turun tangan karena dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024 dianggap merugikan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman mengatakan, pihaknya perlu bersikap karena perkembangan yang terjadi di Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa dugaan kecurangan terjadi sangat masif.
Hal tersebut dia sampaikan setelah menurunkan tim di lapangan. Dia membeberkan, ada beberapa catatan yang mereka temukan dan menjadi dasar untuk menyatakan sikap dan merespons perkembangan dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta.
Baca juga: Dukung RK-Suswono Gugat Pilkada Jakarta ke MK, Jimly: Penting Jadi Catatan Sejarah
“Pertama adalah persoalan C6 yang tidak terdistribusi dengan benar, yang tidak disampaikan kepada pemilih. Itu banyak sekali terjadi,” ujarnya, Sabtu (7/12/2024).
Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra pun mengungkapkan catatan yang mereka temukan terkait dengan distribusi C6 yang tidak menyeluruh. Di Jakarta Pusat, mereka mendapati 24 kasus, kemudian di Jakarta Barat 14 kasus, Jakarta Utara 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus, dan Jakarta Selatan 9 kasus.
Baca juga: KPU Tetapkan Pram-Doel Menang Pilkada Jakarta 2024, Kubu RIDO Walk Out, Tim Dharma-Kun Ogah Teken
Mereka perlu turun tangan karena dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024 dianggap merugikan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman mengatakan, pihaknya perlu bersikap karena perkembangan yang terjadi di Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa dugaan kecurangan terjadi sangat masif.
Hal tersebut dia sampaikan setelah menurunkan tim di lapangan. Dia membeberkan, ada beberapa catatan yang mereka temukan dan menjadi dasar untuk menyatakan sikap dan merespons perkembangan dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta.
Baca juga: Dukung RK-Suswono Gugat Pilkada Jakarta ke MK, Jimly: Penting Jadi Catatan Sejarah
“Pertama adalah persoalan C6 yang tidak terdistribusi dengan benar, yang tidak disampaikan kepada pemilih. Itu banyak sekali terjadi,” ujarnya, Sabtu (7/12/2024).
Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra pun mengungkapkan catatan yang mereka temukan terkait dengan distribusi C6 yang tidak menyeluruh. Di Jakarta Pusat, mereka mendapati 24 kasus, kemudian di Jakarta Barat 14 kasus, Jakarta Utara 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus, dan Jakarta Selatan 9 kasus.
Baca juga: KPU Tetapkan Pram-Doel Menang Pilkada Jakarta 2024, Kubu RIDO Walk Out, Tim Dharma-Kun Ogah Teken
Lihat Juga :
