FHUI dan KPAD Bekasi Dorong Pembentukan Lembaga Penanganan Kasus Anak di Jabodetabek
Sabtu, 07 Desember 2024 - 13:44 WIB
loading...
A
A
A
Yvonne juga menyebut pentingnya penguatan kelembagaan sebagai upaya strategis dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan mampu menangani kasus anak secara komprehensif, mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial.
Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi Novrian berharap diskusi ini menjadi langkah awal dalam membangun lembaga yang dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak di Jabodetabek. "Meskipun banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kami percaya kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang nyata," ungkapnya.
Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, kata Novrian, FGD diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, menciptakan sistem yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang menghadapi kekerasan dan perlindungan hukum serta pembentukan lembaga terpadu yang mampu menjadi jembatan komunikasi dan sinergi antar lembaga.
“Dengan begitu, semua pihak dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif dan memastikan setiap anak mendapatkan hak dan dukungan yang mereka butuhkan. Selain itu, sinergi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah menjadi kunci, karena hanya melalui kolaborasi yang efektif, perlindungan anak dapat diberikan secara holistik dan terintegrasi,” katanya.
Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi Novrian berharap diskusi ini menjadi langkah awal dalam membangun lembaga yang dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak di Jabodetabek. "Meskipun banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kami percaya kolaborasi ini akan menghasilkan solusi yang nyata," ungkapnya.
Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, kata Novrian, FGD diharapkan dapat membawa perubahan nyata dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, menciptakan sistem yang lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang menghadapi kekerasan dan perlindungan hukum serta pembentukan lembaga terpadu yang mampu menjadi jembatan komunikasi dan sinergi antar lembaga.
“Dengan begitu, semua pihak dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif dan memastikan setiap anak mendapatkan hak dan dukungan yang mereka butuhkan. Selain itu, sinergi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah menjadi kunci, karena hanya melalui kolaborasi yang efektif, perlindungan anak dapat diberikan secara holistik dan terintegrasi,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :