KMHDI Dorong Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo Banyuwangi Dapat Manfaat Pengelolaan Retribusi
Selasa, 19 November 2024 - 10:05 WIB
loading...
Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan meminta pemerintah berlaku adil dalam tata kelola keuntungan retribusi kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Foto/Ist
A
A
A
BANYUWANGI - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) meminta pemerintah berlaku adil dalam tata kelola keuntungan retribusi yang dipungut dari pengunjung kawasan Taman Nasional Alas Purwo.
Di antaranya termasuk kepada umat Hindu yang melakukan persembahyangan di Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Baca juga: Hadapi Tantangan Global, KMHDI Fokus Pembangunan SDM dan Iptek
Perlakuan adil tersebut diwujudkan dengan menjadikan pura sebagai objek yang menerima manfaat dari retribusi.
Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan, Pura Luhur Giri Salaka sebagai Pura Petilasan leluhur Hindu perlu tetap dilestarikan dan dirawat tidak hanya oleh masyarakat Hindu disekitar pura, namun juga oleh pemerintah.
"Salah satu caranya adalah dengan meninjau kembali penggunaan pendapatan retribusi yang dipungut dari pengunjung yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Menurut KMHDI, peninjauan yang harus dilakukan adalah memasukan Pura Luhur Giri Salaka sebagai objek yang menerima manfaat dari retribusi," kata Darmawan kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).
Hal tersebut mengingat Pura Luhur Giri Salaka masuk dalam Kawasan Hutan Nasional Alas Purwo.
Baca juga: KMHDI Sebut IKN Simbol Pemerataan Ekonomi Indonesia yang Harus Dilanjutkan
"Kemudian rata-rata pengunjung ke Taman Nasional adalah umat Hindu yang ingin melakukan persembahyangan," sebut Darmawan
Dia menyatkan umat Hindu tidak akan keberatan membayar retribusi, asalkan uang yang mereka setorkan tersebut digunakan untuk pelestarian dan pemberdayaan Pura Luhur Giri Salaka.
Selama ini kata Darmawan, pihaknya banyak mengedengar bahwa retribusi yang dibayarkan pengunjung Hutan Nasional Alas Purwo, yang sebagian besar adalah umat Hindu yang bertujuan bersembahyang, tidak dirasakan oleh pengelola pura Luhur Guru Salaka.
Untuk memberikan rasa keadilan, Darmawan meminta pengelola Taman Nasional dan pemerintah daerah dapat menjadikan pura Luhur Giri Salaka sebagai objek yang menerima manfaat dari retribusi.
"Kami membayangkan jika Pura menerima pendapatan dari retribusi tersebut. Para penjaga pura, kemudian para pemangku di pura dapat kita berikan gaji berupa insentif. Karena bagaimana pun beliau-beliau inilah yang melayani kita ketika ingin bersembahyang ke Pura," ujar Darmawan.
Di antaranya termasuk kepada umat Hindu yang melakukan persembahyangan di Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Baca juga: Hadapi Tantangan Global, KMHDI Fokus Pembangunan SDM dan Iptek
Perlakuan adil tersebut diwujudkan dengan menjadikan pura sebagai objek yang menerima manfaat dari retribusi.
Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan, Pura Luhur Giri Salaka sebagai Pura Petilasan leluhur Hindu perlu tetap dilestarikan dan dirawat tidak hanya oleh masyarakat Hindu disekitar pura, namun juga oleh pemerintah.
"Salah satu caranya adalah dengan meninjau kembali penggunaan pendapatan retribusi yang dipungut dari pengunjung yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Menurut KMHDI, peninjauan yang harus dilakukan adalah memasukan Pura Luhur Giri Salaka sebagai objek yang menerima manfaat dari retribusi," kata Darmawan kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).
Hal tersebut mengingat Pura Luhur Giri Salaka masuk dalam Kawasan Hutan Nasional Alas Purwo.
Baca juga: KMHDI Sebut IKN Simbol Pemerataan Ekonomi Indonesia yang Harus Dilanjutkan
"Kemudian rata-rata pengunjung ke Taman Nasional adalah umat Hindu yang ingin melakukan persembahyangan," sebut Darmawan
Dia menyatkan umat Hindu tidak akan keberatan membayar retribusi, asalkan uang yang mereka setorkan tersebut digunakan untuk pelestarian dan pemberdayaan Pura Luhur Giri Salaka.
Selama ini kata Darmawan, pihaknya banyak mengedengar bahwa retribusi yang dibayarkan pengunjung Hutan Nasional Alas Purwo, yang sebagian besar adalah umat Hindu yang bertujuan bersembahyang, tidak dirasakan oleh pengelola pura Luhur Guru Salaka.
Untuk memberikan rasa keadilan, Darmawan meminta pengelola Taman Nasional dan pemerintah daerah dapat menjadikan pura Luhur Giri Salaka sebagai objek yang menerima manfaat dari retribusi.
"Kami membayangkan jika Pura menerima pendapatan dari retribusi tersebut. Para penjaga pura, kemudian para pemangku di pura dapat kita berikan gaji berupa insentif. Karena bagaimana pun beliau-beliau inilah yang melayani kita ketika ingin bersembahyang ke Pura," ujar Darmawan.
(shf)
Lihat Juga :
