Tim Verifikasi Diduga Tak Netral, Musda Partai Golkar KBB Ricuh
Minggu, 30 Agustus 2020 - 22:17 WIB
loading...
Pengurus Partai Golkar KBB walkout dan protes terhadap tim verifikasi yang dianggap tidak netral dalam Musda IV DPD Partai Golkar KBB, Minggu (30/8/2020). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A
A
A
BANDUNG BARAT - Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat , yang digelar Minggu (30/8/2020) tercoreng dan memicu kekisruhan di internal pengurus partai.
Bahkan sebanyak 13 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar KBB melakukan aksi walkout dari ruang musda dan menggelar aksi protes dengan bertahan di kantor DPD Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang-Kota Bandung. (BACA JUGA: Penobatan PRA Luqman Zulkaedin Sebagai Sultan Kasepuhan Ricuh )
Informasi yang diperoleh SINDOnews, Musda tersebut tercoreng oleh rekayasa yang dilakukan oknum pengurus DPD Jabar yang tergabung di tim verifikasi. (BACA JUGA: Sempat Terpuruk, Kini Penjualan Otomotif di Jabar Kembali Mulai Membaik )
Tim verifikasi dinilai telah bertindak tidak netral dengan memihak kepada salah satu calon tertentu dan menjegal Dadan Supardan sebagai salah satu calon. Padahal, Dadan telah memenuhi syarat administrasi dan dukungan dari mayoritas pemilik suara. (BACA JUGA: Takziah ke Makam Yance, Ridwan Kamil: Kita Kehilangan Sosok Penggerak Pembanguna n)
"Tim verifikasi Jabar telah melabrak juklak Musda dengan meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat yaitu Fery Pamawisa. Di sisi lain tim malah membatalkan berkas dukungan kepada Dadan Supardan padahal telah memiliki dukungan dari 13 PK, Dewan Penasehat (Wanhat) dan ormas pendiri, atau 30% dari total jumlah pemilik suara sebanyak 22," kata Ketua PK Golkar Cikalong Wetan Doni Ramlan Efendi saat dihubungi SINDOnews.
Terkait dugaan tindakan maladministrasi tersebut, 15 pemilik suara yang terdiri dari 13 PK, ormas pendiri, dan wanhat akan melaporkan rekayasa Musda IV DPD Partai Golkar Bandung Barat kepada Majelis Pertimbangan DPP Partai Golkar.
Termasuk juga di dalamnya melaporkan oknum DPD Jabar ke DPP. Mereka juga tetap bertahan di kantor DPD Golkar Jabar untuk meminta penjelasan pimpinan DPD Golkar Jabar atas rusaknya moral tim verifikasi DPD Golkar Jabar.
"Kami akan melaporkan oknum tim verifikasi dari DPD Golkar Jabar yang telah merusak agenda Musda ke DPP. Serta meminta Ketua DPD Golkar Jabar untuk hadir menemui kami," ujar dia.
Koordinator PK Golkar KBB Iip Saripudin menuturkan, aksi walkout dilakukan karena menilai pelaksanaan Musda sudah tidak netral dan sesuai aturan di internal partai.
Seperti diloloskannya salah satu bakal calon yang secara kualifikasi akademik tidak memenuhi syarat menurut AD/ART menjadi bakal calon ketua. Mengacu kepada juklak Musda syarat calon harus sudah sarjana dan mengabdi di partai selama 5 tahun berturut-turut.
"Kriteria tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu calon, tapi tim verifikasi tetap meloloskannya. Ini yang kami tidak bisa terima sehingga akan mengadukan kasus ini ke DPD Golkar Jawa Barat termasuk ke Mahkamah Partai," tutur Iip.
Bahkan sebanyak 13 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar KBB melakukan aksi walkout dari ruang musda dan menggelar aksi protes dengan bertahan di kantor DPD Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang-Kota Bandung. (BACA JUGA: Penobatan PRA Luqman Zulkaedin Sebagai Sultan Kasepuhan Ricuh )
Informasi yang diperoleh SINDOnews, Musda tersebut tercoreng oleh rekayasa yang dilakukan oknum pengurus DPD Jabar yang tergabung di tim verifikasi. (BACA JUGA: Sempat Terpuruk, Kini Penjualan Otomotif di Jabar Kembali Mulai Membaik )
Tim verifikasi dinilai telah bertindak tidak netral dengan memihak kepada salah satu calon tertentu dan menjegal Dadan Supardan sebagai salah satu calon. Padahal, Dadan telah memenuhi syarat administrasi dan dukungan dari mayoritas pemilik suara. (BACA JUGA: Takziah ke Makam Yance, Ridwan Kamil: Kita Kehilangan Sosok Penggerak Pembanguna n)
"Tim verifikasi Jabar telah melabrak juklak Musda dengan meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat yaitu Fery Pamawisa. Di sisi lain tim malah membatalkan berkas dukungan kepada Dadan Supardan padahal telah memiliki dukungan dari 13 PK, Dewan Penasehat (Wanhat) dan ormas pendiri, atau 30% dari total jumlah pemilik suara sebanyak 22," kata Ketua PK Golkar Cikalong Wetan Doni Ramlan Efendi saat dihubungi SINDOnews.
Terkait dugaan tindakan maladministrasi tersebut, 15 pemilik suara yang terdiri dari 13 PK, ormas pendiri, dan wanhat akan melaporkan rekayasa Musda IV DPD Partai Golkar Bandung Barat kepada Majelis Pertimbangan DPP Partai Golkar.
Termasuk juga di dalamnya melaporkan oknum DPD Jabar ke DPP. Mereka juga tetap bertahan di kantor DPD Golkar Jabar untuk meminta penjelasan pimpinan DPD Golkar Jabar atas rusaknya moral tim verifikasi DPD Golkar Jabar.
"Kami akan melaporkan oknum tim verifikasi dari DPD Golkar Jabar yang telah merusak agenda Musda ke DPP. Serta meminta Ketua DPD Golkar Jabar untuk hadir menemui kami," ujar dia.
Koordinator PK Golkar KBB Iip Saripudin menuturkan, aksi walkout dilakukan karena menilai pelaksanaan Musda sudah tidak netral dan sesuai aturan di internal partai.
Seperti diloloskannya salah satu bakal calon yang secara kualifikasi akademik tidak memenuhi syarat menurut AD/ART menjadi bakal calon ketua. Mengacu kepada juklak Musda syarat calon harus sudah sarjana dan mengabdi di partai selama 5 tahun berturut-turut.
"Kriteria tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu calon, tapi tim verifikasi tetap meloloskannya. Ini yang kami tidak bisa terima sehingga akan mengadukan kasus ini ke DPD Golkar Jawa Barat termasuk ke Mahkamah Partai," tutur Iip.
(awd)
Lihat Juga :
