Integrasi Tol Laut, Pemerintah Bangun Depo di Sejumlah Daerah

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya membangun depo di beberapa daerah. Hal itu merupakan bagian dari Program Sinergi Gerai Maritim (SIGM) dalam mengintegrasikan tol laut.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan, dengan adanya SIGM, distribusi barang dari produsen ke konsumen diharapkan dapat berjalan lebih efisien.



“SIGM ini ada pembangunan depo di satu daerah dan ada kegiatan temu bisnis daerah. Untuk meningkatkan produk UKM, kita sudah melakukan forum bisnis oleh Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) di daerah. Kita temukan pelaku usaha di daerah tertentu dan kita pertemukan dengan pelaku usaha di daerah lain,” ungkapnya, Senin (30/9/2024).

Integrasi Program Tol Laut dengan SIGM ini berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat, serta memberikan akses yang lebih adil terhadap bahan pokok dan barang penting lainnya. Efisiensi tol laut telah membantu menstabilkan harga di berbagai daerah dengan mempercepat arus distribusi barang.



“Kalau kita flashback,tol laut ini dasarnya peraturan presiden, lalu kita turunkan menjadi aturan di Kementerian Perdagangan. Ada 11 bahan pokok, 7 bahan penting, dan 32 barang lainnya yang masuk dalam pengaturan distribusi tol laut,” ucapnya.



Salah satu target utama peluncuran tol laut adalah untuk mengatasi ketimpangan harga di berbagai wilayah Indonesia. Efek positif penurunan disparitas harga ini terasa lebih signifikan di wilayah Timur Indonesia, yang selama ini menghadapi tantangan logistik lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya.

“Perkembangan tol laut berdasarkan koefisien variasi sebagai indikator disparitas harga antarwilayah dan antarwaktu menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada 2015, koefisien variasinya tercatat 14,2%, sedangkan pada 2024 turun menjadi 10,25%,” ungkapnya.

Dalam 10 tahun terakhir, Program Tol Laut ini membuktikan bahwa inisiatif pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dapat terwujud dengan komitmen bersama dari berbagai pihak.

"Pemerintah pun akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

Moga menambahkan, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama keberhasilan Program Tol Laut dalam menekan disparitas harga antarwilayah. Pemerintah mencatat sejak pengimplementasian program ini, rata-rata inflasi berada di bawah target sasaran.

"Berkurangnya disparitas harga ini menunjukkan keberhasilan koordinasi yang baik antarlembaga serta komitmen kuat pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para pelaku usaha yang memanfaatkan tol laut untuk pengiriman barang.

“Ini koordinasi antar lembaga, salah satunya pemda. Tergantung pemda mana, memilih produk mana untuk dipasarkan ke mana, baik domestik maupun internasional,” tambah Moga.

Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga serta pemanfaatan tol laut yang optimal, disparitas harga barang di berbagai wilayah Indonesia diharapkan dapat terus menurun.

"Efisiensi ini tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh pelosok negeri," ucapnya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi lokal agar muatan balik dapat dioptimalkan, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan harga barang di wilayah timur semakin kompetitif.