Pengamat Tekankan Pentingnya Peningkatan Nasionalisme Berdasarkan Pancasila
Jum'at, 20 September 2024 - 23:25 WIB
loading...
A
A
A
Namun, Burhani juga mencatat negara-negara yang religius sering kali unggul dalam filantropi, termasuk Indonesia. "Filantropi adalah salah satu kekuatan dari negara beragama seperti Indonesia," tambahnya.
Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.
"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai "denizen" atau warga negara setengah.
Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila. Lattu juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,” tegasnya.
Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia. “Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,” ungkapnya.
Elga mengamati meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha’i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. “Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,” tambah Elga.
Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi. Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.
“Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistic,” katanya.
Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.
"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai "denizen" atau warga negara setengah.
Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila. Lattu juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,” tegasnya.
Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia. “Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,” ungkapnya.
Elga mengamati meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha’i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. “Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,” tambah Elga.
Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi. Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.
“Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistic,” katanya.
(ams)
Lihat Juga :
