Barisan Nahdliyin Jabar Dukung PBNU Evaluasi PKB
loading...
Barisan Nahdliyin simpatisan PKB se-Jabar mendukung langkah PBNU untuk mengevaluasi PKB. Foto/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Barisan Nahdliyin simpatisan PKB se-Jawa Barat (Jabar) mendukung langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaksanakan evaluasi terhadap PKB. Dukungan tersebut disampaikan dalam diskusi menyikapi polemik PBNU dan PKB di kawasan Jalan Malabar, Kota Bandung.
Koordinator Barisan Nahdliyin, Enjang Hudori atau Mang Ehud menyatakan, langkah PBNU yang kini sedang melaksanakan evaluasi perjalanan PKB selama 15-18 tahun ke belakang tersebut sesuai dengan aspirasi warga Nahdliyin yang berharap PKB mengambil keputusan untuk melaksanakan pergantian kepemimpinan.
"Karena ini aspirasi kami di bawah, kepemimpinan Cak Imin (Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar) sudah hampir 20 tahun, masa gak ada regenerasi? Padahal stok (kader) di PKB itu banyak, di NU juga banyak,” ungkap Enjang, Rabu (21/8/2024).
Alasan lainnya, sebut Enjang, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin itu dinilai telah melakukan kesalahan besar dengan membentuk mandataris.
"Mandataris mempunyai kekuasaan penuh karena selama ini juga, pemilihan ketua partai di tingkat DPC, DPW itu kalau tanpa seizin dan restu serta penunjukan Cak Imin, tidak akan terjadi. Jadi demokrasi di DPC, DPW juga sudah hilang," sedapnya.
Tidak hanya itu, Enjang juga menilai bahwa banyak pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar, salah satunya menghilangkan peran Dewan Syuro.
"PKB saat ini sudah banyak melakukan pelanggaran atau menabrak AD/ART yang selama ini kencang disuarakan di bawah. Misalnya Dewan Syuro yang sudah diamputasi dan itu fatal bagi kami karena Dewan Syuro adalah lembaga yang dibentuk PKB yang disejajarkan dengan kepengurusan di PBNU. Jadi, itu yang menunjukkan bedanya PKB dengan partai lain," bebernya.
Enjang juga menjelaskan bahwa Dewan Syuro memiliki fungsi mandataris di PKB sehingga pengambilan keputusan-keputusan strategis harus melibatkan Dewan Syuro, seperti penandatanganan surat keputusan (SK) pemilihan legislatif (Pileg), termasuk pemilihan presiden (Pilpres) harus mendapatkan persetujuan Dewan Syuro.
"Dewan Syuro sudah tak diperankan dan sudah tak dilibatkan lagi dalam kebijakan partai dan tanda tangan organisasi. Hari ini, kami yang di sini murni memberikan aspirasi dari bawah, murni warga Nahdliyin yang merasa prihatin atas kondisi PKB. Maka, dengan adanya polemik ini, kami berkewajiban bersama-sama menyampaikan ke PBNU karena PBNU adalah organisasi tertinggi kami dan kami manut kepada PBNU," paparnya.
Oleh karena itu, Enjang kembali menegaskan bahwa kepemimpinan PKB di bawah kendali Muhaimin Iskandar harus diakhiri. Selain itu, ke depan, Ketua Umum PKB harus memiliki trah Ciganjur.
"Warga akar rumput sebenarnya gerah juga, tapi banyak yang wait and see. Kelihatan ikut PBNU, tapi dia menunggu apa yang menjadi keputusan akhir di PBNU sehingga berharap PBNU bisa menyelesaikan polemik ini atau menyelesaikan masalah PKB ini sesuai dengan mandat Tebu Ireng sesuai sesepuh kiai-kiai," ujarnya.
Koordinator Barisan Nahdliyin, Enjang Hudori atau Mang Ehud menyatakan, langkah PBNU yang kini sedang melaksanakan evaluasi perjalanan PKB selama 15-18 tahun ke belakang tersebut sesuai dengan aspirasi warga Nahdliyin yang berharap PKB mengambil keputusan untuk melaksanakan pergantian kepemimpinan.
"Karena ini aspirasi kami di bawah, kepemimpinan Cak Imin (Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar) sudah hampir 20 tahun, masa gak ada regenerasi? Padahal stok (kader) di PKB itu banyak, di NU juga banyak,” ungkap Enjang, Rabu (21/8/2024).
Alasan lainnya, sebut Enjang, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin itu dinilai telah melakukan kesalahan besar dengan membentuk mandataris.
"Mandataris mempunyai kekuasaan penuh karena selama ini juga, pemilihan ketua partai di tingkat DPC, DPW itu kalau tanpa seizin dan restu serta penunjukan Cak Imin, tidak akan terjadi. Jadi demokrasi di DPC, DPW juga sudah hilang," sedapnya.
Tidak hanya itu, Enjang juga menilai bahwa banyak pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar, salah satunya menghilangkan peran Dewan Syuro.
"PKB saat ini sudah banyak melakukan pelanggaran atau menabrak AD/ART yang selama ini kencang disuarakan di bawah. Misalnya Dewan Syuro yang sudah diamputasi dan itu fatal bagi kami karena Dewan Syuro adalah lembaga yang dibentuk PKB yang disejajarkan dengan kepengurusan di PBNU. Jadi, itu yang menunjukkan bedanya PKB dengan partai lain," bebernya.
Enjang juga menjelaskan bahwa Dewan Syuro memiliki fungsi mandataris di PKB sehingga pengambilan keputusan-keputusan strategis harus melibatkan Dewan Syuro, seperti penandatanganan surat keputusan (SK) pemilihan legislatif (Pileg), termasuk pemilihan presiden (Pilpres) harus mendapatkan persetujuan Dewan Syuro.
"Dewan Syuro sudah tak diperankan dan sudah tak dilibatkan lagi dalam kebijakan partai dan tanda tangan organisasi. Hari ini, kami yang di sini murni memberikan aspirasi dari bawah, murni warga Nahdliyin yang merasa prihatin atas kondisi PKB. Maka, dengan adanya polemik ini, kami berkewajiban bersama-sama menyampaikan ke PBNU karena PBNU adalah organisasi tertinggi kami dan kami manut kepada PBNU," paparnya.
Oleh karena itu, Enjang kembali menegaskan bahwa kepemimpinan PKB di bawah kendali Muhaimin Iskandar harus diakhiri. Selain itu, ke depan, Ketua Umum PKB harus memiliki trah Ciganjur.
"Warga akar rumput sebenarnya gerah juga, tapi banyak yang wait and see. Kelihatan ikut PBNU, tapi dia menunggu apa yang menjadi keputusan akhir di PBNU sehingga berharap PBNU bisa menyelesaikan polemik ini atau menyelesaikan masalah PKB ini sesuai dengan mandat Tebu Ireng sesuai sesepuh kiai-kiai," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
