Penetapan Dharma-Kun Diwarnai Pencatutan KTP, PDIP Anggap Pelanggaran Etika Berat
Selasa, 20 Agustus 2024 - 16:33 WIB
loading...
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyoroti KPU Jakarta yang menyatakan dukungan bagi bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana telah terpenuhi. Foto/SINDOnews/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Sekjen PDIP , Hasto Kristiyanto menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta yang menyatakan dukungan bagi bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana telah terpenuhi. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan etika dan moral lantaran adanya laporan warga yang mengaku KTP mereka tercacut sebagai pemberi dukungan terhadap pasangan tersebut.
"Jadi berpolitik itu atas dasar etika dan moral, satu saja KTP ada yang dimanipulasi itu sudah pelanggaran etika berat," ujar Hasto usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Baca juga: Identitasnya Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun, Beka Ulung Ngadu ke Komnas HAM
Hasto melanjutkan fenomena pencatutan NIK tersebut musti gencar disuarakan. Harapannya agar modus seperti ini tidak dijadikan alat mobilisasi pemenangan calon tertentu.
"Seruan-seruan kebenaran ini harus kita buka ruang, termasuk dalam pilkada, termasuk dalam agar tidak menjadi objek dalam mobilisasi kekuasaan untuk calon-calon tertentu," jelasnya.
Hasto pun tak menampik adanya calon tunggal bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP. Namun, hal tersebut bukan hasil dari mobilisasi.
"Calon tunggal dari PDI Perjuangan juga ada, tapi ini melalui kerja keras, melalui pengajuan dari rakyat, bukan mobilisasi kekuasaan, bukan menggunakan hukum sebagai alat intimidasi," tandasnya.
"Jadi berpolitik itu atas dasar etika dan moral, satu saja KTP ada yang dimanipulasi itu sudah pelanggaran etika berat," ujar Hasto usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Baca juga: Identitasnya Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun, Beka Ulung Ngadu ke Komnas HAM
Hasto melanjutkan fenomena pencatutan NIK tersebut musti gencar disuarakan. Harapannya agar modus seperti ini tidak dijadikan alat mobilisasi pemenangan calon tertentu.
"Seruan-seruan kebenaran ini harus kita buka ruang, termasuk dalam pilkada, termasuk dalam agar tidak menjadi objek dalam mobilisasi kekuasaan untuk calon-calon tertentu," jelasnya.
Hasto pun tak menampik adanya calon tunggal bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP. Namun, hal tersebut bukan hasil dari mobilisasi.
"Calon tunggal dari PDI Perjuangan juga ada, tapi ini melalui kerja keras, melalui pengajuan dari rakyat, bukan mobilisasi kekuasaan, bukan menggunakan hukum sebagai alat intimidasi," tandasnya.
Lihat Juga :
