KTP Warga Dicatut untuk Calon Independen, Jerry Sumampouw: Telusuri Siapa Pelakunya
loading...
Koordinator TePI Jeirry Sumampow menilai pelaku yang mencatut NIK atau KTP warga untuk mendukung calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024 perlu ditelusuri. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai pelaku yang mencatut Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga untuk mendukung calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024 perlu ditelusuri. Diketahui, temuan adanya NIK atau KTP warga Jakarta dicatut untuk mendukung Dharma-Kun tengah heboh saat ini.
Kedua anak Anies Baswedan, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan pun menjadi korban pencatutan tersebut. “Saya kira, perlu untuk ditelusuri lebih dulu, siapa yang melakukan manipulasi penyalahgunaan KTP itu. Apakah memang tim paslonnya atau ada pihak lain? Sebab bisa saja pihak lain yang punya kepentingan politik di Jakarta untuk adanya calon perseorangan,” kata Jeirry kepada SINDOnews, Jumat (16/8/2024).
Dia melanjutkan, harus diingat bahwa soal ini muncul seiring dengan maraknya wacana adanya calon tunggal di Pilkada Jakarta. Dikatakan Jeirry, mungkin saja ada hubungannya.
“Lalu, perlu ditelusuri siapa pelakunya. Sebab melakukan penyalahgunaan KTP ada ancaman sanksi pidananya. Jadi orang yang melakukannya bisa saja dipidana,” imbuhnya.
Dalam kerangka itu, lanjut dia, rakyat yang KTP-nya disalahgunakan bisa saja melaporkan itu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar KPU bisa melakukan konfirmasi ke paslon tersebut untuk mengecek lagi keabsahan dukungan KTP-nya. Dia menambahkan, rakyat yang KTP-nya disalahgunakan bisa juga melaporkan ke Bawaslu agar Bawaslu bisa meminta KPU untuk menganulir dukungan KTP itu terhadap paslon dimaksud.
“Selanjutnya, orang yang KTP-nya disalahgunakan baiknya melaporkan hal itu ke kepolisian agar bisa diselidiki pelakunya dan diproses dalam pengadilan,” pungkasnya.
Kedua anak Anies Baswedan, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan pun menjadi korban pencatutan tersebut. “Saya kira, perlu untuk ditelusuri lebih dulu, siapa yang melakukan manipulasi penyalahgunaan KTP itu. Apakah memang tim paslonnya atau ada pihak lain? Sebab bisa saja pihak lain yang punya kepentingan politik di Jakarta untuk adanya calon perseorangan,” kata Jeirry kepada SINDOnews, Jumat (16/8/2024).
Dia melanjutkan, harus diingat bahwa soal ini muncul seiring dengan maraknya wacana adanya calon tunggal di Pilkada Jakarta. Dikatakan Jeirry, mungkin saja ada hubungannya.
“Lalu, perlu ditelusuri siapa pelakunya. Sebab melakukan penyalahgunaan KTP ada ancaman sanksi pidananya. Jadi orang yang melakukannya bisa saja dipidana,” imbuhnya.
Dalam kerangka itu, lanjut dia, rakyat yang KTP-nya disalahgunakan bisa saja melaporkan itu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar KPU bisa melakukan konfirmasi ke paslon tersebut untuk mengecek lagi keabsahan dukungan KTP-nya. Dia menambahkan, rakyat yang KTP-nya disalahgunakan bisa juga melaporkan ke Bawaslu agar Bawaslu bisa meminta KPU untuk menganulir dukungan KTP itu terhadap paslon dimaksud.
“Selanjutnya, orang yang KTP-nya disalahgunakan baiknya melaporkan hal itu ke kepolisian agar bisa diselidiki pelakunya dan diproses dalam pengadilan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
