Pj Gubernur Jabar Minta TNI-Polri Waspadai Distribusi Logistik dan Ancaman Siber pada Pilkada 2024
loading...
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin meminta jajaran TNI-Polri mewaspadai distribusi logistik dan ancaman siber jelang Pilkada 2024 di Jabar. Foto/ilustrasi/dok.Sindonews
A
A
A
BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin , memberikan peringatan penting terkait pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jawa Barat. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 yang diadakan di Mapolda Jabar, Senin (12/8/2024), Bey menekankan pentingnya distribusi logistik dan pengamanan siber sebagai aspek krusial dalam menjaga kelancaran proses pemilu.
Dengan jumlah pemilih mencapai 35 juta orang dan lebih dari 73.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 27 kabupaten dan kota, Bey menyatakan bahwa distribusi logistik, seperti surat suara dan alat pemungutan lainnya, harus dijaga dengan ketat untuk mencegah segala bentuk kecurangan dan gangguan.
“Pengamanan logistik adalah prioritas utama dalam menjaga integritas pemilu. Kerja sama yang solid antara TNI, Polri, dan seluruh perangkat daerah diperlukan untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang berniat mengganggu jalannya pemilu,” ujar Bey.
Bey juga menyoroti pentingnya pengamanan siber di era digital ini. Potensi ancaman siber, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan upaya peretasan, menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas pemilu. Ia mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini dan membangun sistem respons cepat terhadap gangguan di dunia maya.
“Ancaman siber bisa menjadi bom waktu yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman siber harus menjadi prioritas,” kata Bey.
Selain aspek fisik, Bey juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik selama Pilkada. Ia mengingatkan bahwa kesadaran akan potensi kerawanan, seperti konflik sosial dan ancaman hoaks, harus diantisipasi dengan cermat dan dihadapi dengan pendekatan persuasif dan edukatif.
“Penting untuk menjaga kesatuan dan sinergi lintas sektoral dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat kelancaran operasi pengamanan pemilu. Semua pihak harus bekerja dalam satu komando yang terpadu,” tegas Bey.
Bey juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemilihan untuk mencegah potensi golput. Ia menekankan bahwa informasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, sehingga partisipasi pemilu dapat meningkat.
“Masyarakat harus diberikan informasi yang lengkap dan akurat untuk memastikan mereka menggunakan hak pilihnya dengan bijak,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Bey mengajak semua pihak untuk selalu waspada terhadap kemungkinan gangguan keamanan, baik yang bersifat sporadis maupun terstruktur, dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen untuk mengamankan pemilu 2024.
“Kita harus menunjukkan bahwa Jawa Barat mampu menjadi contoh dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan aman,” tandasnya.
Dengan jumlah pemilih mencapai 35 juta orang dan lebih dari 73.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 27 kabupaten dan kota, Bey menyatakan bahwa distribusi logistik, seperti surat suara dan alat pemungutan lainnya, harus dijaga dengan ketat untuk mencegah segala bentuk kecurangan dan gangguan.
“Pengamanan logistik adalah prioritas utama dalam menjaga integritas pemilu. Kerja sama yang solid antara TNI, Polri, dan seluruh perangkat daerah diperlukan untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang berniat mengganggu jalannya pemilu,” ujar Bey.
Bey juga menyoroti pentingnya pengamanan siber di era digital ini. Potensi ancaman siber, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan upaya peretasan, menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas pemilu. Ia mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini dan membangun sistem respons cepat terhadap gangguan di dunia maya.
“Ancaman siber bisa menjadi bom waktu yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan deteksi dini dan respons cepat terhadap ancaman siber harus menjadi prioritas,” kata Bey.
Selain aspek fisik, Bey juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik selama Pilkada. Ia mengingatkan bahwa kesadaran akan potensi kerawanan, seperti konflik sosial dan ancaman hoaks, harus diantisipasi dengan cermat dan dihadapi dengan pendekatan persuasif dan edukatif.
“Penting untuk menjaga kesatuan dan sinergi lintas sektoral dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat kelancaran operasi pengamanan pemilu. Semua pihak harus bekerja dalam satu komando yang terpadu,” tegas Bey.
Bey juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemilihan untuk mencegah potensi golput. Ia menekankan bahwa informasi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, sehingga partisipasi pemilu dapat meningkat.
“Masyarakat harus diberikan informasi yang lengkap dan akurat untuk memastikan mereka menggunakan hak pilihnya dengan bijak,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Bey mengajak semua pihak untuk selalu waspada terhadap kemungkinan gangguan keamanan, baik yang bersifat sporadis maupun terstruktur, dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen untuk mengamankan pemilu 2024.
“Kita harus menunjukkan bahwa Jawa Barat mampu menjadi contoh dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan aman,” tandasnya.
Lihat Juga :
(hri)
