Mantan Napiter dan Penyintas Diberi Peluang Usaha di KTN BNPT Bogor
Sabtu, 03 Agustus 2024 - 19:50 WIB
loading...
Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel meninjau calon lokasi lahan KHDTK untuk KTN di Desa Cibadak dan Desa Pabuaran, Bogor. Foto/Ist
A
A
A
BOGOR - Mantan narapidana terorisme (Napiter) dan penyintas diberi kesempatan untuk mencoba peluang usaha di Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) BNPT di Desa Cibadak dan Desa Pabuaran, Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat.
Selain kesempatan peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi, juga membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan sebagai anak bangsa.
Baca juga: Mantan Napiter Bergabung Bantu Deradikalisasi di Cilacap
Hal itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel saat peninjauan calon lokasi lahan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk KTN di Desa Cibadak dan Desa Pabuaran.
Dia menyebut kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak yang oleh BNPT dinamakan pentahelix.
"Tujuannya ingin memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk bersama sama mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membangun kesejahteraan kita semua, utamanya untuk kawan kawan mitra deradikalisasi yang pernah tersesat mengikuti paham kekerasan dan saat ini sudah kembali ke NKRI,” ujar Rycko Amelza Dahniel, dikutip Sabtu (3/8/2024).
“Tidak ada yang lebih dan berbeda. Jadi kita sama sama di sini. Oleh karena itu, ini adalah tugas pemerintah yang dibebankan kepada BNPT untuk memberikan pembinaan, rehabilitasi, memberikan reedukasi yang disebut dengan program deradikalisasi. Itu menjadi tugas pemerintah melalui BNPT yang tentunya juga memiliki keterbatasan,” sambung alumni Akpol 1988 ini.
Baca juga: Survei BNPT: 85% Milenial Rentan Terpapar Radikalisme
Rycko Amelza Dahniel berpesan kepada semua pihak yang terlibat dalam program KTN segera dibuatkan bentuk time line-nya untuk selanjutnya segera dibuat legal standing. Hal ini supaya semua pihak yang akan terlibat dalam pembangunan KTN tersebut juga bisa tenang.
“Tahap pertama kita selesaikan legal standingnya supaya semua bisa bekerja dengan tenang. Seperti yang sudah disampaikan Kapolsek Sumbersari maka legal standing harus diselesaikan," tegasnya.
Dia menyebut di wilayah tersebut sering terjadi tumpang tindih dalam hal penggarapan lahan dan mengaku-ngaku tanah miliknya atau milik kakek-buyutnya yang sudah lama dia garap dan kelola.
"Padahal kalau ditanya kepemilikan sertifikat tanahnya, ya tidak punya. Karena tanah ini milik negara di bawah pengawasan Kementerian KLH,” ujar perwira tinggi yang pernah menjabat Kabaintelkam Polri ini.
Mantan Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sumatera Utara ini juga merasa beruntung karena di kawasan seluas sekitar 82,6 hektare yang akan dijadikan lahan KTN ini tidak ada perencanaan lain dari yang direncanakan oleh Kementerian LHK. Selain yang akan dilewati menjadi rencana jalan alternatif Puncak 2 ini.
“Karena disini merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus dan belum ada yang mengajukan selain kami. Setelah itu adalah keterlibatan mitra deradikalisasi dan juga masyarakat, yang mana selain pertumbuhan ekonomi, wisatanya juga akan tumbuh. Semoga rencana ini dapat berjalan sesuai dengan rencana,” tandasnya.
Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa KHDKT bertujuan untuk edukasi, ekonomi dan pariwisata bagi mitra deradikalisasi, keluarganya dan juga penyintas.
“Saat ini sedang proses perencanaan. Jadi kita masih kolaborasi dengan LHK untuk mempersiapkan segala sesuatu administrasi, surat menyurat yang permohonannya sudah dikirim oleh Kepala BNPT. Tinggal nanti menunggu persetujuan oleh Menteri LHK,” ujar Roedy Widodo.
Dia berharap kepada mitra deradikalisasi dan juga penyintas dengan adanya kawasan ini yakni untuk tujuan ekonomi, edukasi dan wisata bisa berjalan dengan baik.
Untuk edukasi disamping kegiatan peluncuran ataupun ekonomi bisa berjalan, maka edukasi ini bisa menyentuh dari sisi keagamaan atau wawasan beragama. Kemudian juga termasuk untuk nasionalisme dan juga kewirausahaan.
Selain kesempatan peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi, juga membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan sebagai anak bangsa.
Baca juga: Mantan Napiter Bergabung Bantu Deradikalisasi di Cilacap
Hal itu disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel saat peninjauan calon lokasi lahan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk KTN di Desa Cibadak dan Desa Pabuaran.
Dia menyebut kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak yang oleh BNPT dinamakan pentahelix.
"Tujuannya ingin memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk bersama sama mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membangun kesejahteraan kita semua, utamanya untuk kawan kawan mitra deradikalisasi yang pernah tersesat mengikuti paham kekerasan dan saat ini sudah kembali ke NKRI,” ujar Rycko Amelza Dahniel, dikutip Sabtu (3/8/2024).
“Tidak ada yang lebih dan berbeda. Jadi kita sama sama di sini. Oleh karena itu, ini adalah tugas pemerintah yang dibebankan kepada BNPT untuk memberikan pembinaan, rehabilitasi, memberikan reedukasi yang disebut dengan program deradikalisasi. Itu menjadi tugas pemerintah melalui BNPT yang tentunya juga memiliki keterbatasan,” sambung alumni Akpol 1988 ini.
Baca juga: Survei BNPT: 85% Milenial Rentan Terpapar Radikalisme
Rycko Amelza Dahniel berpesan kepada semua pihak yang terlibat dalam program KTN segera dibuatkan bentuk time line-nya untuk selanjutnya segera dibuat legal standing. Hal ini supaya semua pihak yang akan terlibat dalam pembangunan KTN tersebut juga bisa tenang.
“Tahap pertama kita selesaikan legal standingnya supaya semua bisa bekerja dengan tenang. Seperti yang sudah disampaikan Kapolsek Sumbersari maka legal standing harus diselesaikan," tegasnya.
Dia menyebut di wilayah tersebut sering terjadi tumpang tindih dalam hal penggarapan lahan dan mengaku-ngaku tanah miliknya atau milik kakek-buyutnya yang sudah lama dia garap dan kelola.
"Padahal kalau ditanya kepemilikan sertifikat tanahnya, ya tidak punya. Karena tanah ini milik negara di bawah pengawasan Kementerian KLH,” ujar perwira tinggi yang pernah menjabat Kabaintelkam Polri ini.
Mantan Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sumatera Utara ini juga merasa beruntung karena di kawasan seluas sekitar 82,6 hektare yang akan dijadikan lahan KTN ini tidak ada perencanaan lain dari yang direncanakan oleh Kementerian LHK. Selain yang akan dilewati menjadi rencana jalan alternatif Puncak 2 ini.
“Karena disini merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus dan belum ada yang mengajukan selain kami. Setelah itu adalah keterlibatan mitra deradikalisasi dan juga masyarakat, yang mana selain pertumbuhan ekonomi, wisatanya juga akan tumbuh. Semoga rencana ini dapat berjalan sesuai dengan rencana,” tandasnya.
Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa KHDKT bertujuan untuk edukasi, ekonomi dan pariwisata bagi mitra deradikalisasi, keluarganya dan juga penyintas.
“Saat ini sedang proses perencanaan. Jadi kita masih kolaborasi dengan LHK untuk mempersiapkan segala sesuatu administrasi, surat menyurat yang permohonannya sudah dikirim oleh Kepala BNPT. Tinggal nanti menunggu persetujuan oleh Menteri LHK,” ujar Roedy Widodo.
Dia berharap kepada mitra deradikalisasi dan juga penyintas dengan adanya kawasan ini yakni untuk tujuan ekonomi, edukasi dan wisata bisa berjalan dengan baik.
Untuk edukasi disamping kegiatan peluncuran ataupun ekonomi bisa berjalan, maka edukasi ini bisa menyentuh dari sisi keagamaan atau wawasan beragama. Kemudian juga termasuk untuk nasionalisme dan juga kewirausahaan.
(shf)
Lihat Juga :
