Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Aturan Baru NJOP, Mantap!
Senin, 15 Juli 2024 - 08:00 WIB
loading...
Ilustrasi dari Bapenda DKI Jakarta,
A
A
A
JAKARTA - Banyak warga DKI Jakarta yang memiliki bangunan, baik yang ditinggali sebagai hunian atau berupa lahan kosong. Namun tidak sedikit di antara mereka yang belum mengetahui bagaimana menghitung besaran pajak lahan dan bangunan yang dimilikinya.
Bila Anda adalah satu di antara mereka, simak baik-baik artikel ini. Anda tentunya sering mendengar NJOP, yang merupakan kependekan dari Nilai Jual Objek Pajak. Lalu apa pengertian Sedangkan NJOP? NJOP tak lain harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
Nah, untuk menghitung besaran pajak bumi maupun bangunan, Anda tinggal mengetahui berapa NJOP-nya lalu, ambil 20% NJOP tersebut. Apabila tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
Morris Danny, Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, menjelaskan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bagaimana mengatur besaran NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 adalah persentase.
“Yaitu paling rendah 20% dan paling tinggi 100%. Maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan lain tentang Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,” tuturnya.
Bila Anda adalah satu di antara mereka, simak baik-baik artikel ini. Anda tentunya sering mendengar NJOP, yang merupakan kependekan dari Nilai Jual Objek Pajak. Lalu apa pengertian Sedangkan NJOP? NJOP tak lain harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
Nah, untuk menghitung besaran pajak bumi maupun bangunan, Anda tinggal mengetahui berapa NJOP-nya lalu, ambil 20% NJOP tersebut. Apabila tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
Morris Danny, Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, menjelaskan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bagaimana mengatur besaran NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB-P2 adalah persentase.
“Yaitu paling rendah 20% dan paling tinggi 100%. Maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menetapkan Peraturan lain tentang Persentase NJOP yang digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,” tuturnya.
Lihat Juga :
