Rayakan HUT RI dan Jakarta, Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan
Jum'at, 28 Juni 2024 - 08:00 WIB
loading...
Pemprov DKI Jakarta melalui Bapenda Jakarta menerbitkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. (Ilustrasi: dok Bapenda Jakarta)
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta menerbitkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Kebijakan tersebut diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-497 Kota Jakarta.
Kebijakan tersebut sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai usulan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menuturkan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024.
“Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 yang menetapkan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” ujarnya.
Apa itu Penghapusan Sanksi Administrasi?
Memberi penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penghapusan diberikan untuk sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak.
Bagaimana Sistem Penghapusan Dilakukan?
Penghapusan dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah tanpa memerlukan permohonan dari wajib pajak.
Batas Waktu Penghapusan
Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada masyarakat yang melakukan pembayaran pokok pajak sampai dengan 31 Agustus 2024.
Adanya kebijakan ini menjadi bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberi kemudahan dan insentif untuk masyarakat. Melalui kebijakan keringanan pajak ini, pemprov berharap, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, kebijakan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk membentuk kesadaran dalam membayar pajak.
Maka dari itu, pemerintah mengajak para pemilik kendaraan untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.
Nah, warga DKI Jakarta akan turut berkontribusi dalam pembangunan kota dengan membayar PKB dan BBNKB tanpa sanksi administrasi.
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera bayar PKB dan BBNKB tanpa sanksi administrasi. Ditunggu sebelum 31 Agustus 2024, ya!
Kebijakan tersebut diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-497 Kota Jakarta.
Kebijakan tersebut sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai usulan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny menuturkan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024.
“Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 426 Tahun 2024 yang menetapkan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” ujarnya.
Apa itu Penghapusan Sanksi Administrasi?
Memberi penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penghapusan diberikan untuk sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak.
Bagaimana Sistem Penghapusan Dilakukan?
Penghapusan dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah tanpa memerlukan permohonan dari wajib pajak.
Batas Waktu Penghapusan
Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada masyarakat yang melakukan pembayaran pokok pajak sampai dengan 31 Agustus 2024.
Adanya kebijakan ini menjadi bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberi kemudahan dan insentif untuk masyarakat. Melalui kebijakan keringanan pajak ini, pemprov berharap, masyarakat dapat lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, kebijakan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk membentuk kesadaran dalam membayar pajak.
Maka dari itu, pemerintah mengajak para pemilik kendaraan untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.
Nah, warga DKI Jakarta akan turut berkontribusi dalam pembangunan kota dengan membayar PKB dan BBNKB tanpa sanksi administrasi.
Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera bayar PKB dan BBNKB tanpa sanksi administrasi. Ditunggu sebelum 31 Agustus 2024, ya!
(ars)
Lihat Juga :
