Emak-emak Demo di Depan SMAN 4 Depok, Minta Usut Tuntas Dugaan Mafia PPDB
Selasa, 25 Juni 2024 - 14:41 WIB
loading...
Kelompok relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) bersama ratusan emak-emak menggelar demo di depan SMAN 4, Jalan Jeruk, Sukatani, Tapos, Depok, Selasa (25/6/2024) siang. Foto/Refi Sandi
A
A
A
DEPOK - Kelompok relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan bersama ratusan emak-emak menggelar demo atau unjuk rasa soal sengkarut permasalahan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di depan SMAN 4, Jalan Jeruk, Sukatani, Tapos, Depok, Selasa (25/6/2024) siang. Pantauan SINDOnews di lokasi, ratusan peserta unjuk rasa longmarch menuju depan pagar SMAN 4 Depok.
Terlihat massa aksi membawa spanduk bertuliskan 'Aksi Solidaritas DKR untuk Transparansi PPDB SMA-SMK Depok'. Selain itu, massa aksi juga menyanyikan sejumlah yel-yel berupa 'kami ini bukan gerombolan calo, kami hanya para relawan'.
Massa aksi juga membawa sejumlah alat peraga demonstrasi berupa tulisan di antaranya 'Ada apa..?? Pengumuman PPDB SMA/SMK Terlambat', 'Aneh Setiap Tahun PPDB SMA/SMK di Depok Amburadul', 'Sekolah Negeri Untuk Siswa Miskin', 'Kenapa Sekolah Negeri Menolak Siswa Miskin?', 'Usut Tuntas Dugaan Mafia PPDB SMA-SMK', dan lainnya.
![Emak-emak Demo di Depan SMAN 4 Depok, Minta Usut Tuntas Dugaan Mafia PPDB]()
Baca juga: KPK Ingatkan Tenaga dan Unit Pelaksana Pendidik Tak Lakukan Gratifikasi Proses PPDB
"Dewan Kesehatan Rakyat kembali hadir di depan Sekretariat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Negeri Kota Depok wabil khusus SMAN 4 Kota Depok. Tidak lain tidak bukan karena banyak persoalan dalam proses PPDB Tahun 2024 ini, saya tidak mengerti kenapa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keamburadulan PPDB setiap tahun, ada apa?" kata Ketua DKR Roy Pangharapan dalam orasinya.
"Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berulang kali selalu setiap tahun timbul masalah, timbul masalah tanpa mau memperbaiki," tambahnya.
Roy mengatakan sejatinya sekolah negeri adalah sekolah yang disubsidi oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu diatur dalam konstitusi.
"Betul apa betul? Sekolah negeri disubsidi oleh pemerintah, harusnya sekolah negeri diutamakan untuk mereka-mereka yang tidak mampu. Bukankah konstitusi kita mengatakan fakir miskin dan orang telantar dipelihara oleh negara?" ungkapnya.
Terlihat massa aksi membawa spanduk bertuliskan 'Aksi Solidaritas DKR untuk Transparansi PPDB SMA-SMK Depok'. Selain itu, massa aksi juga menyanyikan sejumlah yel-yel berupa 'kami ini bukan gerombolan calo, kami hanya para relawan'.
Massa aksi juga membawa sejumlah alat peraga demonstrasi berupa tulisan di antaranya 'Ada apa..?? Pengumuman PPDB SMA/SMK Terlambat', 'Aneh Setiap Tahun PPDB SMA/SMK di Depok Amburadul', 'Sekolah Negeri Untuk Siswa Miskin', 'Kenapa Sekolah Negeri Menolak Siswa Miskin?', 'Usut Tuntas Dugaan Mafia PPDB SMA-SMK', dan lainnya.
Baca juga: KPK Ingatkan Tenaga dan Unit Pelaksana Pendidik Tak Lakukan Gratifikasi Proses PPDB
"Dewan Kesehatan Rakyat kembali hadir di depan Sekretariat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Negeri Kota Depok wabil khusus SMAN 4 Kota Depok. Tidak lain tidak bukan karena banyak persoalan dalam proses PPDB Tahun 2024 ini, saya tidak mengerti kenapa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keamburadulan PPDB setiap tahun, ada apa?" kata Ketua DKR Roy Pangharapan dalam orasinya.
"Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berulang kali selalu setiap tahun timbul masalah, timbul masalah tanpa mau memperbaiki," tambahnya.
Roy mengatakan sejatinya sekolah negeri adalah sekolah yang disubsidi oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu diatur dalam konstitusi.
"Betul apa betul? Sekolah negeri disubsidi oleh pemerintah, harusnya sekolah negeri diutamakan untuk mereka-mereka yang tidak mampu. Bukankah konstitusi kita mengatakan fakir miskin dan orang telantar dipelihara oleh negara?" ungkapnya.
(rca)
Lihat Juga :
