Rudy Ingin Jadikan Makassar Nyaman untuk Warga, Wisatawan dan Investor
Selasa, 18 Agustus 2020 - 18:02 WIB
loading...
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin saat menerima Ketua Ombudsman Kota Makassar, Andi Ihwan Patiroy. Foto: Humas Pemkot Makassar
A
A
A
MAKASSAR - Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar , Rudy Djamauddin berharap Kota Makassar kedepannya menjadi kota nyaman bagi warga dan memiliki daya tarik bagi pengunjung, terutama wisatawan dan investor.
Hal itu iya katakan saat menerima kunjungan Ombudsman Kota Makassar, di Ruang Rapat Wali Kota Makassar , Selasa (18/8/2020).
Baca Juga: Dewan Sarankan Tak Tarik Retribusi untuk Parkir Sepeda
"Makassar itu kota jasa, jadi pembangunan kota tidak bisa mengandalkan APBD secara keseluruhan. Jadi kita harus membuat program yang bisa membuat wisatawan kita tumbuh pesat dan investor antusias beriventasi," kata Rudy.
Menurut Rudy, dalam teori politik, tidak ada kebijakan yang memuaskan 100% orang. Sehingga kebijakan pemerintah harus sistematis, terstruktur, dan tepat sasaran. Untuk itu, ia meminta Ombudsman berperan penting dalam mengawal kebijakan pemerintah, tidak hanya dalam pengawasan penyelenggaraan pubilk, tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintahan, khususnya dalam pembangungan kota.
"Misalnya kita lebarkan Jalan Metro Tanjung Bunga dan pengembangan Anjungan Pantai Losari, pasti ada kritikan, kenapa lorong ku tidak diperhatikan. Tetapi pengembangan ikon Makassar itu bisa mendatangkan wisatawan dan inverstor yang impact-nya bisa meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki seluruh lorong-lorong," jelasnya.
Sementara Ketua Ombudsman Kota Makassar , Andi Ihwan Patiroy mengapresiasi keinginan Rudy untuk memajukan Kota Makassar dengan membuat wisatawan dan investor nyaman, namun tetap memprioriitaskan masyarakat. Untuk itu, pihaknya bersedia mengawal kebijakan positif pemerintah daerah.
"Ombudsman harus menjadi alat untuk memotret kondisi pelayanan publik di bawah yang kemudian nantinya temuan-temuan diteruskan ke wali kota," katanya.
Tak hanya itu, kunjungan dirinya dalam rangka laporan pemantauan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) . Laporan tersebut diantaranya temuan masyarakat adanya pergeseran titik koordinat jalur zonasi yang tidak valid. Termasuk adanya pembukaan pendaftaran sebelum pembukaan.
"Jadi rekomendasi kita minta evaluasi kepanitaan PPDB . Selain itu terkait sistem informasi. Dari proses PPDB ini kami mencatat ada puluhan keluhan dari orang tua siswa," pungkasnya.
Baca Juga: Pemkot Makassar Cairkan Rp95 Miliar Dana BTT Tangani COVID-19
Hal itu iya katakan saat menerima kunjungan Ombudsman Kota Makassar, di Ruang Rapat Wali Kota Makassar , Selasa (18/8/2020).
Baca Juga: Dewan Sarankan Tak Tarik Retribusi untuk Parkir Sepeda
"Makassar itu kota jasa, jadi pembangunan kota tidak bisa mengandalkan APBD secara keseluruhan. Jadi kita harus membuat program yang bisa membuat wisatawan kita tumbuh pesat dan investor antusias beriventasi," kata Rudy.
Menurut Rudy, dalam teori politik, tidak ada kebijakan yang memuaskan 100% orang. Sehingga kebijakan pemerintah harus sistematis, terstruktur, dan tepat sasaran. Untuk itu, ia meminta Ombudsman berperan penting dalam mengawal kebijakan pemerintah, tidak hanya dalam pengawasan penyelenggaraan pubilk, tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintahan, khususnya dalam pembangungan kota.
"Misalnya kita lebarkan Jalan Metro Tanjung Bunga dan pengembangan Anjungan Pantai Losari, pasti ada kritikan, kenapa lorong ku tidak diperhatikan. Tetapi pengembangan ikon Makassar itu bisa mendatangkan wisatawan dan inverstor yang impact-nya bisa meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki seluruh lorong-lorong," jelasnya.
Sementara Ketua Ombudsman Kota Makassar , Andi Ihwan Patiroy mengapresiasi keinginan Rudy untuk memajukan Kota Makassar dengan membuat wisatawan dan investor nyaman, namun tetap memprioriitaskan masyarakat. Untuk itu, pihaknya bersedia mengawal kebijakan positif pemerintah daerah.
"Ombudsman harus menjadi alat untuk memotret kondisi pelayanan publik di bawah yang kemudian nantinya temuan-temuan diteruskan ke wali kota," katanya.
Tak hanya itu, kunjungan dirinya dalam rangka laporan pemantauan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) . Laporan tersebut diantaranya temuan masyarakat adanya pergeseran titik koordinat jalur zonasi yang tidak valid. Termasuk adanya pembukaan pendaftaran sebelum pembukaan.
"Jadi rekomendasi kita minta evaluasi kepanitaan PPDB . Selain itu terkait sistem informasi. Dari proses PPDB ini kami mencatat ada puluhan keluhan dari orang tua siswa," pungkasnya.
Baca Juga: Pemkot Makassar Cairkan Rp95 Miliar Dana BTT Tangani COVID-19
(agn)
Lihat Juga :
