Pemerintah Dituding Lamban Tangani Longsor Sibaganding

SIMALUNGUN - DPRD Simalungun menuding pemerintah daerah, Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pemerintah provinsi Sumatera Utara lamban menangani longsor di Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun.

Pasalnya, menurut anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik longsor di Sibaganding sudah hampir 1 bulan terjadi sampai saat ini belum tuntas ditanggulangi.

"Pengamatan saya penanggulangan yang dilakukan pemerintah saat ini terhadap longsor di Sibaganding hanya sebatas pembersihan material longsor yang menutupi jembatan kembar Siduadua. Penyebab atau pemicu longsor sampai saat ini belum disimpulkan dan ditangani," ujar Bernhard, Senin (14/1/2019).

Politisi Nasdem itu menambahkan, jika memang jembatan Siduadua harus ditutup total dalam waktu tertentu untuk optimalisasi penanganan longsor tidak ada salahnya , karena sudah ada jalan alternatif. "Bukan dilakukan setengah hati dengan mengatur aruas lalulintas buka tutup bila terjadi longsor karena pekerjaan pembersihan," katanya.

"Selain itu penyebab longsor belum diketahui sampai saat ini, dan penanganan untuk menuntaskan longsor yang terus terjadi belum terlihat hasilnya sampai saat ini," tambahnya.

Bernhard berharap pemerintah mulai dari Pemkab Simalungun, Kementerian PUPR dan Pemprov bila perlu melibatkan pakar lingkungan dari akademisi. "Untuk segera bekerjasama menuntaskan penanggulangan longsor di Sibaganding,sehingga perekonomian masyarkat di Parapat, sebagai salah satu daerah tujuan wisata tidak terlalu lama terganggu," sebutnya.

Sebelumnya pemerhati lingkungan dari Aspirasi Karya Rimba Lestari Saor Parulian, mendorong polisi dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk mengusut adanya dugaan pengerusakan hutan menjadi penyebab longsor di Sibaganding.

"Jika memang bukan karena kerusakan hutan,sebaiknya disampaikan kepada publim sehingga bisa diteliti kemungkinan penyebab lain hingga terus tejadi longsor di Sibaganding," pungkasnya.