Peringati Hari Kartini, Sivitas Akademika UGM Keluarkan Pernyataan Sikap Atas Rusaknya Demokrasi

YOGYAKARTA - Sejumlah sivitas akademika perempuan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menggelar acara peringatan Hari Kartini dengan mengeluarkan pernyataan sikap atas rusaknya demokrasi dan politik nasional saat ini.

Pembacaan sikap berlangsung di Balairung UGM pada Minggu (21/4/2024).



Sejumlah dosen akademisi yang hadir dalam acara itu untuk memberikan orasi diantaranya adalah Guru Besar Fakultas Teknik UGM Prof Wiendu Nuryanti, dosen Fakultas Hukum UGM Sri Wiyanti Eddyono, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Wuri Handayani, dua dosen Fisipol UGM Suci Lestari Yuana dan Nur Azizah, perwakilan alumni UGM Okky Madasari, serta satu perwakilan mahasiswa dari Fakultas Hukum UGM Antonella.



Dalam pembacaan orasinya, Prof Wiendu Nuryanti mengatakan sivitas akademika tak boleh berhenti menyuarakan dan menggerakkan lintas generasi akan pentingnya menegakkan moral dan etika.

"Oleh karena itu di akhir orasi saya, saya ingin memohon kepada seluruh bangsa Indonesia yang masih memiliki hati nurani yang jernih bersih untuk kita semua bersama-sama menyalakan lilin-lilin kecil di sudut-sudut nurani kita," katanya.

"Termasuk yang ada di MK, penting untuk menyalakan lentera-lentera hati nurani kita untuk mendengarkan bisikan nurani yang paling murni, bersih, jernih," jelasnya.



Wiendu berharap hal ini bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat di penjuru Indonesia secara serentak.

"Kalau serentak di seluruh nusantara saya yakin seyakin-yakinnya habis gelap terbitlah terang," pungkasnya.

Sementara menurut Suci Lestari Yuana Indonesia saat ini sedang disorot sebagai salah satu negara perempuan mengalami yang penurunan kebebasan ekspresi paling buruk. Hal ini menurutnya merupakan pengekangan langsung hak-hak yang diperjuangkan Kartini di masa lampau.

Dia mengatakan, banyaknya pelanggaran etika dan aturan yang menurunkan kepercayaan rakyat pada proses demokrasi bukan hanya merusak legitimasi hasil pemilu itu sendiri, melainkan juga menjadi sinyal jelas mundurnya demokrasi di Indonesia.

"Kasus kecurangan pemilu adalah peringatan keras bagi kita bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, tetapi sesuatu yang harus terus kita perjuangkan dan jaga. Jika proses pemilihan umum tidak adil dan transparan, maka demokrasi kita akan hampa makna, dan kepercayaan rakyat akan runtuh," paparnya.

Oleh karena itu, kata dia, proses sengketa Pilpres 2024 yang saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menyelamatkan demokrasi. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akan membacakan PHPU atau sengketa Pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024) besok.