Kisah Pilu Keluarga Anggota KPPS Lebak Meninggal Dunia Tak Terima Santunan
Senin, 26 Februari 2024 - 13:58 WIB
loading...
Anggota KPPS di TPS 29 Kelurahan Muara Ciujung Timur (MCT), Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak meninggal dunia. Foto/Ilustrasi
A
A
A
LEBAK - Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 29 Kelurahan Muara Ciujung Timur (MCT), Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak bernama Iqbal Firdausi (42) meninggal dunia pada 7 Februari 2024 lalu.
Namun, sampai hari ini ahli waris dari almarhum tidak mendapatkan santunan atau bahkan perhatian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak.
Istri almarhum, Iip Siti Apipah mempertanyakan terkait santunan dari pemerintah daerah dan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan KPU RI untuk anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugasnya membantu pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Ngeri! Caleg NasDem Lebak Lapor Bawaslu soal Intimidasi kepada KPPS
Diceritakan Iip, suaminya meninggal dunia setelah pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang dilalukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Saat itu, dirinya langsung mencari informasi apakah ahli waris berhak menerima BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk itu, Iip mendatangi PPS Kelurahan MCT, namun PPS tidak memberikan penjelasan apakah ahli waris berhak mendapatkan BPJS atau tidak.
Tidak sampai disitu, Iip kemudian mempertanyakan masalah tersebut kepada pegawai BPJS, namun pegawai BPJS yang merupakan tetangga dekatnya menyampaikan bahwa suaminya belum didaftarkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan oleh KPU Lebak.
”Saat itu, saya hanya pasrah. Namun, saya terus perjuangkan hak-hak almarhum suami saya,” kata Iip kepada wartawan, Senin (26/02/2024).
Baca Juga: Duka Pemilu 2024, Petugas KPPS Belu NTT Meninggal Dunia karena Kelelahan
Selanjutnya, Iip memberanikan diri mendatangi KPU Lebak. Oleh staf KPU Lebak, dirinya diminta untuk membuat surat kematian. Tapi, setelah itu tidak ada tindak lanjut dari KPU Lebak maupun pemerintah daerah.
”Yang membuat saya kecewa, sampai sekarang enggak ada kejelasan mengenai dana BPJS atau santunan dari Pemkab Lebak. Padahal, saya melihat Gubernur Banten bagi-bagi santunan ke keluarga penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Ini berbanding terbalik,” ungkapnya.
Iip berharap, ada keadilan buat dirinya dan anak-anak almarhum. “Kami sudah kehilangan suami dan ayah dari anak-anak. Kami cuma ingin menuntut hak almarhum,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini mengaku sudah menerima laporan mengenai adanya informasi anggota KPPS yang meninggal dunia. Saat ini santunan masih dalam proses pengajuan. ”Santunan dalam proses pengajuan ke BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dewi.
Namun, sampai hari ini ahli waris dari almarhum tidak mendapatkan santunan atau bahkan perhatian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak.
Istri almarhum, Iip Siti Apipah mempertanyakan terkait santunan dari pemerintah daerah dan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan KPU RI untuk anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugasnya membantu pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Ngeri! Caleg NasDem Lebak Lapor Bawaslu soal Intimidasi kepada KPPS
Diceritakan Iip, suaminya meninggal dunia setelah pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang dilalukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Saat itu, dirinya langsung mencari informasi apakah ahli waris berhak menerima BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk itu, Iip mendatangi PPS Kelurahan MCT, namun PPS tidak memberikan penjelasan apakah ahli waris berhak mendapatkan BPJS atau tidak.
Tidak sampai disitu, Iip kemudian mempertanyakan masalah tersebut kepada pegawai BPJS, namun pegawai BPJS yang merupakan tetangga dekatnya menyampaikan bahwa suaminya belum didaftarkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan oleh KPU Lebak.
”Saat itu, saya hanya pasrah. Namun, saya terus perjuangkan hak-hak almarhum suami saya,” kata Iip kepada wartawan, Senin (26/02/2024).
Baca Juga: Duka Pemilu 2024, Petugas KPPS Belu NTT Meninggal Dunia karena Kelelahan
Selanjutnya, Iip memberanikan diri mendatangi KPU Lebak. Oleh staf KPU Lebak, dirinya diminta untuk membuat surat kematian. Tapi, setelah itu tidak ada tindak lanjut dari KPU Lebak maupun pemerintah daerah.
”Yang membuat saya kecewa, sampai sekarang enggak ada kejelasan mengenai dana BPJS atau santunan dari Pemkab Lebak. Padahal, saya melihat Gubernur Banten bagi-bagi santunan ke keluarga penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Ini berbanding terbalik,” ungkapnya.
Iip berharap, ada keadilan buat dirinya dan anak-anak almarhum. “Kami sudah kehilangan suami dan ayah dari anak-anak. Kami cuma ingin menuntut hak almarhum,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Lebak, Dewi Hartini mengaku sudah menerima laporan mengenai adanya informasi anggota KPPS yang meninggal dunia. Saat ini santunan masih dalam proses pengajuan. ”Santunan dalam proses pengajuan ke BPJS Ketenagakerjaan,” kata Dewi.
(ams)
Lihat Juga :
