Demo Jaringan Gugat Demokrasi Yogyakarta, Serukan Stop Politik Dinasti
loading...
Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Gugat Demokrasi turun ke jalan di Yogyakarta untuk menyuarakan keprihatinan soal kemunduran demokrasi. Foto/MPI/Yohanes Demo
A
A
A
YOGYAKARTA - Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Gugat Demokrasi turun ke jalan untuk menyuarakan kritik dan keprihatinan soal kemunduran demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka menyerukan agar politik dinasti dihentikan. Demonstrasi itu berlangsung di pertigaan Gejayan, Jalan Colombo, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY pada Senin (12/02/2024).
Humas Jaringan Gugat Demokrasi, Sani mengatakan, aksi ini berangkat dari Pemilu 2024 yang dipaksa jadi pintu untuk melanggengkan kekuasaan dengan menempuh cara-cara tidak etis.
Selain itu, pihaknya menilai pemerintahan saat ini selama berkuasa dari tahun 2014 sampai 2024 telah melakukan pembangunanisme seperti Orde Baru yang hanya menguntungkan para oligarki.
"Pembangunan, terutama implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dijalankan dengan cara menggerus demokrasi (regresi demokrasi), melumpuhkan pemberantasan korupsi, dan menyiapkan berbagai aturan undang-undang yang memberi karpet merah kepada pemodal," ujarnya.
Dampak pembangunan ini, kata dia, sungguh luar biasa, merusak bentang alam, memiskinkan warga, menghilangkan ruang hidup, dan memarginalkan kelompok perempuan. Selain itu rakyat juga menjerit karena berbagai barang kebutuhan hidup yang makin mahal, terutama beras dan biaya pendidikan.
Sementara itu, Koordinator aksi Jaringan Gugad Demokrasi Adi Himawan Kurniadi menyoroti kurangnya kontrol kepada pemerintahan Presiden Jokowi oleh masyarakat sipil.
Mereka menyerukan agar politik dinasti dihentikan. Demonstrasi itu berlangsung di pertigaan Gejayan, Jalan Colombo, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY pada Senin (12/02/2024).
Humas Jaringan Gugat Demokrasi, Sani mengatakan, aksi ini berangkat dari Pemilu 2024 yang dipaksa jadi pintu untuk melanggengkan kekuasaan dengan menempuh cara-cara tidak etis.
Selain itu, pihaknya menilai pemerintahan saat ini selama berkuasa dari tahun 2014 sampai 2024 telah melakukan pembangunanisme seperti Orde Baru yang hanya menguntungkan para oligarki.
"Pembangunan, terutama implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dijalankan dengan cara menggerus demokrasi (regresi demokrasi), melumpuhkan pemberantasan korupsi, dan menyiapkan berbagai aturan undang-undang yang memberi karpet merah kepada pemodal," ujarnya.
Dampak pembangunan ini, kata dia, sungguh luar biasa, merusak bentang alam, memiskinkan warga, menghilangkan ruang hidup, dan memarginalkan kelompok perempuan. Selain itu rakyat juga menjerit karena berbagai barang kebutuhan hidup yang makin mahal, terutama beras dan biaya pendidikan.
Sementara itu, Koordinator aksi Jaringan Gugad Demokrasi Adi Himawan Kurniadi menyoroti kurangnya kontrol kepada pemerintahan Presiden Jokowi oleh masyarakat sipil.
Explore More