Pengamat Puji Program KTP Sakti Besutan Ganjar-Mahfud: Progresif dan Visioner
Jum'at, 09 Februari 2024 - 16:13 WIB
loading...
Program Bantuan Sosial dan KTP Sakti besutan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dipuji peneliti CYPR, Boedi Reza. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Peneliti Center of Youth and Population Research (CYPR), Boedi Reza memberikan pujian terhadap program Bantuan Sosial dan KTP Sakti besutan paslon Capres-Cawapres 2024 nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD .
Menurut Boedi, program tersebut memberikan dampak positif untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, program tersebut juga dapat mempermudah penyaluran Bansos agar tepat sasaran.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: KTP Sakti Sangat Dibutuhkan Masyarakat
"Perluasan program bansos tentunya sangat baik untuk menyokong masyarakat, terutama yang perekonomiannya menurun setelah terhantam oleh pandemi Covid-19," ucap Boedi, Jumat (9/2/2024).
Boedi menilai, lewat program KTP Sakti, penyaluran semua program bansos tidak akan membutuhkan banyak kartu lagi. Nantinya, melalui KTP Sakti semua data penerima bansos sudah terintegrasi secara otomatis.
Sehingga, lanjut Boedi, tentu hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan haknya.
"Penggunaan NIK sebagai alat untuk mengidentifikasi penerima sekaligus mengintegrasikan bansos merupakan langkah maju dan memperlihatkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan orang yang sangat progresif dan visioner," katanya.
Baca juga: Ini Keunggulan Program KTP Sakti Capres Ganjar Pranowo
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan bahkan meningkatkan bansos kepada warga miskin, saat terpilih menjadi Presiden RI. Ganjar menyebut, skema bansos untuk warga miskin akan lebih tepat sasaran dengan satu kartu: KTP Sakti.
Penegasan Ganjar ini membantah kabar bohong atau hoaks yang menyebut pasangan nomor urut 03 akan menghapus bansos saat terpilih pada Pilpres 2024. Alih-alih menghapus, Ganjar-Mahfud justru akan meningkatkan nilai bansos dan mempermudah masyarakat untuk mengambilnya dengan KTP Sakti.
"Masyarakat perlu tahu bahwa bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki, sehingga nantinya tidak akan ribet lagi. Hanya dengan menggunakan KTP Sakti, nantinya kita bisa ngurus semua program dengan mudah dan tepat sasaran,” katanya.
Ganjar mengatakan, semua program pemerintah utuk warga miskin yang saat ini ada, mulai dari Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Prakerja dan Kartu Beras Sejahtera, nanti mengurusnya akan dipermudah.
“Ndak perlu nyimpen satu per satu kartu dari program-program itu lagi. Dengan begitu, ndak akan ada kejadian lagi saudara kita ndak dapat bantuan, karena kartunya ketlingsut atau hilang. Terus bagaimana dengan saudara kita yang masih banyak ndak tercatat dan ndak dapat?” tuturnya.
“Ndak usah kawatir, karena KTP itu akan merujuk pada pusat data yang akurat, yakni Satu Data Indonesia. Jadi, nantinya, semua yang berhak mendapat bansos dijamin akan dapat haknya. Karena ‘kehebatan’ dari manfaat KTP yang kita namakan KTP Sakti,” sambungnya.
Program Bansos sendiri memang sejak awal dijalankan atas amanat UU No 14 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial. Sementara pelaksanaannya berdasarkan UU 13/2011 tentang Penangangan Fakir Miskin. Artinya, bansos adalah program negara dan dari anggaran negara. Bukan program pejabat A atau pejabat B.
Menurut Boedi, program tersebut memberikan dampak positif untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, program tersebut juga dapat mempermudah penyaluran Bansos agar tepat sasaran.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud: KTP Sakti Sangat Dibutuhkan Masyarakat
"Perluasan program bansos tentunya sangat baik untuk menyokong masyarakat, terutama yang perekonomiannya menurun setelah terhantam oleh pandemi Covid-19," ucap Boedi, Jumat (9/2/2024).
Boedi menilai, lewat program KTP Sakti, penyaluran semua program bansos tidak akan membutuhkan banyak kartu lagi. Nantinya, melalui KTP Sakti semua data penerima bansos sudah terintegrasi secara otomatis.
Sehingga, lanjut Boedi, tentu hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan haknya.
"Penggunaan NIK sebagai alat untuk mengidentifikasi penerima sekaligus mengintegrasikan bansos merupakan langkah maju dan memperlihatkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan orang yang sangat progresif dan visioner," katanya.
Baca juga: Ini Keunggulan Program KTP Sakti Capres Ganjar Pranowo
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya akan melanjutkan bahkan meningkatkan bansos kepada warga miskin, saat terpilih menjadi Presiden RI. Ganjar menyebut, skema bansos untuk warga miskin akan lebih tepat sasaran dengan satu kartu: KTP Sakti.
Penegasan Ganjar ini membantah kabar bohong atau hoaks yang menyebut pasangan nomor urut 03 akan menghapus bansos saat terpilih pada Pilpres 2024. Alih-alih menghapus, Ganjar-Mahfud justru akan meningkatkan nilai bansos dan mempermudah masyarakat untuk mengambilnya dengan KTP Sakti.
"Masyarakat perlu tahu bahwa bansos itu hak mereka, tinggal penyalurannya saja yang diperbaiki, sehingga nantinya tidak akan ribet lagi. Hanya dengan menggunakan KTP Sakti, nantinya kita bisa ngurus semua program dengan mudah dan tepat sasaran,” katanya.
Ganjar mengatakan, semua program pemerintah utuk warga miskin yang saat ini ada, mulai dari Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Prakerja dan Kartu Beras Sejahtera, nanti mengurusnya akan dipermudah.
“Ndak perlu nyimpen satu per satu kartu dari program-program itu lagi. Dengan begitu, ndak akan ada kejadian lagi saudara kita ndak dapat bantuan, karena kartunya ketlingsut atau hilang. Terus bagaimana dengan saudara kita yang masih banyak ndak tercatat dan ndak dapat?” tuturnya.
“Ndak usah kawatir, karena KTP itu akan merujuk pada pusat data yang akurat, yakni Satu Data Indonesia. Jadi, nantinya, semua yang berhak mendapat bansos dijamin akan dapat haknya. Karena ‘kehebatan’ dari manfaat KTP yang kita namakan KTP Sakti,” sambungnya.
Program Bansos sendiri memang sejak awal dijalankan atas amanat UU No 14 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial. Sementara pelaksanaannya berdasarkan UU 13/2011 tentang Penangangan Fakir Miskin. Artinya, bansos adalah program negara dan dari anggaran negara. Bukan program pejabat A atau pejabat B.
(shf)
Lihat Juga :
