Deklarasi Akademik, Guru Besar-Dosen ITB Dorong Pemimpin Junjung Sikap Netral dan Adil

BANDUNG - Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Beintegritas menggelar Deklarasi Akademik bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa" di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).

Guru Besar ITB, Prof Yasraf Amir mengatakan, deklarasi ini merupakan sebuah upaya untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Baca juga: Unpad Bakal Turunkan Mahasiswa Jika Petisi Tak Diindahkan Presiden Jokowi

"Apa yang kita saksikan sekarang adalah semakin lama saya melihat semakin tidak merdeka, padahal merdeka adalah cita-cita bangsa, nah deklarasi ini untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa," ucap Yasraf.

Yasraf pun mengajak, para guru besar dan dosen ITB untuk sama-sama menyuarakan kemerdekaan Indonesia.



"Oleh karena itu saya mengajak menyuarakan suara kemerdekaan ini dengan kita ucapkan bersama-sama, merdeka," ungkapnya.

Sementara itu, terdapat sembilan poin yang disampaikan para Guru Besar dan Dosen ITB dalam Deklarasi Akademik ini. Pertama, mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.

Baca juga: UPI Bandung Kritik Pedas Jokowi, Suarakan Petisi Bumi Siliwangi

Kedua, mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.

Ketiga, mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Keempat, mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.

Kelima, mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.

Keenam, mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.

Ketujuh, mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kedelapan, mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.

Kesembilan, mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.