Demokrasi Terancam, Akademisi Universitas Negeri Malang Sampaikan 5 Tuntut ke Presiden

MALANG - Civitas akademi Universitas Negeri Malang (UM) menyampaikan keprihatinannya atas sikap para pemimpin bangsa yang dinilai kurang terpuji dan mengancam demokrasi. Hal ini disampaikan para guru besar, dosen, akademisi, dan mahasiswa UM dalam pernyataan sikapnya di Graha Rektorat UM, Senin (5/2/2024) siang.

"Kami, segenap civitas akademika Universitas Negeri Malang menyatakan keprihatinan yang mendalam atas, perilaku kurang terpuji yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdemokrasi dan bermartabat," kata Prof Hari Wahyono, Guru Besar Fakultas Ekonomi UM.

Hari Wahyono menambahkan, adanya praktik-praktik culas dari orang-orang yang mabuk kekuasaan telah mengoyak nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pihaknya juga menyoroti, perilaku yang menjauh dari nilai-nilai keberadaban, kejujuran, tanggung jawab, kekonsistenan, dan keteladanan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan, dan pendidikan bangsa.



Dari sanalah pihaknya menyerukan lima tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar, pertama bersikap lugas dan bertindak konsisten untuk menegakkan sendi kehidupan bernegara yang demokrasi, beradab, bermartabat, dan berkeadilan substansial, melampaui sekadar proses demokrasi formal dan prosedural.

"Kedua mengembalikan kepercayaan sebagai pemegang kekuasan yang selalu berlandaskan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 demi keutuhan bangsa dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas guru besar FE UM ini.

Ketiga, menunjukkan sikap kenegarawanan, dengan berdiri di atas semua golongan, dan menjauhkan diri dari sikap partisan dalam Pemilu 2024, serta perilaku nepotisme dan oligarki dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Hari Wahyono juga meminta netralitas aparatur negara, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI, termasuk menghentikan segala bentuk upaya yang mendukung dan memihak untuk pemenangan salah satu pasangan Capres - Cawapres,. Selain itu, menjadi panutan perilaku berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.



"Dengan ini kami menjunjung pentingnya keadilan, integritas, kredibilitas, dan transparansi dalam kepemimpinan nasional," tegasnya.

Dia pun khawatir jika seruan akademisi tidak didengar dan dijalankan oleh pemerintah, maka kondisi bangsa dan negara kian tidak kondusivitas di masyarakat. Meskipun sebenarnya seruan ini hanya untuk mengetuk hati Presiden Joko Widodo, untuk memperhatikan seruan.

"(Jika tidak dipenuhi) Sebenarnya hanya lebih seruan bukan tuntutan, sehingga kita mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan seruan itu. Bukan tuntutan yang harus dipenuhi," tandasnya.