Dirugikan Pemalsuan Label Produk, PD Sura Braja Layangkan Somasi
Rabu, 12 Agustus 2020 - 18:19 WIB
loading...
Perusahan Dagang (PD) Sura Braja melayangkan somasi terkait pemalsuan produk. Foto/SINDOnews/Toiskandar
A
A
A
CIREBON - Perusahan Dagang (PD) Sura Braja melalui kuasa hukumnya, Rusdianto memberikan somasi atau peringatan terakhir kepada para pihak yang diduga terlibat melakukan perbuatan curang, dan penipuan dengan cara memalsukan produk. Hal itu dilakukan PD SB setelah ditemukannya produk berlabel menyerupai SB beredar di masyarakat luas.
(Baca juga: Janda Muda Jual 2 Teman Gadisnya untuk Beri Layanan Seks di Hotel )
"Ini jelas merugikan klien kami, karena mereka dengan sengaja menjual produk mereka sendiri tetapi menggunakan merk kami," ujar Rusdianto, Rabu (12/8/2020). Rusdianto mengungkapkan, produk yang dimaksud ialah bumbu atau penyedap masakan/makanan sambel sedap (saus).
Hal itu juga dikuatkan dengan temuan di lapangan jika produk palsu tersebut beredar dan mencantumkan logo, tanda, formulasi yang menyerupai atau mirip bahkan 100 persen sama dengan logo SB.
"Dan ini sudah beredar luas, kami menemukan bukti di beberapa daerah tidak hanya di sekitar Cirebon tetapi juga di daerah lain sepeti Cianjur, bahkan sampai Kalimantan dan Batam," ujar Rusdianto.
(Baca juga: Prajurit Petarung Marinir Lahir di Ganasnya Ombak Laut Selatan )
Melalui somasi publik tersebut, ia meminta para pihak yang telah merugikan PD SB untuk mengehentikan perbuatan melawan hukumnya tersebut. Selain produsen atau pabrik yang memproduksi, pihaknya juga akan menyeret semua terduga pelaku yang terlibat dalam mata rantai peredaran barang. "Setelah somasi ini kita lanjutkan proses hukumnya, karena perbuatan pidanya sudah terjadi," ujar Rusdianto.
Rusdianto menambahkan, berdasarkan penelusuran di lapangan, modus yang digunakan para terlapor adalah dengan menggunakan kardus yang seolah-olah produk lain, namun di dalam kardus tersebut kemasan plastik yang digunakan menggunakan logo milik PD SB .
Tim kuasa hukum PD SB sendiri telah melaporkan kasus tersebut kepada Polresta Cirebon beberapa waktu lalu. Saat ini pihaknya masih terus melakukan penelusuran ke beberapa daerah lain yang kemungkinan terjadi hal serupa.
Selain bukti fisik, mereka juga menunjukan bukti pendaftaran izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Negeri (BPOM RI MD) dengan Nomor 256328001323 serta Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) No. 2 11 3209 13 0643-22 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon , yang di terbitkan pada tanggal 14 Agustus 2017.
(Baca juga: Lereng Gunung Bromo Gempar, Ada Mayat Terbelah Dua )
Bilamana somasi ini diabaikan oleh pihak yang diduga terlibat, tim kuasa hukum PD Sura Braja akan memperkarakan dengan Pasal berlapis, diantaranya pasa 322, pasal 323, pasal 382 dan pasal 386 KUHP.
Dalam pasal 386 disebutkan "Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya barang-barang itu dipalsukan atau kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun".
Pasal lain yang juga diduga dilanggar para pelaku adalah pasal 9 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen , pasal 24 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pasal 17 ayat 1 undang-undang tentang rahasia dagang.
"Selain itu, kami juga akan menerapkan pasal 144 UU No. 18/2012 tentang Pangan, dimana setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar," ujar Rusdianto.
(Baca juga: Janda Muda Jual 2 Teman Gadisnya untuk Beri Layanan Seks di Hotel )
"Ini jelas merugikan klien kami, karena mereka dengan sengaja menjual produk mereka sendiri tetapi menggunakan merk kami," ujar Rusdianto, Rabu (12/8/2020). Rusdianto mengungkapkan, produk yang dimaksud ialah bumbu atau penyedap masakan/makanan sambel sedap (saus).
Hal itu juga dikuatkan dengan temuan di lapangan jika produk palsu tersebut beredar dan mencantumkan logo, tanda, formulasi yang menyerupai atau mirip bahkan 100 persen sama dengan logo SB.
"Dan ini sudah beredar luas, kami menemukan bukti di beberapa daerah tidak hanya di sekitar Cirebon tetapi juga di daerah lain sepeti Cianjur, bahkan sampai Kalimantan dan Batam," ujar Rusdianto.
(Baca juga: Prajurit Petarung Marinir Lahir di Ganasnya Ombak Laut Selatan )
Melalui somasi publik tersebut, ia meminta para pihak yang telah merugikan PD SB untuk mengehentikan perbuatan melawan hukumnya tersebut. Selain produsen atau pabrik yang memproduksi, pihaknya juga akan menyeret semua terduga pelaku yang terlibat dalam mata rantai peredaran barang. "Setelah somasi ini kita lanjutkan proses hukumnya, karena perbuatan pidanya sudah terjadi," ujar Rusdianto.
Rusdianto menambahkan, berdasarkan penelusuran di lapangan, modus yang digunakan para terlapor adalah dengan menggunakan kardus yang seolah-olah produk lain, namun di dalam kardus tersebut kemasan plastik yang digunakan menggunakan logo milik PD SB .
Tim kuasa hukum PD SB sendiri telah melaporkan kasus tersebut kepada Polresta Cirebon beberapa waktu lalu. Saat ini pihaknya masih terus melakukan penelusuran ke beberapa daerah lain yang kemungkinan terjadi hal serupa.
Selain bukti fisik, mereka juga menunjukan bukti pendaftaran izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Negeri (BPOM RI MD) dengan Nomor 256328001323 serta Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) No. 2 11 3209 13 0643-22 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon , yang di terbitkan pada tanggal 14 Agustus 2017.
(Baca juga: Lereng Gunung Bromo Gempar, Ada Mayat Terbelah Dua )
Bilamana somasi ini diabaikan oleh pihak yang diduga terlibat, tim kuasa hukum PD Sura Braja akan memperkarakan dengan Pasal berlapis, diantaranya pasa 322, pasal 323, pasal 382 dan pasal 386 KUHP.
Dalam pasal 386 disebutkan "Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya barang-barang itu dipalsukan atau kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun".
Pasal lain yang juga diduga dilanggar para pelaku adalah pasal 9 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen , pasal 24 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pasal 17 ayat 1 undang-undang tentang rahasia dagang.
"Selain itu, kami juga akan menerapkan pasal 144 UU No. 18/2012 tentang Pangan, dimana setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar," ujar Rusdianto.
(eyt)
Lihat Juga :
