Ratusan Advokat Jatim Gabung TPR, Dukung Ganjar-Mahfud dan Siap Bela Rakyat yang Diintimidasi Aparat
Selasa, 23 Januari 2024 - 17:50 WIB
loading...
Ratusan advokat di Jawa Timur mendeklarasikan diri bergabung ke dalam Tim Pembela Rakyat (TPR) dan mendukung Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Foto/Ist
A
A
A
SURABAYA - Ratusan advokat di Jawa Timur mendeklarasikan diri bergabung ke dalam Tim Pembela Rakyat (TPR) Selasa (23/1/2024). Sebelumnya belum lama ini deklarasi TPR telah digelar di Jakarta dan Jawa Tengah.
Deklarasi TPR Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya dilatarbelakangi keresahan maraknya intimidasi dan intervensi aparat jelang pemungutan suara Pilpres 2024.
Baca juga: Ratusan Advokat Jateng Deklarasi Gabung Tim Pembela Rakyat
Selain deklarasi, ratusan advokat TPR juga membuat pernyataan sikap mendukung pasangan Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud.
Presidium TPR Rinto Wardana mengatakan, tujuan pembentukan TPR untuk memberi advokasi hukum, moral dan psikologis kepada rakyat yang mengalami berbagai intervensi, intimidasi, dan ancaman yang dilakukan oleh aparat selama proses Pilpres 2024.
“Belakangan, makin banyak laporan yang masuk ke TPR mengenai adanya tindakan intimidasi dan ancaman dari aparat negara yang menekan agar mendukung Capres-Cawapres tertentu. TPR siap memberikan pendampingan hukum ketika ada kesewenang-wenang alat negara kepada rakyat,” ujarnya Selasa (23/1/2024).
Anggota TPR diketahui terdiri dari ratusan praktisi hukum dari berbagai organisasi advokat. Hingga saat ini ada sebanyak 300-an praktisi hukum yang telah bergabung dengan TPR. Jumlah yang ada itu akan terus bertambah.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Berkomitmen Beri Perlindungan Kelompok Miskin
Menurut Rinto, selama berlangsungnya proses Pemilu 2024 pihaknya telah mencatat banyak tindakan yang mencederai semangat demokrasi. Bahkan hal itu sudah dilakukan secara terang-terangan.
“Karena itu, kami mengajak kepada semua pihak, terutama para advokat, agar siap menjadi tim pembela rakyat, dan bukan menjadi pembela kelompok yang justru merusak tatanan hukum dan nilai demokrasi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Presidium Jimmy S Mboe, bahwa demokrasi membutuhkan peran aktif masyarakat. Karenanya TPR mengajak semua elemen bangsa untuk mengingat kembali makna demokrasi yang sesungguhnya.
“Dan menentang segala bentuk represif dan intervensi aparat negara kepada rakyat,” paparnya.
Jimmy S Mboe juga mengatakan deklarasi para advokat melalui TPR merupakan panggilan hati. Para advokat merasa prihatin dengan adanya berbagai aksi penyalahgunaan alat negara dan netralitas.
Presidium Anggiat Tobing menambahkan, saat ini TPR sedang melakukan proses bantuan hukum atas beberapa kasus intimidasi dan kriminalisasi terhadap kepala desa.
Hal itu juga wujud kepedulian dan komitmen advokat TPR terhadap nilai keadilan, HAM dan supremasi hukum. “Secara umum, kasus-kasus yang kita tangani, yakni para kepala desa dipaksa dan diancam oleh aparat dan alat negara lainnya jika mereka tidak mau memilih Capres-Cawapres tertentu,” ungkapnya.
Deklarasi berlangsung meriah. Selain deklarasi, ratusan advokat juga membacakan sejumlah ikrar pernyataan sikap. Yakni di antaranya mengutuk segala bentuk perbuatan intervensi dan intimidasi dari pihak manapun dalam proses Pilpres 2024.
Kemudian meminta kepada seluruh jajaran TNI Polri dan seluruh aparatur sipil negara untuk bersikap netral dan adil serta tidak menjadi alat pemenangan politik pasangan calon manapun.
Deklarasi TPR Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya dilatarbelakangi keresahan maraknya intimidasi dan intervensi aparat jelang pemungutan suara Pilpres 2024.
Baca juga: Ratusan Advokat Jateng Deklarasi Gabung Tim Pembela Rakyat
Selain deklarasi, ratusan advokat TPR juga membuat pernyataan sikap mendukung pasangan Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud.
Presidium TPR Rinto Wardana mengatakan, tujuan pembentukan TPR untuk memberi advokasi hukum, moral dan psikologis kepada rakyat yang mengalami berbagai intervensi, intimidasi, dan ancaman yang dilakukan oleh aparat selama proses Pilpres 2024.
“Belakangan, makin banyak laporan yang masuk ke TPR mengenai adanya tindakan intimidasi dan ancaman dari aparat negara yang menekan agar mendukung Capres-Cawapres tertentu. TPR siap memberikan pendampingan hukum ketika ada kesewenang-wenang alat negara kepada rakyat,” ujarnya Selasa (23/1/2024).
Anggota TPR diketahui terdiri dari ratusan praktisi hukum dari berbagai organisasi advokat. Hingga saat ini ada sebanyak 300-an praktisi hukum yang telah bergabung dengan TPR. Jumlah yang ada itu akan terus bertambah.
Baca juga: Ganjar-Mahfud Berkomitmen Beri Perlindungan Kelompok Miskin
Menurut Rinto, selama berlangsungnya proses Pemilu 2024 pihaknya telah mencatat banyak tindakan yang mencederai semangat demokrasi. Bahkan hal itu sudah dilakukan secara terang-terangan.
“Karena itu, kami mengajak kepada semua pihak, terutama para advokat, agar siap menjadi tim pembela rakyat, dan bukan menjadi pembela kelompok yang justru merusak tatanan hukum dan nilai demokrasi,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Presidium Jimmy S Mboe, bahwa demokrasi membutuhkan peran aktif masyarakat. Karenanya TPR mengajak semua elemen bangsa untuk mengingat kembali makna demokrasi yang sesungguhnya.
“Dan menentang segala bentuk represif dan intervensi aparat negara kepada rakyat,” paparnya.
Jimmy S Mboe juga mengatakan deklarasi para advokat melalui TPR merupakan panggilan hati. Para advokat merasa prihatin dengan adanya berbagai aksi penyalahgunaan alat negara dan netralitas.
Presidium Anggiat Tobing menambahkan, saat ini TPR sedang melakukan proses bantuan hukum atas beberapa kasus intimidasi dan kriminalisasi terhadap kepala desa.
Hal itu juga wujud kepedulian dan komitmen advokat TPR terhadap nilai keadilan, HAM dan supremasi hukum. “Secara umum, kasus-kasus yang kita tangani, yakni para kepala desa dipaksa dan diancam oleh aparat dan alat negara lainnya jika mereka tidak mau memilih Capres-Cawapres tertentu,” ungkapnya.
Deklarasi berlangsung meriah. Selain deklarasi, ratusan advokat juga membacakan sejumlah ikrar pernyataan sikap. Yakni di antaranya mengutuk segala bentuk perbuatan intervensi dan intimidasi dari pihak manapun dalam proses Pilpres 2024.
Kemudian meminta kepada seluruh jajaran TNI Polri dan seluruh aparatur sipil negara untuk bersikap netral dan adil serta tidak menjadi alat pemenangan politik pasangan calon manapun.
(shf)
Lihat Juga :
