Polda Jabar Bakal Tindak Tegas Produsen dan Bengkel Pembuat Knalpot Brong
Selasa, 09 Januari 2024 - 20:19 WIB
loading...
Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo (tengah) menegaskan akan menindak tegas produsen knalpot brong. Foto/Agus Warsudi/MPI
A
A
A
BANDUNG - Polda Jabar bakal menindak tegas produsen dan bengkel pembuat knalpot brong. Sebab, knalpot bising itu memicu tiga persoalan serius di masyarakat, terutama dampak sosial.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Wibowo mengatakan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar dan jajaran hanya memiliki kewenangan menegakkan aturan di hilir. Artinya, penggunaan produk knalpot brong oleh pengendara, baik motor maupun mobil.
"Sedangkan di hulu, produsen yang memproduksi knalpot brong akan ditindak oleh reserse kriminal umum. Kami sudah berkoordinasi Ditreskrimum Polda Jabar untuk menindak produsen knalpot brong," kata Dirlantas Polda Jabar saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa (8/1/2024).
Selama ini, ujar Kombes Pol Wibowo, polisi lalu lintas hanya mengimbau produsen dan bengkel motor dan mobl untuk tida memproduksi knalpot brong.
Baca Juga: Knalpot Brong Meresahkan Warga, Polisi Rajin Gelar Razia
"Jika memang masih ada yang membuat knalpot tidak sesuai standard, kepolisian bisa melakukan tindakan tegas karena jelas melanggar aturan," ujar Kombes Pol Wibowo.
Dirlantas menuturkan, seluruh jajaran polisi lalu lintas di Polda Jabar bakal menggelar razia massal penertiban knalpot brong pada 10 hingga 20 Januari 2024.
Razia dilakukan agar tidak ada lagi pengendara motor dan mobil yang menggunakan knalpot bising dan membuat kegaduhan di masyarakat. Seluruh polres diinstruksikan menggelar razia serentak.
Tindakan ini dilaksanakan karena knalpot brong melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kemudian, Undang-undang Lingkungan Hidup (LH) dan melanggar ketertiban umum.
"Berdasarkan UU LLAJ, knalpot brong melanggar Pasal 285 (2) jo Pasal 106 (3) jo 48 (2). Kemudian, berdasarkan UU LHK, knalpot brong melanggar karena menimbulkan emisi gas buang lebih tinggi dibanding knalpot standard," tutur Dirlantas.
Sedangkan dampak sosialnya, kata Kombes Pol Wibowo, penggunaan knalpot bising banyak memicu kasus perkelahian dan tawuran antarkelompok dan masyarakat.
"Saat kampanye terbuka nanti, jangan ada masyarakat yang pakai knalpot brong. Kami akan berkoordinasi dengan penyelenggara kampanye terbuka agar mengimbau peserta tidak mengunakan kendaraan berknalpot bising agar kampanye terbuka berjalan aman dan damai. Tidak ada yang terprovokasi atau memprovokasi," ucap Kombes Pol Wibowo.
Dirlantas menyatakan, selama satu bulan razia, 1 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, yang digelar seluruh jajaran lalu lintas, sebanyak 11.425 knalpot brong diamankan.
"Kegiatan penerbitan bakal terus dilakukan dengan harapan ke depannya tidak ada lagi kendaraan yang memakai knalpot bising di Jawa Barat," ujarnya.
Kombes Pol Wibowo menampik gencarnya penindakan terhadap pengendara motor dan mobil berknalpot bising terkait kasus Boyolali, Jawa Tengah dan Manado, Sulawesi Utara.
"Tidak, tidak ada kaitannya. Razian knalpot brong kan memang sudah lama kami laksanakan, jauh sebelum ada kejadian itu," tutur Kombes Pol Wibowo.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Wibowo mengatakan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar dan jajaran hanya memiliki kewenangan menegakkan aturan di hilir. Artinya, penggunaan produk knalpot brong oleh pengendara, baik motor maupun mobil.
"Sedangkan di hulu, produsen yang memproduksi knalpot brong akan ditindak oleh reserse kriminal umum. Kami sudah berkoordinasi Ditreskrimum Polda Jabar untuk menindak produsen knalpot brong," kata Dirlantas Polda Jabar saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Selasa (8/1/2024).
Selama ini, ujar Kombes Pol Wibowo, polisi lalu lintas hanya mengimbau produsen dan bengkel motor dan mobl untuk tida memproduksi knalpot brong.
Baca Juga: Knalpot Brong Meresahkan Warga, Polisi Rajin Gelar Razia
"Jika memang masih ada yang membuat knalpot tidak sesuai standard, kepolisian bisa melakukan tindakan tegas karena jelas melanggar aturan," ujar Kombes Pol Wibowo.
Dirlantas menuturkan, seluruh jajaran polisi lalu lintas di Polda Jabar bakal menggelar razia massal penertiban knalpot brong pada 10 hingga 20 Januari 2024.
Razia dilakukan agar tidak ada lagi pengendara motor dan mobil yang menggunakan knalpot bising dan membuat kegaduhan di masyarakat. Seluruh polres diinstruksikan menggelar razia serentak.
Tindakan ini dilaksanakan karena knalpot brong melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kemudian, Undang-undang Lingkungan Hidup (LH) dan melanggar ketertiban umum.
"Berdasarkan UU LLAJ, knalpot brong melanggar Pasal 285 (2) jo Pasal 106 (3) jo 48 (2). Kemudian, berdasarkan UU LHK, knalpot brong melanggar karena menimbulkan emisi gas buang lebih tinggi dibanding knalpot standard," tutur Dirlantas.
Sedangkan dampak sosialnya, kata Kombes Pol Wibowo, penggunaan knalpot bising banyak memicu kasus perkelahian dan tawuran antarkelompok dan masyarakat.
"Saat kampanye terbuka nanti, jangan ada masyarakat yang pakai knalpot brong. Kami akan berkoordinasi dengan penyelenggara kampanye terbuka agar mengimbau peserta tidak mengunakan kendaraan berknalpot bising agar kampanye terbuka berjalan aman dan damai. Tidak ada yang terprovokasi atau memprovokasi," ucap Kombes Pol Wibowo.
Dirlantas menyatakan, selama satu bulan razia, 1 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, yang digelar seluruh jajaran lalu lintas, sebanyak 11.425 knalpot brong diamankan.
"Kegiatan penerbitan bakal terus dilakukan dengan harapan ke depannya tidak ada lagi kendaraan yang memakai knalpot bising di Jawa Barat," ujarnya.
Kombes Pol Wibowo menampik gencarnya penindakan terhadap pengendara motor dan mobil berknalpot bising terkait kasus Boyolali, Jawa Tengah dan Manado, Sulawesi Utara.
"Tidak, tidak ada kaitannya. Razian knalpot brong kan memang sudah lama kami laksanakan, jauh sebelum ada kejadian itu," tutur Kombes Pol Wibowo.
(hri)
Lihat Juga :
