PKS Beri Catatan Akhir Tahun Kinerja Pj Gubernur DKI, Berikut Isinya
Senin, 01 Januari 2024 - 16:41 WIB
loading...
FPKS DPRD DKI Jakarta memberikan catatan akhir tahun evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sepanjang tahun 2023. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta memberikan catatan akhir tahun evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sepanjang tahun 2023.
Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menilai kebijakan Heru Budi justru menyebabkan menurunnya kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kebijakan Pj Gubernur membuat posko pengaduan di Balai Kota setiap pagi dirasakan kurang efektif karena hanya menjangkau sebagian kecil saja. Dan secara tidak langsung mereduksi peran kanal pengaduan online melalui aplikasi JAKI," ujar Yani, Senin (1/1/2024).
Baca juga: Aplikasi JAKI Diretas, Pj Gubernur DKI Jakarta: Sedang Diperbaiki
PKS juga menyayangkan dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda. "Hal ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan komunitas pesepeda serta tidak mendukung upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta," katanya.
Pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) untuk PT Transjakarta dianggap menunjukkan kurang berpihaknya Heru Budi pada transportasi publik yang juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara.
Fraksi PKS mengingatkan bahwa pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta.
Ketua FPKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menilai kebijakan Heru Budi justru menyebabkan menurunnya kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kebijakan Pj Gubernur membuat posko pengaduan di Balai Kota setiap pagi dirasakan kurang efektif karena hanya menjangkau sebagian kecil saja. Dan secara tidak langsung mereduksi peran kanal pengaduan online melalui aplikasi JAKI," ujar Yani, Senin (1/1/2024).
Baca juga: Aplikasi JAKI Diretas, Pj Gubernur DKI Jakarta: Sedang Diperbaiki
PKS juga menyayangkan dihapuskannya anggaran pembangunan jalur sepeda. "Hal ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan komunitas pesepeda serta tidak mendukung upaya meningkatkan kualitas udara di Jakarta," katanya.
Pengurangan subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) untuk PT Transjakarta dianggap menunjukkan kurang berpihaknya Heru Budi pada transportasi publik yang juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi udara.
Fraksi PKS mengingatkan bahwa pengurangan subsidi ini berpotensi mengurangi layanan bus Transjakarta.
Lihat Juga :
