Dikabarkan Mundur di Pilgub Jatim, Begini Tanggapan Bupati Anas

JAKARTA - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menganggap ada proses pembunuhan karakter terkait polemik pencalonan dirinya di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim. Ada sejumlah upaya pembunuhan karakter, termasuk teror yang kerap diterima Anas dan keluarganya.

"Jadi terkait apa yang jadi desus-desus itu, saya sudah biasa. Perlakuan yang sama persis seperti ini sudah saya terima sejak tahun kedua menjabat ketika saya menerapkan sejumlah kebijakan, seperti pelarangan pasar modern, memperjuangkan saham bagi rakyat di sektor pertambangan, dan sebagainya. Bahkan, saya dilaporkan melakukan kriminalisasi kebijakan karena kebijakan-kebijakan tersebut," jelas Anas dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews, Jumat (5/1/2018).

Bahkan kata Anas, dirinya juga dikirimi macam-macam gambar di masa lalu untuk mencegahnya mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. "Tapi kan saya tetap lanjutkan apa yang baik bagi orang banyak," sebut Anas.

Anas menyebut, membangun daerah memang bukan suatu hal yang mudah. Ada banyak tantangan. "Tapi karena dukungan penuh masyarakat, kemudian terbukti banyak perubahan di Banyuwangi. Ya ini saya anggap sebagai risiko lah," katanya.

"Apa pun yang datang menghadang untuk kebaikan banyak orang seperti program Rantang Kasih yang memberi makanan bergizi tiap hari ke lansia, program uang saku tiap hari bagi pelajar miskin dan sebagainya, ya itu sudah biasa kita hadapi jika ada yang menyerang terkait momen politik," tambahnya.

Program-program ekonomi kerakyatan berhasil meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99%.

"Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat menjadi 8,79% pada 2016, jauh lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jatim yang tembus dua digit," terangnya.

Produk Domestik Regional Bruto naik 104% dari Rp32,46 triliun menjadi Rp66,34 triliun. Banyuwangi juga terus menjadi daerah dengan inflasi terendah se-Jatim. "Kita kan juga sudah punya Mall Pelayanan Publik yang mengintegrasikan ratusan izin dan dokumen di satu tempat yang transparan, tanpa pungli," pungkasnya.